Oleh: Hj. Tia Damayanti, M. Pd.
(Praktisi Pendidikan) 

Sekilas Carut Marut Negara Kita

Mediaoposisi.com-Miris, menyaksikan kondisi rakyat Indonesia saat ini, bagaimana tidak? BPJS yang katanya menjadi tulang punggung kesejahteraan rakyat dalam bidang kesehatan akan mengalami kenaikan dua kali lipat. Rencananya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merilis peraturan presiden (perpres) kenaikan iuran BPJS Kesehatan. 

Kenaikan iuran yang diatur dalam perpres tersebut akan mengacu pada usulan kenaikan yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Komisi XI DPR. Saat itu, Sri Mulyani mengusulkan iuran BJKN kelas Mandiri I naik 100 persen dari Rp.80 ribu menjadi Rp.160 ribu per peserta per bulan mulai 1 Januari 2020 mendatang. 

Lalu, iuran kelas Mandiri II naik dari Rp59 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan. Kemudian, iuran kelas Mandiri III naik Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan. Menurutnya, bila iuran BPJS Kesehatan naik, maka persoalan defisit anggaran perusahaan akan terselesaikan.

Nampak jelas terjadi pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang seharusnya ada di pundak Negara beralih ke pundak seluruh rakyat yang memang telah diwajibkan menjadi peserta BPJS. 

Seperti yang dipaparkan oleh Asih dan Miroslaw dari German Technical Cooperation (GTZ), LSM yang berperan aktif membidani kelahiran JKN: “Ide dasar jaminan kesehatan sosial adalah pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari Pemerintah kepada institusi yang memiliki kemampuan tinggi untuk membiayai pelayanan kesehatan atas nama peserta jaminan sosial.” (Lihat:www.sjsn.menkokesra.go.id).

Negara lepas tangan. Pasalnya, jaminan kesehatan yang merupakan hak rakyat dan seharusnya menjadi tanggung jawab negara akhirnya berubah menjadi kewajiban rakyat. Rakyat dipaksa saling membiayai pelayanan kesehatan di antara mereka melalui sistem JKN dengan prinsip asuransi sosial. Saling menanggung itulah yang dimaksudkan dengan prinsip kegotongroyongan.

Selain BPJS, masalah listrik pun mencekik rakyat. Setelah black out pemadaman listrik di hampir seluruh pulau Jawa, yang penyelesaiannya menguap begitu saja, PT PLN (Persero) segera menaikan tarif listrik. Saat ini, perusahaan setrom negara itu masih akan menyisir pelanggan listrik Rumah Tangga Mampu (RTM) untuk menerima tarif penyesuaian (tarif adjusment).

Lagi-lagi rakyat yang dipalak. Padahal, listrik adalah salah satu dari sekian banyak kebutuhan dasar rakyat. Hampir semua aktivitas tidak bisa dilepaskan dari pasokan listrik. Aktivitas warga di rumah sangat bergantung pada barang elektronik seperti pemasak nasi, pompa air, mesin cuci, blender, lampu, televisi, laptop, charger hp, dan lain-lain. 

Bahkan di dunia serba digital dan e-money, listrik ibarat darah bagi tubuh rakyat. Disinyalir penyebab pasokan listrik terhenti karena tidak maksimalnya pembangkit listrik yang ada. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat total kapasitas pembangkit listrik mega proyek 35.000 MegaWatt (MW) yang beroperasi (Commercial on Date/COD) per 15 Juni 2019 baru 3.617 MW atau sekitar 10 persen dari target pemerintah. 

Belum lagi utang luar negeri yang kian menumpuk. Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia hingga Mei 2019 mencapai US$ 368,1 miliar atau sekitar Rp. 5.153 triliun (Kurs jisdor akhir Mei Rp 14.313 ribu per dolar AS). Sungguh angka yang fantastis.

Masalah disintegrasi di Papua saat ini pun kian memanas. Suasana Papua sempat mencekam setelah unjuk rasa pada pekan lalu berujung kerusuhan. Para demonstran membakar sejumlah gedung dan aliran listrik sempat padam.

Wacana Pemindahan Ibukota

Di tengah kondisi rakyat yang sengsara dengan berbagai masalah yang ada, wacana pemindahan ibukota digulirkan. Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait pemindahan Ibukota tersebut. Presiden juga telah menggelar jumpa Pers yang menjabarkan latar belakang, alasan serta urgensi pemindahan Ibukota. 

Lokasi Ibukota yang baru juga sudah ditetapkan dan diumumkan, yakni diantara Penajem Paser dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

Lokasi bagi Ibukota yang baru, yang berada diantara dua daerah, mengisyaratkan bahwa aktifitas pemindahan Ibukota dalam esensinya adalah juga sebuah kegiatan membangun kota yang baru. Tidak ada yang aneh sebetulnya dengan membangun kota yang baru. 

Pada tahun 1999, Malaysia membangun kota Putrajaya dan memindahkan aktifitas pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Brazil juga memindahkan Ibukotanya dari Rio De Janeiro ke Brazilian City. China malahan lebih spektakuler. Dalam dekade terakhir ada sekitar 50 kota baru yang dibangun.

Negara-negara yang membangun kota baru dan memindahkan Ibukotanya seperti Malaysia dan Brazil, melakukannya ketika pertumbuhan ekonomi mereka sedang berjaya. China juga melakukan pembangunan 50 kota baru, saat pertumbuhan ekonominya bertahan dalam batasan 12% selama 22 tahun. Sedangkan Indonesia, pertumbuhan ekonominya hanya pas-pasan dalam kisaran 5% saja.

 Dalam perspektif ekonomi, pertumbuhan dalam kisaran 5% pada hakekatnya hampir mandeg alias stagnan. Tentu saja dalam keadaan semacam ini, kebijakan Presiden Joko Widodo dipertanyakan dan bahkan dikritik. Jika roda ekonominya nyaris stagnan, lalu darimana pembiayaan pindah ibukota yang menurut keterangan Presiden jumlahnya dalam kisaran 466 Trilyun Rupiah. 

Hutang lagi? Dimana harga diri bangsa ini, jika Ibukota barunya dibiayai oleh negara lain. Keterangan Presiden saat jumpa Pers menyebutkan bahwa pembiayaan berasal dari APBN 93,5 Trilyun dan menjual asset negara serta menyewakan asset terutama yang berada di Jakarta. 

Banyak pihak yang mempertanyakan,  pos APBN mana yang bisa dipakai? Bayar tunggakan BPJS saja tidak mampu. Bayar pegawai honorer pun tidak bisa.

Ada satu hal yang paling menarik dari fenomena pindah Ibukota ini. Yakni alasan utamanya. Seperti yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui jumpa Pers. Yakni Jakarta sudah terlalu berat menampung beban. 

Jika ditambah dengan beban sebagai Ibukota Negara, maka Jakarta menjadi sangat terbebani. Pertanyaan yang paling masuk akal adalah, mengapa beban bertumpuk di Jakarta? Mudah saja jawabannya. 

Karena daerah tidak menarik. Jakarta semakin terbebani karena di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, daerah semakin tidak menarik sebagai peluang kerja dan usaha. Repotnya lagi, kegagalan manajemen perekonomian di Jakarta menjalar sampai ke daerah. Imbas pertumbuhan ekonomi yang cuma 5%, mengakibatkan roda perekonomian di Jakarta sebagai poros utama mengalami ketersendatan. 

Dan mismanagement mengakibatkan ketersendatan ini menjalar seperti wabah sampai ke daerah. Kemudian, bagai halilintar, ada penyampaian pindah ibukota. Bukankah ini sama saja seperti lari dari masalah? Bukankah ini bagai mengurai masalah namun dengan merajut sebuah masalah baru?

Sebetulnya, jika pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 7%, pekerjaan rumah terselesaikan, atau setidaknya ada kejelasan arah penyelesaian, tata kelola ekonomi yang adil, maka pemindahan Ibukota bukanlah sebuah masalah besar. 

Namun dalam konstelasi ekonomi dan geo politik saat ini, pemindahan Ibukota dicitrakan, pemerintah lebih mementingkan “sesuatu”, dibanding mensejahterakan rakyat. Padahal sejatinya mensejahterakan rakyat adalah tugas utama dari pemerintah/ negara.

Islam Mensejahterakan Seluruh Umat

Islam sebagai aqidah ruhiyah/ ibadah, juga siyasiyah/ politis, mempunyai konsep lengkap tentang pengaturan hidup manusia, termasuk masalah pemenuhan kebutuhan rakyat. Karena negara bukanlah pedagang yang dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya selalu berhitung untung dan rugi. Akan tetapi negara sebagai Raa’in yaitu pengurus urusan umat. 

Negara yang mampu mewujudkan hal ini hanyalah Khilafah yang berfungsi sebagai penjaga tegaknya Syariat-Nya secara kaffah.

Di antara prinsip Islam dalam pengelolaan hajat hidup publik, adalah:

Pertama, negara bertanggungjawab penuh mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan teknis. Apapun alasannya tidak diperkenankan sebagai regulator dan fasilitator.  Jadi, tidak akan ada program batil seperti JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) - UHC (Universal Health Coverage), dan konsep MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Demikian juga tidak dibenarkan penggunaan konsep KPS (Kemitraan Pemerintah dan Swasta).

Kedua, anggaran bersifat mutlak.  Artinya, negara wajib mengadakan pembelanjaan kemaslahatan publik yang bila tidak ada akan membahayakan meski hanya untuk satu orang.  Artinya Islam tidak mengenal konsep anggaran berbasis kinerja. Kemampuan finansial negara yang memadai dikarenakan kekayaan negara dikelola sesuai syariat.

Ketiga,  institusi unit pelaksana teknis layanan hajat hidup masyarakat dikelola di atas prinsip pelayanan bukan komersial, kinerja diukur berdasarkan keberhasilan dalam pelayanan terbaik. Jadi tidak dibenarkan menjadikannya sebagai sumber pemasukan negara. Tidak ada pungutan biaya walau sepeser, tidak boleh di-BLU-kan,di PT-kan dan yang semisalnya. 

Seperti di Puskesmas dan rumah sakit pemerintah pada layanan kesehatan, sekolah dan pendidikan tinggi pemerintah pada layanan pendidikan, BuLog pada layanan pangan, PLN pada layanan listrik, PAM pada layanan air bersih perpipaan, Jasa Marga pada jalan tol, Angkasa Pura pada Bandara.

Ke empat, negara berkewajiban mendirikan industri-industri yang penting bagi terwujudnya kemaslahatan publik, yang memadai secara kualitas dan jumlah.  Seperti industri obat-obatan dan peralatan kedokteran, listrik, air bersih perpipaan, dan industri migas. 

Ke lima, kekuasaan bersifat sentralisasi, administrasi bersifat desentralisasi. Hal yang menjadikan negara memiliki kewenangan yang memadai untuk pelaksanaan optimal dan maksimal fungsi raa’in dan junnah. 

Ke enam, strategi pelayanan publik mengacu pada 3 hal, yaitu: a. Kesederhanaan aturan; b. Kecepatan layanan; c. Dilakukan individu yang kompeten dan capable, sebagaimana ditegaskan Rasulullah saw, yang artinya,”Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal…” (HR Muslim).  

Penerapan prinsip-prinsip sohih Islam berikut keseluruhan sistem kehidupan Islam dalam sistem politik yang compatible (serasi) yakni khilafah adalah kunci terwujudnya kemuliaan dan kesejahteraan umat manusia. 

Terukir oleh tinta emas sejarah kegemilangan peradaban Islam, dunia hidup sejahtera di bawah naungan Islam selama belasan abad.

Allah SWT telah menegaskan yang artinya “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (TQS Al Anbiya: 107).

Jadi, sudah selayaknya Pemerintah mengkaji ulang rencana pemindahan ibukota karena ada tugas yang lebih penting yaitu mensejahterakan rakyat sesuai petunjuk Islam. Allahu A’lam [MO/vp]


Sumber: muslimahnews.id, detik.com, cnnindonesia.com, republika.co.id


Posting Komentar