Oleh : Nadhifah Zahra 
(Ibu Rumah Tangga)

Mediaoposisi.com-Sejumlah kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat sejak Senin(19/08), dipicu insiden yang terjadi di Surabaya dan Malang beberapa hari sebelumnya. 

Di Surabaya, ada kisruh di asrama Papua karena kesalahpahaman soal bendera. Di Malang, bentrok terjadi berawal dari aksi demo memperingati hari New York yang di peringati setiap tanggal 15 Agustus.

Perjanjian New York yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962 antara Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda dengan difasilitasi oleh Amerika Serikat. Perjanjian ini kemudian menjadi landasan Penentuan Pendapat Rakyat (Papera) tahun 11962 Pelaksanaan Papera yang di dasarkan pada prinsip Indonesia yaitu musyawarah akhirnya menetapkan Papua berintegrasi dengan Indonesia. Sementara beberapa pihak menginginkan bumi cendrawasih merdeka. CNN Indonesia

Menurut Sandiaga Uno, kesejahteraan masih menjadi persoalan utama di Papua, maka wajar jika masyarakat Papua marah karena ketimpangan ekonomi tergolong memprihatinkan. Padahal memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah. 

Merujuk pada Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Papua meningkat hampir 60 ribu orang sejak tahun 2014 hingga 2018. Jumlah pendukuk miskin di Papua mencapai 28%, sementara Papua barat mencapai 23%. Meskipun banyak proyek investasi dalam pembangunan infrastruktur tapi belum menyelesaikan permasalahan hakiki yaitu " kemerdekaan ekonomi".

Rektor Universitas Islam Internasional (UIII) Komarudin Hidayat menyebut ada pihak-pihak yang merasa senang apabila melihat Papua dan Papua Barat terlepas dan memisahkan diri dari Indonesia. Komarudin juga meminta masyarakat Papua dan Indonesia untuk tidak terjebak pada iming-iming kemerdekaan. CNN Indonesia.

Solusi Masalah Papua

Berbagai persoalan di Papua baik persoalan ekonomi  maupun persoalan rasisme, akan terus terjadi jika pengaturannya diserahkan pada sistem Kapitalis Sekuleris. 

Sistem yang telah memberikan kekuasaan seluas-luasnya bagi para kapitalis untuk menguasai kekayaan alam, sehingga akan senantiasa menimbulkan persoalan kesenjangan sosial dan ekonomi yang berakibat buruk bagi masyarakat setempat.

Para kapitalis tidak akan pernah rela jika penduduk setempat mendapatkan kesempatan yang luas untuk mengakses kemajuan baik dalam ekonomi maupun pendidikan. Karena jika masyarakat semakin terdidik dan mampu mengelola sumber daya alamnya yang melimpah, pasti mereka tidak akan membiarkan para kapitalis asing untuk mengambil dan mengeruk Sember daya alam yang dimilikinya. 

Maka para kapitalis akan tetep membiarkan masyarakat dalam taraf pendidikan yang rendah agar mereka tetep bisa menguasai kekayaan alamnya.

Begitu pula dalam persoalan ekonomi, maka para Kapitalis hanya akan membatasi akses ekonomi hanya sebatas sebagai tenaga buruh atau mengais hasil buangan sampah industri mereka, itupun dianggap ilegal dan bisa dipenjarakan. 

Dengan pengaturan ekonomi seperti ini hanya akan menguntungkan para pemilik modal, dimana mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengambil dan mengeksploitasi sumber kekayaan alam bahkan para Kapitalis mendapatkan payung hukum dari penetapan UU yang ada.

Dengan fakta seperti ini, maka persoalan Papua tidak akan pernah bisa terselesaikan jika negeri ini tetap menerapkan sistem Kapitalis bahkan akan menambah persoalan baru jika  Papua Merdeka menjadi wacana untuk menyelesaikan persoalannya Papua, karena semakin memudahkan kapitalis asing mencengkram dan menguasai Papua tanpa ada penghalang dari penduduk Indonesia lainnya. Dan tentunya Persatuan Indonesia dalam sila ke-3 Pancasila telah tercabik-cabik dengan lepasnya salah satu wilayah Indonesia.

Satu-satunya jalan keluar untuk persoalan Papua harus kembali pada Islam kaffah, sistem paripurna yang menyelesaikan seluruh persoalan manusia. Dengan meletakan kewajiban pelayanan urusan rakyat pada negara, negara akan mengambil alih segala hal yang diperlukan untuk pengurusan urusan rakyat. 

Negara harus memperhatikan terpenuhinya  kebutuhan dasar seluruh rakyatnya dimanapun berada terpenuhi dengan sempurna. Bahkan negara wajib memastikan bahwa setiap individu rakyat dibawah pemerintahannya mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dalam kehidupannya.

Negara juga wajib mengangkat harkat dan martabat manusia yang tinggal di seluruh pelosok negerinya, menjadi manusia-manusia yang dihargai dan dihormati dengan memberikan pendidikan dan pelayanan yang maksimal sehingga mereka mampu menjadi manusia seutuhnya tidak dipandang ras dan agamanya, sehingga tidak akan muncul persoalan rasisme karena kesamaan pandangan negara pada seluruh rakyatnya.

Negara juga tidak akan memberikan kesempatan pada siapapun untuk menguasai sumber daya alamnya, karena pengelolaan sumberdaya alam hanya akan dilakukan oleh negara dan digunakan hasilnya untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya. 

Bahkan negara boleh memberikan sebagian harta milik negara untuk rakyatnya, jika dipandang memang ada rakyat yang membutuhkan selama pemberian itu tidak menghalangi kepentingan rakyat yang lain. Sehingga kesejahteraan akan dirasakan oleh seluruh rakyat di pelosok negeri dan tidak ada lagi ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Jika seluruh kebutuhan rakyat telah terpenuhi, kesejahteraan juga dirasakan oleh seluruh rakyat, maka berbagai persoalan kesenjangan maupun rasisme tidak akan terjadi di seluruh pelosok negeri, yang ada adalah kebersamaan, ketentraman dan kesatuan benar-benar akan terwujud dan tidak akan ada lagi wacana ingin memerdekakan diri dari kesatuan wilayah negara Islam. 

Semua ini hanya akan bisa diwujudkan ketika sistem Islam yaitu sistem Khilafah Islamiyyah tegak di muka bumi ini. Wallahu A'lam bishshowwab. [MO/vp]

Posting Komentar