Oleh: Endiyah Puji Tristanti, S.Si 
(Penulis dan Pemerhati Politik Islam)

Mediaoposisi.com-Diskursus tentang Pancasila hari ini seolah tak berujung dan tak berpangkal. Sibuk menyusun premis-premis logika demi membangun opini publik agar berpihak terhadap pandangan subyektif. Kedudukan Pancasila semakin jelas kesamarannya, bahwa posisinya bergeser tak lagi sebagai ideologi negara. Pancasila kini menjadi komoditas politik pragmatis.

Pergeseran posisi Pancasila dalam tataran politik pragmatis memunculkan tanda tanya besar, "Benarkah ada keberpihakan Pancasila terhadap Islam". Lebih dalam lagi, "Benarkah Pancasila sejalan dengan syariah, bahkan Pancasila mengandung syariah secara inheren". 

Pertanyaan ini bukan upaya monopoli syariah atas Pancasila ataupun upaya meragukan 'kesaktiannya'. Yang pasti tak mungkin dipungkiri bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Dan hari ini kesadaran mereka terhadap syariah semakin tinggi.

Ketika Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Mahfud MD (16/8), menilai wacana penerapan NKRI Bersyariah sama dengan pedagang ikan memberitahukan dagangannya dengan tulisan di papan atau pelang di pasar ikan. 

Dan bahwa dasar negara Indonesia sudah mengandung makna syariah, oleh karena itu tidak perlu lagi ada istilah NKRI Bersyariah untuk mempertegas. Maka pada saat itu, Mahfud sebenarnya sedang tidak membela Pancasila ataupun membela syariah. Mahfud sesungguhnya sedang membela kepentingannya sendiri.

Dalam hal ini Mahfud tampak canggung untuk menolak syariah mentah-mentah. Sebab tidak selamanya Mahfud menjadi anggota Dewan Pengarah BPIP. Suatu waktu dia juga 'butuh' terhadap syariah untuk mendapatkan kedudukan yang lain.

Mahfud juga tidak punya argumentasi untuk menunjukan kerugian bangsa dan negara ketika menggunakan syariah secara harfiah. Dia bahkan sedikitpun tidak berani menyinggung apa akar masalah keterpurukan di berbagai bidang yang kian pelik menimpa Indonesia negeri yang kaya sumber daya alam ini. Padahal negara ini sedang tidak baik-baik saja.

Wajar hasil Ijtima' Ulama IV lalu direspon secara berlebihan. Seolah syariah telah menjadi biang kerok krisis ekonomi, kegagalan kebijakan proteksi impor daging, disintegrasi bangsa, dekadensi moral dan akhlaq, kapitalisasi pendidikan, dan seabrek carut marut masalah bangsa.

Bila menolak syariah dengan hujjah bahwa toleransi, anti korupsi, adil telah ada dalam Pancasila. Lalu apakah syariah secara kaffah itu hanya berupa ajaran moral yang tidak mampu membentuk sistem kehidupan. 

Bukankah semangat anti korupsi tak cukup untuk menghentikan aksi para koruptor tanpa penerapan hukum yang tegas dan menjerakan. Dan realitasnya hanya budaya toleransi semata tak mampu mencegah penistaan agama, kriminalisasi ulama, tanpa menegakkan sanksi tegas bagi pelaku sesuai tuntunan syariah.

Demikian juga konsep keadilan hanyalah isapan jempol tanpa pemberlakuan hukum syariah seutuhnya. Karakter manusia yang cenderung lalai dan condong pada kepentingan hidupnya mustahil mampu meletakkan timbangan keadilan bila tidak didasarkan hukum syariah yang rinci.

Namun demikian Mahfud MD hanyalah satu dari sekian model pragmatisme tokoh bangsa. Berlebihan merespon pandangan Mahfud MD toh tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab akar masalahnya sesungguhnya karena sistem yang berlaku justru sistem yang lemah asas dan pilar-pilarnya, yakni sekulerisme dengan politik demokrasi dan ekonomi neoliberalisme. Pancasila hanyalah komoditas politik, diperalat untuk politik pragmatis.

Contoh yang sangat gamblang. Demokrasi mempromosikan kedaulatan rakyat hanya untuk kepentingan penguasa dan kapitalis. Aspirasi rakyat yang menginginkan syariah selalu dibenturkan dengan Pancasila dan digiring sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan bapak bangsa.

Gerakan papua merdeka yang nyata membunuh dan menyatakan makar ditolerir. Dalihnya perlindungan hak asasi manusia. Nyawa warga dan aparat dianggap biasa saja. Di mana kekuatan Pancasila menjaga kedaulatan negara ketika itu? Untuk menghadapi tuntutan disintegrasi tak cukup retorika.

Bandingkan dengan keampuhan syariah menyelesaikan problem disintegrasi wilayah. Secara hukum telah final bahwa syariah mengharamkan dengan tegas disintegrasi wilayah walau sejengkal tanah.
Pertama: Analisa akar masalah dan solusinya. 

Bila kesenjangan ekonomi menjadi pemicu disintegrasi maka politik ekonomi Islam mewajibkan kebutuhan pokok tiap individu rakyat dan kebutuhan jama'ah (publik) dipenuhi oleh negara melalui mekanisme yang jelas. 

Bila intervensi asing menjadi pemicu, maka politik luar negeri dalam Islam yakni dakwah dan jihad ditetapkan. Fungsi negara sebagai raa'in (pemelihara urusan rakyat) dan junnah (perisai) bersifat paten.

Kedua: Negara yang menerapkan syariah secara kaffah, akan memainkan peranannya dalam politik internasional. Negara bersyariah (Khilafah) merupakan negara adidaya dengan bargaining posisi yang kuat dalam percaturan politik internasional, disegani kawan ditakuti lawan. Negara penjajah harus berpikir seribu kali sebelum memutuskan berhadapan dengan Khilafah, apalagi bila harus secara fisik face to face.

Ketiga: Bila negara yang terikat perjanjian justru membantu gerakan disintegrasi, membelot dari Khilafah memihak negara penjajah. Maka khilafah harus memberikan sanksi, bisa berupa pemboikotan perdagangan luar negeri atau bahkan memutuskan perjanjian dan memberlakukan hukum jihad offensif terhadap negara yang berubah status menjadi kafir harbi
.
Telah terang benderang bahwa syariah kaffah dalam bingkai Khilafah adalah solusi tuntas problematika bangsa dan negara, bahkan dunia. Walhasil, bila Pancasila memang sejalan dengan syariah, dan Pancasila memang benar mengandung syariah secara inheren, seharusnya tak soal lagi ada atau tidak ada Pancasila sesudahnya. Cukuplah syariah, sebab dalam syariah pasti mengandung maslahat. Jangan lagi membenturkan syariah dengan Pancasila. [Mo/vp]

Posting Komentar