Oleh : Reni Rosmawati
Member Akademi Menulis Kreatif

"Di Sebuah negeri gemah ripah loh jinawi, tersiar kabar jika sang Tuan di negeri tersebut berniat memindahkan jantung negerinya. Dengan segudang alasan sang Tuan beralibi, jika pemindahan  ini di karenakan penduduk terlalu padat, untuk menggenjot perekonomian, Karena sebab krisis air bersih, hingga bencana alam. Niatan sang Tuan  menyisakan kegalauan di hati rakyat. Tak sedikit menganggap sang Tuan terburu-buru mengambil keputusan, seharusnya sang Tuan mengkaji ulang dampak positif dan negatif pemindahan tersebut. Tak pelak, rakyat pun semakin dibuat resah ketika mendengar kisaran biaya pemindahan jantung negeri ini sangatlah besar. Sementara selama ini hidup rakyat  dalam keadaan terhimpit dan terjepit dengan segala beban kehidupan. Terlebih lagi pemindahan yang dilakukan pada saat yang kurang tepat mengingat  saat ini negeri tersebut tengah terjerat oleh himpitan utang luar negeri yang nominalnya sangat besar. Rakyat bertanya apakah pemindahan jantung negeri ini bisa berbuah manis bagi mereka? Ataukah mereka akan kembali meneguk pil pahit seperti yang sudah-sudah?"

Mediaoposisi.com-Diberitakan Detikfinance, (Jum'at, 30/08/2019) beberapa waktu lalu presiden Jokowi telah resmi mengumumkan kepindahan Ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan berbagai pertimbangan politis. Tak ayal, wacana pemindahan ibukota ini diselimuti berbagai  pro dan kontra dikalangan masyarakat. Bahkan banyak tokoh masyarakat menyoroti keputusan presiden Jokowi ini.

Salah satunya datang dari mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, Dalam tulisannya yang berjudul 'Ibukota Kilat' dilaman disway.id. Menurutnya, ia teringat salah satu tokoh dan kisah di dunia pewayangan yang  mampu memindahkan Taman Sriwedari Sorga Nguntara Segara ke Komplek Istana raja hanya dalam waktu semalam. Ia merasa kalau tokoh dalam cerita pewayangan itu telah lahir kembali. Meski demikian, ia tidak memberi penjelasan lebih lanjut apa makna di balik kisah wayang tersebut dengan pemindahan ibu kota negara, yang pasti Dahlan menyebut pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur begitu cepat.

Dikutip dari laman yang sama, (29/08/2019), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, buka suara mengenai skema pembiayaan ibu kota baru. Biaya pembangunan ibu kota sendiri Rp 466 triliun. Bambang menyebut, pemerintah bahkan menggunakan skema Kerjasama dengan Badan Usaha (KPBU) seperti availability payment. Dengan skema ini, pemerintah akan mencicil sesuai perjanjian. Kemudian bisa menggunakan kerjasama pengelolaan aset. Bambang menolak penggunaan istilah tukar guling aset. Dia menerangkan, kerjasama pengelolaan aset bukan berarti menjual aset. Swasta/BUMN yang menang tender akan mendapatkan konsesi untuk jangka waktu tertentu. Sebagai kompensasinya, pemenang akan membangun fasilitas di pusat pemerintahan baru.

Sebelumnya, (28/08/2019), mantan sekretaris kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, mengungkapkan, ada sejumlah skema pembiayaan untuk membangun ibu kota baru. Dari sejumlah skema, kata dia, yang paling mungkin ialah tukar guling aset atau ruislag.

Tanggapan lain datang dari ekonom senior, Emil Salim, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup di era pemerintahan Soeharto. Masih dilansir dari laman yang sama, (23/08/2019), Emil Salim menilai, anggaran yang sangat besar untuk pemindahan ibu kota sebaiknya dialokasikan ke proyek lain. Ia memaparkan, Indonesia perlu dana U$ 1,5 triliun atau setara dengan Rp 21,328 triliun untuk mengimbangi perkembangan teknologi, transportasi dengan negara lain. Emil pun membeberkan soal alasan pemerintah yang menilai ibu kota harus pindah dari Jakarta ke Kalimantan karena faktor bencana alam, tingkat kemacetan, krisis air bersih dan polusi udara. Ia pun menuturkan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan tidaklah tepat karena letaknya di tengah pulau jawa. Di abad ke-21 ini, sentral negara bukanlah dilihat dari akses/sarana perhubungan dengan pulau lain/negara lain. Sehingga menjangkau daerah lain bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Tak lupa ia pun meminta Bappenas maupun lembaga pemerintahan terkait untuk mempertimbangkan pendapat dari publik dan juga akademisi. Ia bahkan mengajak Bappenas adu logika soal wacana pemindahan ibukota ini.

Sedangkan Institute For Development of Economic and Finance (INDEF) telah melakukan kajian tentang imbasnya pemindahan ibu kota ke perekonomian Indonesia. Juga dilansir dari laman yang sama, (23/08/2019), INDEF membeberkan beberapa dampak pemindahan ibukota ke perekonomian Indonesia secara makro.

Dampak yang menjadi sorotan salah satunya adalah pemindahan ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) riil nasional. Pertumbuhan investasi, tak akan jauh berbeda dengan konsumsinya. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur pun diprediksi tidak memberikan dampak apa-apa atau hanya 0,00%. Sedangkan, PDRB di Kalimantan Timur sendiri meningkat 0,24% dari provinsi lainnya. Berpotensial menunjukkan angka yang negatif, kecuali provinsi tetangga yakni Kalimantan Selatan meningkat 0,01% dan Kalimantan Utara meningkat 0,02%.

Menilik fakta di atas, pemindahan ibu kota negara Indonesia hingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat menuai kesan pemerintah tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.  Seharusnya pemerintah dapat mengkaji ulang dan mempertimbangkan dampak baik dan buruknya bagi Indonesia juga masyarakat. 

Melihat masalah di ibu kota Jakarta saja belum sepenuhnya teratasi. Alih-alih ingin menyelesaikan masalah yang terjadi di ibu kota Jakarta, yang terjadi malah sebaliknya pemerintah terkesan abai dan lari dari masalah.

Jika benar pemerintah bersung-sungguh ingin memajukan Indonesia, maka alangkah baiknya pemerintah menimbang dan memilah manakah yang akan mendatangkan manfaat dan manakah yang akan mendatangkan kerusakan. Mengingat pemindahan ibu kota tersebut terutama saat dimulai pembangunan disinyalir akan berdampak negatif terhadap berbagai aspek, antara lain ; sosial, lingkungan, ekonomi, politik, hukum dan hankam.

Skema Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) seperti availability payment menjadi indikasi bahwa ada deal politik dibalik pemindahan ibu kota yang melibatkan para pengusaha asing dan Aseng (Podomoro group) misalnya. Kucuran dana dari para pengusaha asing ini tentunya bukan sebagai 'makan siang gratis'. 

Para pengusaha asing dan aseng tidak akan pernah mau menjalin kerjasama dan menggelontorkan modalnya jika tidak ada jaminan di dalamnya. Walaupun pemerintah berdalih ini hanyalah sebatas kerjasama, namun pada kenyataannya negara dan rakyatlah yang menjadi jaminannya. Hal ini terbukti jelas dengan banyaknya kekayaan alam Indonesia yang dikuasai asing dan aseng. Sementara rakyat hidup sebagai kacung di negerinya sendiri.

Terkait keputusan pemerintah memindahkan ibu kota ini, tentunya akan menjadi langkah tidak bijaksana  ditengah utang Indonesia yang sudah berkisar pada angka Rp 4.800 triliun. Sedangkan pada pelunasannya menggunakan mekanisme gali lubang tutup lubang, dan kembali sektor pajaklah yang menjadi andalan untuk membayar cicilan utang sekaligus bunganya. Ini berarti penggenjotan penerimaan negara dari sektor pajak akan semakin membebani rakyat. 

Ditambah lagi keputusan pemindahan ibu kota ini terjadi pada kondisi perpolitikan Indonesia yang belum stabil pasca pemilu 2019, sedangkan untuk mengeksekusi ibu kota baru membutuhkan kebijakan politik secara paripurna yang semua itu demi kepentingan rakyat.

Islam sebagai agama agung yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW memiliki seperangkat peraturan di dalamnya untuk mengatur segala macam problematika kehidupan. Islam memandang perpindahan ibu kota bukanlah hal yang haram. Dengan pertimbangan untuk kemaslahatan umat Islam.

Pada masa pemerintahan Islam pun pernah beberapa kali terjadi pemindahan ibukota. Bukan saja Madinah, Damaskus, tapi juga Maghrib (Tunisia), Konstantinopel (Istanbul Turki), pernah menjadi ibu kota negara Islam (Dawlah Islamiyyah). Luar biasanya, walaupun beberapa kali pindah ibu kota, kekhilafahan Islam tetap menjadi adidaya hingga sekitar 13 abad lamanya. Hal ini karena Islam memiliki beberapa landasan yang selalu diperhatikan dalam pembentukan ibu kota baru, yakni :

Pertama; landasan falsafah ideologi yang melandasi pembentukan ibu kota baru. Hal ini mempengaruhi eksistensi ibu kota baru tersebut dan urgensinya. Diantara urgensi politik yang menjadi alasan adalah kondisi rawan banjir, kepadatan penduduk yang tidak merata maupun kepentingan politik praktis lainnya seperti kondisi politik yang memanas. Dalam Islam falsafah ibu kota baru adalah tanggung jawab negara untuk memakmurkannya.

Kedua; landasan kebijakan ekonomi yang mensejahterakan. Semua ekonomi Islam menggariskan bahwa kepemilikan ekonomi terbagi menjadi 3 ranah. Yaitu, kepemilikan individu, umum dan negara. 

Sumber energi, tambang, hutan, lautan dan kekayaan alam lainnya merupakan kepemilikan umum yang dikelola negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Sedangkan BUMN dan BUMD akan menjadi kepemilikan negara dan pemegang hak pengelolaan kepemilikan umum. Dengan demikian akan tersedia sumber dana yang mencukupi dalam pembentukan ibu kota.

Ketiga; landasan kebijakan pemerataan kemakmuran dan kemajuan di seluruh wilayah negara yang didasarkan pada kebutuhan bukan jumlah kekayaan yang dihasilkan. Proses pemerataan penduduk pun dilakukan dengan adanya program transmigrasi yang berkesinambungan. 

Selain itu, pemerataan pembangunan di daerah menjadi daya dukung bagi pemerataan penduduk. Dengan demikian keinginan daerah untuk otonomi bahkan referendum seperti Papua misalnya bisa dicegah.

Dari sini, maka jelaslah hanya Islam  satu-satunya yang dapat mengatasi masalah pemindahan ibu kota. Dalam Islam, keberadaan  ibu kota bukanlah sekedar wacana tanpa perencanaan, bukan sekedar sikap politis apalagi wujud tekanan kaum komprador, namun lebih dari itu. 

Ada kekuatan keimanan di sana, ada pertanggungjawaban dunia akherat di tangan raa'in (pemimpin/pelayan umat) saat harus mengambil kebijakan tentang sebuah ibu kota baru atau kemaslahatan lainnya.

Fakta sejarah di atas membuktikan bagaimana Islam dengan institusinya telah menjadi negara adidaya yang mampu menjadi mercusuar dunia. Berbeda halnya dengan pemindahan ibu kota dalam sistem kapitalisme saat ini yang cenderung rumit, berbiaya mahal dan terkesan tanpa pertimbangan yang matang. Sehingga menimbulkan banyak kegalauan di hati masyarakat.

Maka sudah saatnya kita kembali kepada Islam dan menerapkan aturannya secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. Niscaya kegalauan dan kegundahan seperti yang kita rasakan sekarang tidak akan terjadi lagi. Sebaliknya, ketenangan, kenyamanan dan ketentraman yang akan kita rasakan jika hidup dalam naungan Islam dan syari'ahnya. [MO/vp]

Posting Komentar