Oleh : Santi

Mediaoposisi.com-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk tidak terlalu banyak terlibat dalam pembangunan-pembangunan listrik.

Hal itu, dia ungkapkan setelah menggelar rapat bersama Plt Direktur Utama PT PLN, Sripeni Inten Cahyani di Kantor Kemaritiman Jakarta.

"Saya pengen, PLN lebih efisien lah. Terus kemudian kalian (PLN) jangan terlalu banyak dulu lah terlibat dalam pembangunan listrik, biarin aja private sector yang lebih masuk. Seperti 51% harus untuk Indonesia power untuk waste to energy. Jadi konsolidasi aja dulu, biarkan private sector main," ujar dia, Rabu (14/8/2019).

Dia menuturkan, waste to energy sudah hampir 18 tahun tidak beres-beres. Oleh karena itu biarkan saja beauty contest jalan. Karena sudah ada Peraturan Presiden (Perpes-nya) yang jelas harganya berapa sen terus kemudian tipping feenya 500.

Gandeng China

Pemerintah akan bangun PLTA penghasil listrik terbesar. Pemerintah dan Tiongkok menandatangani MoV pembangunan PLTA kayan.PLTA yang mampu menghasilkan listrik 9000 MW ini akan mengaliri listrik untuk wilayah Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Pengelolaan setengah hati.

Paska pemadaman listrik Jawa Barat yang lalu muncul banyak tulisan. Salah satunya karya Dahlan Iskan. Beliau memaparkan karena pohon sengonlah aliran listrik  terhenti. Hal ini terjadi karena pasukan khusus pelistrikan sudah tidak aktif lagi, atau bahkan sudah dipensiunkan dini karena anggaran yang dikebiri untuk alokasi bervariasi dengan dana mini. Harusnya untuk kepentingan hajat rakyat dengan dampak fatal diutamakan bukan malah diabaikan dan alokasi dana untuk biaya perawatan dihapus.Pengelolaannya hanya setengah hati, makin hari makin banyak kesalahan. Anggaran yang ada digunakan  tidak tepat sasaran. Ini dampak penerapan sistem ekonomi liberal yang notabene tanpa batasan pasti sesuai dengan hajat rakyat yang tentunya mengabaikan hak rakyat.Sumber dana salah aplikasinyapun makin salah. Rakyatlah yang mendapat masalah.

Dalih yang dicari

Satu kesalahan menimbulkan alasan di sana- sini. Seperti paparan di atas dari beberapa alasan hasilnya penyerahan tanggung jawab ke China harusnya dicari dulu apa sebab kesalahan lalu dicari solusi bukan main alih tanggung jawab. Baru kemaren digembar- gemborkan nasionalisme dan teriakan merdeka disertai perayaan besar. Kali ini penguasa di atas sana dengan tangan terbuka berkata sempurnakan penjajahan di negeri kami, dengan menyerahkan listrik ke China. Ingatlah saudaraku , Tibet, Anggola, Zimbabwe terjebak penjajahan oleh China melalui jeratan hutang dan investasi baik listrik, transportasi, maupun teknologi informasi. Akankah kita jadi seperti mereka? Sungguh ngeri masa depan negeri dengan sistem hasil adopsi ini. Perlahan tapi pasti mendekati jurang kehancuran.

Saatnya hijrah

Bapak di atas sana sebelum kita benar-benar terperangkap  sudah saatnya hijrah pada sistem Islam Kaffah. Tinggal kan Sistem ekonomi liberal yang telah menyulitkan rakyat. Kembali pada sistem ekonomi Islam yang takkan kenal krisis. Yang saat membagi anggaran mempunyai post yang jelas. Dan mengelola energi secara mandiri dengan kemampuannya, bersumber pada Al quran. Listrik untuk rakyat di kelola oleh negara bukan diserahkan ke China atau pemilik modal yang lain.karena penguasa adalah memanggul mandat dari rakyat untuk menerapkan hukum syara' bukan menerapkan aturan hasil adopsi dari barat untuk kepentingan investor. Pemimpin adalah perisai bagi rakyat bukan pedagang yang mencari keuntungan dengan merugikan rakyat. Sekarang saatnya berhijrah pada sistem Islam Kaffah. Sebelum negeri ini benar benar hancur. Demi keselamatan dan kesejahteraan Rakyat Semoga Allah segera mewujudkan. Amin.

Posting Komentar