Oleh : Afrisal Pose, S.E.

Mediaoposisi.com- Kesehatan merupakan hal yang sangat vital di dalam kehidupan manusian. Jika kesehatan manusia terganganggu akan menghambat manusia untuk melakukan produktifitas dalam menjalani hidup. Maka sangatlah penting untuk membutuhkan peran dari negara dalam  mengatasi masalah kesehatan.

 Di era peradaban materi  saat ini (Kapitalisme) hal yang mendasar mendorong manusia berbuat amal karena adanya asas manfaat (materi). Tolak ukur ini mendominasi pikiran manusia, bahkan menembus batas-batas kemanusian dan nilai moral yang didasari spirit beragama. 

Kita lihat fakta hari ini, demi kepentingan materi dan meruap untung sebesar-besarnya dunia kelihatan begitu kejam dan bengis, tanpa sedikit pun mengenal batas-batas kemanusiaan. 

Peristiwa yang masih terngiang-ngiang dalam ingatan kita tentang kekejaman Amerika Serikat terhadap afganistan, Irak, syuriah dan negeri-negeri  muslim lainnya. 

Ribuanya nyawa melayang, korban berjatuhan , rintihan tangisan dan darah anak-anak timur tengah menjadi saksi kebengisan ini. Demi menancapkan hegemoni dan kepentingannya, Amerikas serikat dan sekutunya membombardir negeri jajahannya dengan dalil memerangi terorisme ( War on terorisem). 

Hak Asasi Manusia yang digaung-gaungkankan oleh dunia selama ini hanyalah menjadi ilusi belaka dan ditelan oleh kerakusan dan keserakahan.

Inilah wajah peradaban Materi ( Kapitalisme). Di dalam sistem kapitalisme, berbicara tentang nilai-nilai kemanusian hanyalah kemasan atau kedok untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Termasuk cara pandang kapitalisme  dalam sektor Kesehatan yang menjadi vital kehidupan manusia. 

Kita coba melirik  dalam negeri,salah satu  kebijakan pemerintah indonesia di era rezim Jokowi mengeluarkan program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ) Kesehatan. Program BPJS ini berdalih ingin memberikan kesehatan gratis kedapa warga negara yang tidak mampu  berobat karena terkendala biaya. 

Kebijakan ini memberikan impian dan harapakan kedapa rakyat tentang kemudahan mengakses kesehatan secara gratis.  Tapi seiring dengan berjalan program BPJS, impian dan harapan menjadi pupus dan pudar. 

Banyak keluhan dari rakyat tentang pelayan BPJS yang akhirnya berujung pada kekecewaan. (kompas.com. pelayanan-dikeluhkan-bpjs-kesehatan-). 

Bahkan nyaris tidak adanya pelayanan sampai ada pasien yang merengut nyawa hanya karena terkendala biaya (mediaumat.news/jaminan-kesehatan-rakyat-dipertanyakan). Sangat ironi.

Pada faktanya pemerintah berlepas tangan dalam pengelolaan program  BPJS. Pengelolaan BPJS diserahkan kepada PT. Asuransi Kesehatan  atau  Swasta. Sehingga  pemberlakuan Kebijakan BPJS ini  di isyaratkan adanya iuran dari masyarakat dengan dalih gotong royo dan saling membantu. 

Kebijakan tersebut bersifat wajib untuk seluruh rakyat indonesia. Bagi yang tidak ikut sertakan sebagai peserta BPJS akan dikenakan sanksi administratif dan bagi yang telat membayar iuran BPJS akan dikenakan denda yaitu penambahan jumlah iuran. 

Alih alih program BPJS ini yang awalnya menjadi jaminan kesehatan bagi masyarakat terlihat kesan begitu memaksa dan memalak. Pada tanggal 12 September 2019 pemerintah secara resmi mengumumkan akan menaikan iuran BPJS, dan mulai diberlakukan per 01 Januari 2020. 

Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) / Peserta Mandiri: Kelas 3: naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per jiwa, Kelas 2: naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 per jiwa,dan  Kelas 1: naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per jiwa (www.cnbcindonesia.com).  

Dari estimasi kenaikan iuran BPJS ini alhasil pemalakan semakin  kaffah mencekik dan menambah beban rakyat.

Sangat lah jelas. Dalam pandangan kapitalisme hubungan negara terhadap rakyatnya adalah hubungan bisnis. Mengharuskan ada keuntanngan bagi pihak pemilik modal dalam memberikan pelayanan. Tidak ada makan siang gratis tanpa adanya keuntungan. 

Program BPJS ini, hanyalah ladang bisnis yang mengutungkan bagi para pemilik modal. Yang namanya perusahaan tidak mungkin memberikan barang secara cuma cuma tanpa ada kompensasi. Maka sangatlah mustahil program BPJS ini, menjamin kesehatan gratis untuk rakyat.

JAMINAN KESEHATAN DALAM ISLAM

Dalam pandangan Islam Hubungan Negara dengan Rakyat diibaratkan seperti hubungan antara ayah dengan anaknya. Seorang ayah wajib bertanggung jawab memehuni kebutuhan anaknya. Makan, pakaian, keamanan, kesehatan dll, Semuanya wajib dijamin oleh ayah. 

Begitulah cara negara memberlakukan rakyatnya. Dalam islam kebutuhan akan pelayanan terhadap kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara. Maka jadilah rumah sakit, aktivitas pengobatan merupakan kemaslahatan umat dan Fasilitas publik.

Kemaslahatan dan fasilitas publik (al-masholih wa al-marofiq) merupakan kewajiban bagi negara untuk mengadakannya. Nabi Shalalahu’alaihi wassalam bersabda :

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّت          
Imam adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR al-Bukhari dari Abdullah bin Umar)

Nash ini bersifat umum, yang menjelaskan tanggung jawab kepala negara kedapa rakyat meruapakan sebuah kewajiban. Termasuk dalam pemeliharaan kesehatan dan pengobatan adalah ri’ayah yang wajib oleh negara.

Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi Shalalahu’alaihi wassalam (sebagai kepala negara) mendatangkan dokter untuk mengobati Ubay. Ketika Nabi Shalalahu’alaihi wassalam pernah mendapatkan hadiah dokter dari Muqauqis, Raja Mesir. Nabi lalu menjadikannya itu sebagai dokter umum bagi masyarakat. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas r.a. bahwa serombongan orang dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam lalu jatuh sakit di Madinah. Rasulullah saw. selaku kepala negara lalu meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baytul Mal di dekat Quba’ dan diperbolehkan minum air susunya sampai sembuh. Al-Hakim meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khaththab memanggil dokter untuk mengobati Aslam dan berlakukan untuk semua rakyatnya. (www.mediaumat.com)

Dari semua penjelasan di atas merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan dan pengobatan wajib disediakan oleh negara secara gratis tanpa memungut uiran sedikit pun. Dan menjadi hak warga negara, bagi orang-orang memerlukannya tanpa memandang status ekonomi. 

Dalam mewujudkan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis ini tentu memiliki dana yang cukup besar. Maka untuk mendapatkan dana yang besar negara harus memiliki sumber-sumber pendapatan kas baytul maal yang ditentukan oleh Syariah. 

Salah satunya pendapatan dari sumber daya Alam tambang, baik berupa tambang emas, nikel, batu bara, baja, besi, minyak bumi, dll. Dalam pandangan Islam kekayaan alam berupa tambang adalah harta kekayaan milik umum (publik) yang tidak bisa diprivatisasi (Dimiliki atau dikuasai) oleh individu, swasta maupun swasta asing. 

Hal ini didasari pada hadist Nabi Shalalahu’alaihi wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, bahwa :

Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, padang rumput, air, dan api

Nash ini menjelaskan bahwa Padang Rumput, Air, dan Api merupakan milik umat yang tidak bisa diberikan kepada individu maupun kelompok, maka manfaatnya harus dinikmati oleh semua umat. 

Api yang dimaksud dalam hadist ini adalah kategori kekayaan tambang yaitu tambang berupa batu bara yang menghasilkan energi, dan sifatnya berlaku untuk semua jenis tambang. Di dalam Islam mekanisme pengelolaan kekayaan alam berupa tambang adalah tanggung jawab negara. 

Negara hanya wajib mengelolah kekayaan tambang dan hasil nya didistribusikan kepada rakyat secara merata. Belum lagi sumber pendapatan lainnya yang dimilki oleh kas baytul maal negara, diantaranya adalah kharaj, jizyah, ghanimah, fa’i, usyur, pengelolaan harta milik negara dan sebagainya. 

Sehingga dengan sumber pendapatan ini lah maka negara mampu menjamin semuan kebutuhan dasar masyarakat termasuk kebutuhan pelayanan kesehatan dan pengobatan.(An-Nizhom Al-Iqtisodi fiil Islam, Taqiyudin An-nahbani). Wallahua’lambishawab. (MO/ip)

Posting Komentar