Oleh: Ummu Najla
(Tentor dan Penggiat Dakwah Muslimah)

Mediaoposisi.com- Rakyat kembali dikecewakan dengan aksi pengadaan mobil dinas baru bagi Presiden dan Wakil, para Menteri dan Pejabat Tinggi Negara lainnya. Kabarnya, Jumlahnya 151 unit dengan harga sekitar 147 Milyar rupiah. 


Untuk Presiden Joko Widodo dan wakilnya mendapat Mercedes Mercedes Bens S600 Guard. Dan Para Menteri serta Pejabat Negara lainnya mendapat Toyota Crown 2.5 HV G-Executive. Selain itu, menurut Wakil Ketua Komisi XI Achsanul Qosasi, gaji pejabat akan mengalami kenaikan sekitar 10-20 persen bergantung pada instansinya. 

Kenaikan dilakukan untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan produktivitas. Fantastis bukan?!

Tak urung, fakta ini menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak. Tak hanya dari kalangan rakyat jelata, tapi jajaran Elit politik pun ikut memprotes aksi tersebut. Amin Rais mantan Ketua MPR seperti dikutip detik.com merasa heran mengapa kenaikan gaji Pejabat Negara yang menjadi salah satu prioritas?

Padahal Pejabat Negara telah bergelimang dengan fasilitas serba mewah secara gratis, seperti mobil mahal, fasilitas telepon gratis, gas dan listrik gratis. Jika dengan fasilitas mewah itu masih mau kenaikan gaji, menurut Amien Rais itu kelewatan sebab akan menyakiti hati rakyat. Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia, juga pengamat UI Arbi Sanit dan Maswardi Rauf pun menentang kenaikan gaji pejabat negara ini.

Lantas layakkah Presiden dan Pejabat Negara mendapat fasilitas mewah ketika banyak rakyat menjerit kekurangan? Apakah penyebab terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan ini? Bagaimana pula adilnya sistem Islam meriayah rakyatnya dan mengatur gaji Pejabat Negara? 

Kedzoliman Penguasa Bukti Bobroknya Sistem Kapitalis
Ironis, memang di tengah terpuruknya kondisi rakyat dengan tingkat kemiskinan masih di atas rata-rata dan musibah yang datang bertubi-tubi menerjang, Pemerintah justru menaikkan gaji Presiden dan Pejabatnya ditambah fasilitas nan mewah dan mentereng. 

Tak ayal, jika tak hanya rakyat yang gigit jari namun elit politik pun turut berang dan mengecam aksi dzolim tersebut. Sungguh, tak berlebihan jika disebut “dzolim” karena Sekretaris Jenderal (Sekjen) Fitra, Yuna Farhan, mengutarakan alasannya, ''Alokasi kenaikan gaji mengambil dari jatah belanja subsidi dan modal. 

Kenaikan gaji pejabat mengorbankan anggaran bagi rakyat miskin. Pejabat berfoya-foya di atas kesengsaraan orang miskin.'' Subsidi non energi berupa penghapusan obat generik yang anggarannya dulu senilai Rp 350 miliar. Juga subsidi pupuk dan benih senilai hampir Rp 4 triliun bagi petani, dan subsidi pangan Rp1,5 triliun. Termasuk pengurangan belanja bantuan sosial, yang di dalamnya terdapat BOS, Jamkesmas, PKH, dan PNPM yang dikurangi Rp 8,3 triliun. 


Miris,  jika hak rakyat selalu dikebiri demi memuaskan keserakahan sang penguasa. Lebih-lebih aksi tersebut tak hanya sekali ini dilakukan tapi sudah menjadi hajatan “wajib”. Berbagai aturan pemberian fasilitas pembelian kendaraan pribadi untuk Pejabat Negara sudah ada sejak lama. Paling tidak ada tiga aturan terpisah sebelum tahun 2003.   

Keppres No 3 Tahun 1994, Keppres No 58 Tahun 1999, Keppres No 87 Tahun 2000, masing-masing mengatur fasilitas untuk para anggota pada tiga lembaga negara yaitu anggota, Hakim Agung MA, dan anggota DPR. Di era Presiden Megawati Soekarnoputri, ketiga aturan dihapus dan diganti dengan Keppres No 52 Tahun 2003 tentang.

Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan senilai Rp 70 juta untuk membiayai bunga kredit yang dibayar dimuka sejak pejabat memulai masa jabatannya. Lalu pada 2006, aturan itu direvisi dengan adanya dua lembaga negara baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah. 

Lewat Perpres No 92 Tahun 2006 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dimasukkanlah dua lembaga baru tersebut, sehingga menjadi lima lembaga. Nominal bantuan tidak berubah. Aturan ini diubah lagi pada 2010, melalui Perpres No 68 Tahun 2010

Kali ini, anggota Komisi Yudisial ikut dimasukkan, sehingga total ada enam lembaga negara yang diberi fasilitas. Nominalnya pun naik menjadi sebesar Rp 116.650.000, karena adanya peningkatan harga. Aturan 2010 ini yang kemudian direvisi di era Presiden ke tujuh, Joko Widodo lewat Prepres No 39 Tahun 2015

            Inilah bukti bobroknya sistem Kapitalis yang hanya mementingkan para kapital yaitu mereka yang punya modal besar untuk semakin melanggengkan kekuasaan dan memperbanyak kekayaannya. Sementara golongan yang tak “berduit” yakni rakyat jelata tak dipedulikan sama sekali. Bahkan demi kerakusan sang penguasa, rakyat harus berjibaku untuk membiayainya melalui pajak dan pencabutan subsidi. 

Walaupun, Kapitalis bersembunyi dibalik topeng Demokrasi dengan slogan kebanggaannya “dari rakyat untuk rakyat dan kembali ke rakyat” nyatanya nonsen. Itu semua hanya dalih palsu untuk mengelabui ummat, nyatanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar menganga, kedzoliman pun semakin subur terpelihara. 

Kriminalitas dan ketidakadilan pun semakin merajalela. Inilah realita sistem buatan manusia yang selalu berat sebelah. Sebuah aturan yang hanya mengutamakan manfaat individu atau kelompok tertentu saja. Bahkan untuk menggolkan semua ambisinya segala cara dilancarkan tak peduli haram ataupun dosa. 

Para penghalang pun siap ditebang tak pandang bulu benar ataukah salah. Lawan ataukah kawan semua hanya kamuflase berbalut sandiwara dan kepalsuan belaka. Lantas masihkah layak kita berharap pada sistem yang sudah cacat bawaan sejak dilahirkan?

Islam Adalah Solusi
            Memang, hanya Islam satu-satunya sistem yang benar karena berasal dari Allah Swt Tuhan seluruh Alam, yang tahu benar standart makhluknya. Syariat Islam komprehensif menjadi solusi bagi setiap masalah kehidupan manusia. Aturannya bersifat konstan tak akan berubah-ubah ditelan waktu dan zaman. 

Sungguh berbeda dengan hukum buatan manusia yang cenderung nisbi dan berubah-berubah tanpa standart yang jelas hanya demi kemaslahatan individu atau golongan tertentu. Hukum Islampun mengandung kemaslahatan yang artinya jika aturannya diterapkan maka pasti akan tercipta kebaikan dan manfaat. Sebaliknya jika aturannya ditinggalkan maka akan terjadi kerusakan dan kehancuran.
             
Mengenai gaji pejabat, Islampun memberi solusi. Dalam sistem ekonomi Islam segala pemasukan dan pengeluaran harta negara terkumpul dan tercatat di sebuah tempat dan institusi khusus yang di sebut Baitul Mal.  


Di sinilah terbagi rinci pos-pos untuk Anggaran Negara, termasuk gaji pejabat. Perlu digaris bawahi bahwasanya sistem Islam tidak memberikan gaji kepada khalifah dan Pejabat Negara, namun hanya berupa santunan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.

Di sinilah akan tercipta keadilan dan menjauhkan kesenjangan antara pejabat dan rakyatnya dengan sistem yang bersih dan anti korupsi. Lebih-lebih dilandasi dengan atmosfir ketakwaan dan kewara’an sehingga menjauhkan para Khalifah dan pejabat dari ketamakan dan kedzoliman.
            
Tinta emas sejarah telah mentorehkan bukti-bukti bagaimana Rasulullah dan para Khalifah begitu amanahnya terhadap harta dan lebih mengutamakan kebutuhan rakyatnya. Hasan bin Muhammad menyatakan, “Bahwasanya Rasulullah saw tidak pernah menyimpan harta, baik siang maupun malam”. Artinya setiap harta yang diserahkan kepada Rasulullah selalu habis dibagi-bagikan kepada ummatnya yang membutuhkan tanpa sempat beliau simpan sedikitpun. 

Bahkan Rasul sering mengganjal perutnya karena lapar. Tradisi tersebut dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar di tahun pertama kekhilafahannya. Yaitu, ketika ada harta datang langsung dibagi-bagikan kepada yang berhak di Masjid Nabawi. Kemudian, di tahun kedua kekhilafahannya, beliau mendirikan ‘embrio’ baitul mal yang semua dibelanjakan untuk kemaslahatan ummat. Setelah Abu Bakar wafat, Umar menggantikannya. 

Ketika penaklukan-penaklukan (futuhat) wilayah lain semakin luas, hingga berhasil menaklukan Persia dan Romawi, maka semakin banyak pula harta yang mengalir ke kota Madinah. Khalifah Umar lalu membuat bangunan khusus untuk menyimpan harta (baitul mal), membentuk bagian-bagiannya,  mengangkat para penulisnya, menetapkan santunan untuk para penguasa dan keperluan pembentukan tentara. 

Meski kadang-kadang beliau menyimpan seperlima bagian harta ghanimah di masjid, akan tetapi segera beliau bagikan kembali sampai habis tanpa ditunda-tunda. Sungguh, fakta yang sangat kontradiktif dengan Penguasa dan Pejabat Negara saat ini, bukan.
            
 Inilah bukti, begitu indah dan mulianya ketika sistem Islam diterapkan. Tidak hanya adil tapi juga membawa rahmat bagi seluruh alam. Lantas masihkah kita berharap pada sistem buatan manusia yang membawa mudharat dan laknat Allah?! Sungguh hanya hukum Allah yang terbaik dari hukum jahiliyyah buatan manusia. Maka sudah saatnya kita kembali pada Sistem Islam dan hukum Allah dan bersama-sama berjuang menegakkannya. Allah swt berfirman:

“Apakah hukum Jahiliyyah yang mereka kehendaki/ (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang menyakini (agamanya)?”. (Qs Al Maidah:50). Waallahua’lam bish showwab. [MO/AS] 

Penulis: Ummu Najla
Editor: Andini Sulastri

Posting Komentar