Oleh : Sunarti

Mediaoposisi.com-Tikus mati di lumbung padi. Sepertinya peribahasa ini layak disematkan kepada rakyat di negeri ini. Sementara di negeri yang "gemah ripah loh jinawi" ini, hasilnya tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya.

Saat ini Indonesia sedang berupaya meningkatkan perekonomian demi memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Salah satunya bahan makanan pokok yang diimpor dari luar negeri. Misalkan saja, beras, kentang, garam, gula, bahkan yang akhir-akhir ini adalah sampah. 

Dan kebijakan pemerintah soal impor, sebenarnya juga mendapat sorotan. Salah satunya impor beras yang diberikan saat petani sedang panen raya. Bahkan impor sempat dipaksakan saat kapasitas Gudang Bulog sudah berlebih.

Kritik pada impor gula, juga terjadi. Impor gula yang sempat meroket hingga Indonesia menjadi importir terbesar di dunia per tahun 2017-2018. Impor jagung sebanyak 60 ribu ton per Maret 2019 juga menjadi polemik karena diberikan saat kesalahan data belum dibenahi. Lalu impor baja yang masuk ke Indonesia sempat berimbas pada produsen baja lokal akibat Permendag Nomor 22 Tahun 2018 membuka celah masuknya penjualan baja karbon yang lebih murah dari pasar domestik (Tirto.id).

Sangat disayangkan perekonomian negara berkembang mengikuti pola perekonomian dunia. Atas dasar ketaatan kepada sistem perekonomian global, Indonesia menjadi negeri yang berada di bawah kekuasaan negara-negara maju dan negara adidaya. Justru dengan keikutsertaannya, dalam kancah dunia dalam berbagai bentuk kerjasama, membuat negeri yang kaya ini tidak bisa mandiri secara ekonomi.

Sebut saja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO : World Trade Organization). Dalam beberapa hari terakhir, Indonesia bahkan terkena vonis dari WTO yang kalah dalam dispute settlement (penyelesaian sengketa). Menurut WTO Indonesia telah melakukan pelanggaran perdagangan yang adil. Konsekuensinya, pangsa pasar industri peternakan dalam negeri akan dibanjiri produk daging ayam yang lebih murah asal Amerika dan Brasil yang berdaya saing tinggi. Padahal kebutuhan daging ayam dari produksi lokal sudahlah cukup memadai. Posisi Indonesia yang sulit untuk lepas dari keputusan WTO, karena Indonesia merupakan bagian dari WTO.

Efek dari perdagangan dunia yang berbasis kapitalis, justru membuat Indonesia tidak bisa melakukan perbaikan internal dalam negeri. Secara kasat mata, Indonesia dipaksa tunduk dengan kebijakan internasional, yang justru merugikan kondisi rakyatnya. Inilah sejatinya bukti bahwa negara-negara maju, yang mengatasnamakan kerjasama, hanya ingin meraup keuntungan dari negeri ini.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan sumber daya manusia yang jutaan jiwa, bukan tidak mungkin negeri ini menjadi negeri yang mandiri. Tentu saja dengan cara mentaati seluruh perintah dan larangan Allah SWT.  

Salah satunya adalah mengenai pengelolaan sumber daya alam. Allah SWT, berfirman: "Kami telah menurunkan kepada kamu (Muhammad) al-Quran sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri" (TQS an-Nahl [16]: 89).

Kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing.

Pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah saw.: "Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api" (HR Ibnu Majah).

Hasil SDA disalurkan pada sektor pendidikan, kesehatan, termasuk sarana dan prasarananya. Juga disalurkan pada fasilitas umum, seperti jalan raya, tempat ibadah dan fasilitas lainnya. Termasuk juga dalam penyediaan pengembangannya, laboratorium penelitian dll.

Sehingga rakyat bisa fokus terhadap kewajibannya. Beribadah dengan tekun terhadap Allah, tanpa disertai dengan rasa gelisah. Bagi kaum laki-laki, akan bisa bekerja memenuhi nafkah untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Sebagai petani, bisa fokus terhadap pekerjaan dan tanggung jawabnya. Sebagai peternak, bisa fokus dalam peternakan dan pengembangan usahanya. Kemudian, sebagai pengelola perkebunan bisa berkerja dengan keahlian masing-masing, tanpa was-was untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. 

Sehingga tidak akan muncul adanya kekurangan bahan baku/bahan makanan pokok di seluruh wilayah negara, karena ketersediaan bahan dari hasil bumi yang sudah dikelola oleh warga negara dengan seksama.

Negara memfasilitasi seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat guna mendukung kemajuannya. Termasuk angkutan barang/transportasi dan segala yang menunjang, negera memberikan kemudahan. 

Agar pemenuhan kebutuhan makanan itu  bisa dinikmati oleh warga yang membutuhkan. Dengan pengelolaan yang baik bisa berhasil memenuhi kebutuhan dalam negeri, bahkan bisa surplus.

Sehingga adanya management impor menjadi pilihan yang terakhir. Itu terjadi, apabila negeri sedang dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Namun begitu ada hal yang perlu diperhatikan, jika ada kerjasama dengan luar negeri, negeri yang diajak kerjasama dalam perekonomian, harus menjadi pertimbangan utama dan pertama. 

Dengan tujuan, kesejahteraan rakyat, yang tetap mengutamakan perlindungan kedaulan negara. Semua kebijakan dalam maupun luar negeri tidak terikat dengan negeri-negeri lain.  

Menjadi negeri  yang mandiri, menjadi harapan. Tentu saja harus dibarengi dengan kebijakan yang membuat negeri tidak terikat dengan negara luar, yang notabene mereka hendak menjajah secara pemikiran, kebudayaan maupun mengeruk sumber daya alam.

Perjanjian yang dibuat, juga bukan perjanjian dengan negeri yang menjadi musuh negara (negeri harb/negeri yang harus diperangi karena nyata permusuhannya dengan dalam negeri). Tujuannya pun jelas, untuk keuntungan masyarakat dalam negeri, bukan untuk keuntungan pribadi atau pihak swasta, apalagi keuntungan pihak luar negeri. [MO/vp]

Posting Komentar