Oleh : Nita Nopiana,S.Pd

Mediaoposisi.com-Zalim. Kata yang tepat menanggapi usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sebagaimana diberitakan katadata.co.id, 27/8/2019, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengusulkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri naik hingga dua kali lipat. Iuran peserta kelas 1 diusulkan naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu. Sedangkan iuran peserta kelas 2 diusulkan naik dari Rp55 ribu menjadi Rp110 ribu.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, usai rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR/MPR pada Rabu (28/8), menerangkan langkah kenaikan iuran BPJS Kesehatan benar-benar harus dilakukan.

Awalnya kehadiran BPJS disambut dengan sumringah, dianggap sebagai solusi atas mahalnya biaya kesehatan. Sebab dengan membayar sesui kelas tertentu masyarakat dapat membayar cicilan untuk biaya kesehatan.

Namun nyatanya perusahaan tersebut telah mengalami sakit (defisit) sejak awal berdiri (cnbcindonesia.com, (6/8/2019)). Dengan cacat defisit sejak awal berdiri, BPJS terus mengalami defisit bahkan meningkat setiap tahunnya.

Tercatat pada 2014, keuangan BPJS defisit Rp 3,3 Triliun; Rp 5,7 Triliun pada 2015; Rp 9 Triliun pada 2016; Rp 9,75 Triliun pada 2017; dan Rp 9,1 Triliun pada 2018. Sedangkan untuk tahun 2019, defisit diprediksikan menyentuh angka Rp 28 Triliun (m.cnnindonesia.com, (12/8/2019)). Dalih defisit yang fantastis tersebut menjadi alasan untuk menaikkan iuran BPJS yang akan dirogoh dari kocek rakyat. 

Hal ini didalihkan sebagai langkah agar beban yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan seimbang atau tidak begitu jauh. Tidak hanya berhenti pada penyebab naiknya iuran, Moeldoko mengatakan bahwa tidak ada istilah sehat itu murah. Sehat itu mahal. Kalau sehat murah, masyarakat akan berpindah ke BPJS, dan mengakibatkan matinya perusahaan jaminan sosial tersebut.

Padahal, iuran BPJS sudah pernah naik pada Tahun 2016, dan mengakibatkan perubahan dari Rp 25.500 menjadi Rp 30.000 untuk kelas III, Rp 42.500 menjadi Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 59.500 menjadi Rp 80.000 untuk kelas I setiap bulannya (www.kompas.com (14/3/2016)).
Tapi tampaknya kenaikan pada 3 tahun silam tidak berhasil menyembuhkan perusahaan tersebut, hingga acuan ide penaikan iuran kembali dilontarkan. Hingga kabar yang didapatkan usulan naiknya iuran BPJS maksimal Rp 7.000.

Hal menarik lainnya yang disamping naiknya iuran dengan dalih defisit, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) Sri Mulyani memutuskan untuk menambah “bonus” bagi anggota dewan pengawas dan anggota dewan direksi BPJS. Dimana bonus panas nan menggiurkan yang dimaksudkan adalah tunjangan cuti tahunan. 

Suatu keadaan yang menampakkan kemirisan di negara ini. Disamping naiknya iuran BPJS untuk kedua kalinya dengan dalih defesit yang fantastis, para anggota dewan pengawas dan anggota dewan direksi BPJS malah akan menikmati tunjangan cuti tahunan (bonus) dengan jumlah bombastis.
Bagaimana tidak terhitung “wah”? Bonus tersebut sebanding dengan sebulan gaji, dan gaji pokok Direktur Utama saja sudah menyentuh angka Rp 150 juta per bulan. Sangat tidak pantas berbahagia dan senang diatas keringat dan air mata rakyat.

Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pepatah yang tepat mewakili kondisi rakyat. Sudah dibuat susah untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Kini rakyat dibuat menjerit dengan usulan dua kali lipat kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Rakyat pun semakin dibuat miris dan meringis, mendapati besarnya gaji dan tunjangan direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan yang berjumlah fantastis.

Tega foya-foya di atas kondisi rakyat yang semakin sengsara. Cerminan pejabat yang digembar-gemborkan pro rakyat, ternyata hanya lips service semata. Fakta berbicara, carut marut tata kelola BPJS Kesehatan adalah bukti negara tak becus mengurusi kesehatan rakyatnya. BPJS Kesehatan bukan menjadi solusi kesehatan rakyat, sebaliknya jadi penghisap darah rakyat. Alih-alih mensejahterakan, malah semakin menyengsarakan.
 
Inilah hasil bila kesehatan dikelola dalam bingkai Kapitalisme. Pelayanan kesehatan yang merupakan kewajiban negara pun dikomersialisasi. Untung dan rugi jadi patokan. Tidak masalah bila harus memalak rakyat dengan angka selangit. Negara bukan lagi pelayan bagi rakyat. Tapi korporasi besar yang menyediakan pelayanan kesehatan dengan harga mahal. Ujung-ujungnya kembali rakyat menelan pil pahit yang membuat tangis. 

Rakyat sebagai penikmat layanan kesehatan (yang bahkan harusnya gratis) harus merogoh kocek setiap bulannya, bahkan iuran dikabarkan naik atas dasar defesit. Lantas, mengapa tidak dialihkan saja dana untuk tunjangan cuti tahunan dewan pengawas dan direksi untuk menutupi defisit? Manakah yang lebih urgent, defisit atau tunjangan cuti tahunan? Dimana peran negara sebagai penyedia layanan kesehatan masyarakat? Di mana peran negara, pemimpin dan pemerintah dalam pelayan rakyat?

Di dalam Islam, keberadaan pelayanan kesehatan dijamin oleh negara. Mulai dari kualitas pelayanan dan penyebarluasan dalam pengawasan negara. Bahkan rakyat tidak akan dikenakan biaya untuk mendapatkan layanan tersebut.

Rakyat akan dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara berkala. Dokter-dokter dan perawat diterjunkan langsung ke rumah-rumah untuk melihat kondisi kesehatan umat, pelayanan kesehatan di rumah sakit pun ditangani dengan baik dan cepat, aksesnya juga sangat mudah.

Tidak seperti hari ini di mana pelayanan kesehatan dijadikan alat pemalak untuk merogeh kocek rakyat, lalu dinikmati segelintir golongan yang tak lain adalah penguasa. “Si miskin dilarang sakit”, masih saja melekat dalam negeri ini.

Maka penerapan syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan adalah solusi tunggal yang shahih. Satu satunya sistem yang mengembalikan peran agama adalah sistem yang lahir dari akidah Islam. Aturan yang bersumber pada Kitabullah dan Sunnah Rasuullah, sebab aturan itu berasal dari Sang Pencipta, bukan dari lemahnya akal manusia, yang hanya berfikir manfaat dan eksistensi dirinya.
Wallahu’alam bish showab. [MO/AS]


Penulis: Nita Nopiana,S.Pd
Editor: Andini Sulastri

Posting Komentar