Oleh: Ema Fitriana Madi, S.Pd.

Mediaoposisi.com-Membingungkan. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan sikap pemerintah terhadap kondisi perdagangan di negeri ini. Bagaimana tidak, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya resesi global adalah dengan memperkuat pasar lokal. 

"Cintailah dan pakailah produk dalam negeri. Jadi, domestiknya dulu kita kuatkan," kata Enggar ditemui usai menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Sarinah dan empat e-commerce untuk pemasaran secara online di Jakarta (Kompas.com, 6/10/2019). Sementara di sisi lain, fakta membuktikan bahwa kebijakan impor menjadikan berbagai kategori produk membanjiri Indonesia mulai dari makanan, minuman, pakaian, peralatan rumah tangga, elektronik, mainan, dll., bahkan tak ketinggalan pula sampahpun impor. Netizen menilai pemerintah tidak konsisten dan tidak sungguh-sungguh membangun ekonomi demi kesejahteraan rakyat.

Memang miris, kebijakan impor kerap mematikan lahan ekonomi di Indonesia. Startup yang didanai oleh investor asing terutama e-commerce ternyata turut andil dalam memperparah defisit neraca dagang atau current account defisit (CAD). Pasalnya, e-commerce dikuasai barang impor. 

Peneliti INDEF Bhima Yudistira mengatakan data asosiasi e-commerce menunjukkan kecenderungan 93% barang yang dijual di marketplace adalah barang impor. Artinya produk lokal hanya 7%. (Cnbcindonesia.com, 05/08/2019). Bahkan industri tekstil misalnya, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mencatat 9 pabrik tutup akibat kalah bersaing dengan produk impor dalam kurun waktu 2018-2019 (Cnbcindonesia.com,09/10/2019).

Kebijakan impor yang tidak tepat akan menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Selain itu, untuk lingkup yang lebih besar lagi, kebijakan impor mengancam kesehatan fiskal negara. Bagaimana tidak, dimulai dari paham kapitalisme liberal yang jelas merupakan ideologi impor dari barat yang berbasis sekularisme, negara kita dijebak dengan utang. 

Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia pada kuartal I-2019 tercatat sebesar US$ 387,6 miliar atau Rp. 5.581 T (Cnbcindonesia.com, 17/03/2019). Jumlah utang ini akan terus bertambah seiring makin hobinya negara Indonesia melakukan aktivitas impor segala macam komoditas. Kronologinya sederhana, aktivitas impor membutuhkan dolar sebagai alat transaksi, tidak mungkin kita membeli barang impor dengan mata uang rupiah. 

Dengan begitu, semakin banyak negara melakukan impor, semakin banyak dolar yang dibutuhkan. Pada akhirnya jika cadangan devisa/stok dolar yang dimiliki Indonesia menipis, pemerintah maupun swasta akan melakukan utang luar negeri demi mendapatkan amunisi dolar sebagai modal untuk berbelanja lagi.

Aturan Islam Menyejahterakan dan Penuh Berkah

Dalam Islam, perdagangan masuk dalam wilayah jual beli yang hukumnya boleh (QS. al Baqarah:275). Namun, Islam mengatur bahwa  negara haruslah memperhatikan beberapa hal terkait ekspor-impor, diantaranya: 

pertama, kepada pihak siapa akan melakukan kerjasama. Menurut negara asalnya, Islam membaginya atas tiga: 

(1) kafir harbi, yaitu mereka yang menjadi warga negara kafir yang bermusuhan dengan negara Islam dan kaum Muslim; 

(2) kafir mu’âhad, yaitu mereka yang menjadi warga negara kafir yang mempunyai perjanjian dengan negara Islam; 

(3) warga negara Islam. Terkait dengan warga negara kafir harbi, mereka diperbolehkan melakukan perdagangan di negara Islam, dengan visa khusus, baik yang terkait dengan diri maupun harta mereka. Kecuali warga negara Israel, Amerika, Inggris, Prancis, Rusia dan negara-negara kafir harbi fi’lan lainnya, sama sekali tidak diperbolehkan melakukan perdagangan apapun di wilayah negara Islam.

Adapun warga negara kafir mu’âhad, maka boleh dan tidaknya mereka melakukan perdagangan di wilayah negara Islam dikembalikan pada isi perjanjian yang berlaku antara negara Islam dengan negara mereka. 

Sementara warga negara Islam, baik Muslim maupun non-Muslim (ahli dzimmah), mereka bebas melakukan perdagangan, baik domestik maupun luar negeri. Hanya saja, mereka tidak boleh mengekspor komoditas strategis yang dibutuhkan di dalam negeri, sehingga bisa melemahkan kekuatan negara Islam, dan menguatkan musuh. Negara harus selalu melakukan pengontrolan sesuai dengan apa telah diatur oleh Islam.

Kedua, barang yang ditransaksi juga harus sesuai standard halal. Jika negara tidak bisa memastikan kehalalan suatu barang, maka barangnya tidak diperjualbelikan, tidak pula diimpor ke dalam.Tindakan ini harus dilakukan, karena Islam menetapkan standar halal-haram terhadap barang dan jasa yang diproduksi, didistribusikan dan dikonsumsi di tengah-tengah masyarakat. Jika terbukti haram, atau setidaknya syubhat, maka tidak boleh diproduksi, didistribusikan dan dikonsumsi.

Ketiga, negara wajib mengawasi jalannya jalur perdagangan, termasuk praktik makelar (samsarah). broker/makelar inilah yang akan menghubungkan antara pihak importir dan pembuat kebijakan (pemerintah) yang untuk memuluskannya diberikan fee (komisi) yang lebih tepatnya disebut risywah (suap), lantaran hubungan dekat atau politik. maka dengan jasanya, pembuat kebijakan membuat keputusan, bahwa perusahaan importir tersebut mendapatkan tender impor, seperti yang biasa dilakukan dalam sistem demokrasi. 

Keempat, negara haruslah menindak tegas siapapun, termasuk pejabat yang terlibat dalam kerjasama yang menyalahi Syariat Islam, karena akan merugikan kemaslahatan rakyat dan negara.

Walhasil, jika Indonesia terus bertahan menjadikan kapitalisme sebagai solusi, maka masalah yang menimpa tak kunjung usai, malah kian bertambah. Maka, tak ada pilihan lain, Indonesia hanya butuh Islam sebagai solusi sehat dan penuh berkah bagi masyarakat dan negara. [MO/vp]

Posting Komentar