Oleh : Nasrudin Joha
Mediaoposisi.com-Pertarungan antar parpol itu baru dimulai setelah pengumuman putusan MK. Sejak pengumuman putusan MK, pertarungan bergeser. Dari pertarungan untuk memenangi hati rakyat, menjadi pertarungan untuk memperebutkan kursi dan posisi menteri.

Mau dibilang trias politica, pemisahan kekuasan, pembagian kekuasan, faktanya kekuasaan eksekutif itu yang paling Gurih. Karena anggaran, itu yang mengelola eksekutif.

Bayangkan saja, Presiden bisa menjadi legislator sekaligus pelaksanaan UU, termasuk menghukum secara politik bagi siapapun yang dianggap 'melanggar UU'. Begitu juga menteri, jabatan menteri jauh lebih seksi ketimbang anggota Dewan.

Wajar saja, jika ada anggota dewan terpilih diangkat menjadi menteri, pasti posisi anggota dewan serta merta ditinggalkan. Alasan memenuhi panggilan amanah, komitmen membangun masa depan bangsa, itu alasan klise saja. Yang benar adalah bahwa di kementrian, itu duit lebih bejibun dan wewenang lebih powerful.

Menteri memiliki bawahan banyak, Ditjen hingga struktur kementrian yang ada di wilayah dan daerah. Kalau anggota DPR ? Paling banter cuma punya staf ahli.

Kembali ke urusan menteri, partai semua berebut baik yang tadinya berkoalisi atau mengaku oposisi. Baik yang sebelumnya menyatakan hidup mati ikut Jokowi, atau yang sok berucap akan timbul dan tenggelam bersama rakyat. Semua sama saja, untuk urusan menteri semua partai kemaruk.

Beberapa mitra koalisi Jokowi yang selama ini mendukung penuh, namun mulai diabaikan setelah putusan MK, mulai mempersiapkan diri. Semua partai mengajukan proposal, baik dengan pola menghiba memohon dengan sangat, atau yang bernada mengancam.

Sebelum pengumuman kabinet menteri, semua pihak masih menahan diri. Tetapi ketika pengumuman menteri, dan terbukti Jokowi tidak mempertimbangkan proposal menteri yang diajukan partai atau kelompok kepentingan, maka sejak saat itu 'gencatan senjata' secara resmi diumumkan dicabut.

Karena porsi menteri terbatas, meskipun dengan menambah sejumlah nomenklatur, tetap saja akhirnya ada yang tidak kebagian jatah. Partai yang patah hati inilah, setelah gagal merapat ke Jokowi akan kembali merapat kepada rakyat dan akan melakukan serangan politik masif untuk mendeligitimasi kekuasan Jokowi.

Apalagi, mereka paham betul borok-borok kekuasan Jokowi karena sebelumnya berada di kubu yang sama. Baik dengan tangan sendiri, maupun meminjam tangan orang lain, para petualang politik yang diabaikan Jokowi ini akan melakukan serangan balasan, mencabut masa gencatan senjata, dan mengumumkan era 'perang baru' untuk menunjukan kepada Jokowi dan PDIP, bahwa mereka sangat keliru berani mengabaikan peran pihak lainnya.

Jadi, rakyat musti waspada. Huru Hara politik ini belum akan berakhir, KPK yang telah dikuasai partai akan jadi rebutan partai untuk menghajar partai lainnya, melalui kewenangan dewan pengawas KPK yang berada dibawah kekuasan Presiden.

KPK akan digunakan untuk menghantam elektabilitas partai lawan dengan mengungkap borok-borok korupsi kadernya, diunggah ke publik. Padahal, sejatinya semua partai itu bermusuhan. Mereka, jelas punya hasrat ingin menguasai kekuasan sendirian.

Pasca pengumuman menteri itulah, era baru pertarungan politik bermula. Pertarungannya akan lebih hebat dari sebelumnya.

Bagaimanapun mereka tidak mungkin terima ditinggalkan, setelah banyak berkorban untuk mendudukkan Jokowi ditampuk kekuasan Presiden. Tanpa dukungan mitra koalisi dan kelompok kepentingan, Jokowi dan PDIP tidak mungkin memenangkan kontestasi. Enak saja, giliran menikmati kue kekuasan PDIP mau meninggalkan.

Karena itu, sebelum pengumuman struktur menteri, gencatan senjata diberlakukan. Setelah itu, perang akan dilanjutkan. [MO/vp].

Posting Komentar