Oleh : Dina Evalina
Aktivis Dakwah

Mediaoposisi.com-Indonesia kembali dikejutkan dengan berita kerusuahan yang terjadi di Papua. Belum hilang dari ingatan, pada bulan Desember 2018, Peristiwa penembakan yang menewaskan belasan pekerja pembangunan sebuah jembatan yang merupakan bagian dari proyek Trans Papua, hal ini tentu mengguncang Indonesia. 

Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Nduga itu berbuntut perang informasi antara aparat Indonesia dan kalangan Organisasi Papua Merdeka (OPM), serta memicu lagi percakapan tentang situasi keamanan di wilayah paling timur Indonesia.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah lama bercokil di negeri ini. Didirikan pada tahun 1965 dengan tujuan untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, namun sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, serta untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Di tahun 2019, tak lama Indonesia merayakan hari kemerdekaannya, pecahlah kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019). 

Dalam kerusuhan itu massa membakar gedung DPRD Papua Barat. Akibat  pembakaran gedung DPRD Papua Barat, sejumlah ruas jalan ditutup. Salah satunya adalah jalan utama di daerah itu, Jalan Yos Sudarso. Peristiwa berawal dari aksi protes warga atas dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di sejumlah daerah di Jawa Timur. (kompas.com)

Kerusuhan yang terjadi di Papua telah menghasilkan tujuh tuntutan warga Papua kepada Pemerintah. Seperti dilansir dalam Liputan6.com, Kapolri Jenderal Tito Karnavian,Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto,serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto pada Kamis, 22 Agustus mendatangi Papua. Kedatangannya untukeninjau keadaan Papua yang sedang terjadi insiden mulai dari pengepungan asrama disertai kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya serta kerusuhan di Manokwari.

Pada pertemuan tersebut, diketahui ada tujuan tuntutan masyarakat Papua untuk pemerintah. Berikut tujuh tuntutan massa di Sorong saat aksi demo yang berlangsung di Lapangan Apel Kantor Wali Kota Sorong, pada Rabu 21 Agustus 2019.

1. Agar Pemerintah RI segera memulangkan Mahasiswa Papua dari Tanah Jawa kembali ke Papua.
2. Mereka juga mendesak agar presiden mewakili segenap Bangsa Indonesia meminta maaf kepada rakyat bangsa Papua.
3. Pemerintah harus segera bubarkan ormas Banser dari negara Republik Indonesia.
4. Negara RI segera tarik militer organik dan non-organik dari tanah Papua, biarkan 'monyet hidup' sendiri di bangsanya sendiri,
5. Agar Presiden Jokowi memecat oknum anggota TNI yang mengeluarkan statement 'monyet' kepada mahasiswa Papua.
6. Meminta agar Pemerintah RI memberikan kebebasan bagi Papua menentukan nasib sendiri. "The right of the self determination for west Papua kepadrakyat Papua.
7. Apabila pemerintah Indonesia tidak mengindahkan pernyataan Ki dan melakukan hal yang sama, maka kamu akan duduki.

Salah satu tuntutan yang menjadi ancaman besar bagi negeri ini yakni meminta pemerintah untuk memberikan kebebasan kepada Papua menentukan nasib sendiri. Inilah yang kelak akan menghancurkan Persatuan Indonesia.

Tuntutan yang diajukan Warga Papua kepada Pemerintah menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjaga keutuhan negeri ini. Hilangnya peran pemerintah sebagai pelayan rakyat yang mengurusi segala urusan mereka mengakibatkan rakyat  terlantar. 

Gagalnya Pemerintah mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, terkhusus Papua yang disana terdapat Sumber Daya Alam emas yang melimpah namun masyarakat disekitar tak merasakan hasil dari kekayaan yang dimiliki, kemudian terkikisnya rasa keadilan, hukum yang tidak tegas diperlihatkan oleh rezim saat menghadapi Organisasi Papua Merdeka, ketidakberdayaan Pemerintah mengahadapi kaum separatis, serta ketidakseriusan Pemerintah dalam melindungi warga disana dari para provokator yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Hal itu tak lepas dari sistem yang telah lama menaungi Indonesia hingga akhirnya akan membuat negeri ini perlahan menuju kehancuran jika bertahan dengan sistem yang rusak. Sistem sekuler kapitalis meniscayakan munculnya kerusakan-kerusakan diberbagai sendi kehidupan. Sistem ini hanya akan melahirkan rezim yang tunduk terhadap para kapital, tanpa menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama yang patut diperhatikan. 

Bahkan, sistem ini akan membuat rezim yang berkuasa dari hasil sistem sekuler, senantiasa bekerja sesuai dengan roadmap yang ditentukan sistem ini. Tak peduli jika harus mengorbankan kepentingan rakyat. Sistem ini berpotensi memecah belah sebuah negara, karena rakyat yang berada didalamnya merasakan keterpurukan dan kedzoliman yang tak pernah reda hingga muncullah dalam benak mereka inisiatif untuk menentukan nasib sendiri.

Sehingga solusi yang terbaik untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang tersistem ini termasuk permasalahan di Papua, yakni dengan mencampakkan sistem sekuler kapitalis, lalu mengadopsi sistem terbaik dan benar yaitu sistem Islam. 

Sistem Islam yang diterapkan dalam sebuah negara khilafah akan menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab penuh terhadap amanahnya sebagai pelayan rakyat, mengurusi seluruh urusan rakyat, secara maksimal dan profesional sesuai hukum-hukum Islam dalam mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan keamanan yang menjadi hak rakyat.

Menerapkan peraturan dan sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang  memberontak dan memprovokasi untuk memisahkan diri dari kekhilafahan. Kekhilafahan akan menjaga dengan ketat wilayah daulah dari masuknya para penjajah. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga pemikiran rakyat dalam kekhilafahan dari pemikiran sesat yang disebarkan oleh para penjajah.[Mo/vp]

Posting Komentar