Oleh : Sunarti

Mediaoposisi.com-Sudah jatuh tertimpa tangga. Peribahasa yang tepat untuk disematkan kepada rakyat Indonesia secara nyata. Saat ini berbagai persoalan menimpa dari segala penjuru kehidupan. Dalam sistem kapitalis, jelaslah jika persoalan larinya kepada materi atau uang.  

Banyak kebijakan diambil untuk menutupi berbagai persoalan perekonomian. Tujuannya untuk memperbaiki keuangan negara yang notabene sudah bermasalah dari ujung hingga pangkalnya. Dalam keputusan terakhir iuran BPJS akan dinaikkan dua kali lipat. CNN.Indonesia menuliskan, sebagai informasi pemerintah berencana menaikkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkanbkenaikan peserta pada kelas mandiri I, kelas mandiri II dan kelas mandiri III. Ia menyebut tanpa kenaikan iuran, defisit BPJS Kesehatan tahun ini bisa mencapai Rp32,8 triliun.

Belum selesai persoalan BPJS, Pemerintah memutuskan untuk memangkas subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 menjadi Rp137,5 triliun. Pemangkasan subsidi ini memunculkan kekhawatiran terhadap kenaikan harga di tahun depan.

Tidak berhenti sampai disini. Ternyata tarif listrik juga akan mengalami kenaikan. Tersebab dicabutnya subsidi  dari pemerintah, maka secara otomatis  akan menaikkan beban pelanggan listrik. Terutama pelanggan 900 KV,  yang dianggap secara ekonomi telah mampu. Sehingga menjadi sebab subsidi bagi pelanggan dicabut. Dituliskan di Republika.co, sebanyak 24,4 juta pelanggan 900 KV PLN terancam tidak lagi menerima tarif subsidi pada 2020.


Berbagai Kebijakan dalam Sistem Kapitalis Membebani Umat

Ketimpangan kebijakan menimpa umat, akhirnya semakin berat. Beban yang ditanggung masyarakat, juga semakin meningkat. Mulai dari tanggungan BPJS, BBM, listrik, akan semakin membuat rakyatnya sengsara. Dan semua tanggungan ini dipaksakan. BBM, listrik, yang mau tidak mau, karena masyarakat butuh, maka tetap akan dibayar. Bahkan dalam iuran BPJS yang konon adalah 'gotong-royong' akan dikenakan sanksi di berbagai administrasi apabila tidak mengikuti aturan BPJS.

Saat ini Indonesia dan sebagian besar negeri-negeri di seluruh dunia, menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Itulah penyebab semua kebijakan menyengsarakan rakyat. Dalam  sistem ekonomi kapitalis berpangkal pada pelayanan jasa produk. Bukan berdasarkan pada pelayanan publik atau rakyat untuk kesejahteraannya. Untung dan ruginya, menjadi pedoman dalam pelaksanaan sistem ini. Jadi pihak-pihak yang mengelola layanan ini, hanya ingin untung, bukan pelayanan sepenuh hati, terhadap rakyatnya.

Sudah menjadi sifat dan tabiat dari sistem kapitalis bahwa kepengurusan umat/rakyat bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah. Atau dengan kata lain, kehidupan rakyat sepenuhnya tanggung jawab rakyat itu sendiri.

Cacat dari pelaksanaan sistem ekonomi kapitalis diantaranya distribusi sumber daya tidak merata. Sumber daya alam dikuasai oleh pihak asing dan swasta. Tidak memungkinkan lagi adanya pengelolaan negara yang tersalurkan kepada rakyat. Karena adanya kebebasan yang diberikan untuk pelaku ekonomi, maka terjadi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dan hanya memaksimalkan profit pribadi dan swasta atau asing.

Munculnya krisis moral. Kapitalisme telah mengajar masyarakat untuk mempersempit komunikasi dan interaksi antar sesama individu. Materialistis dan menghilangkan nilai-nilai sosial. Hubungan sosial hanya sebatas kepentingan yang ada manfaatnya. Jika tidak ada manfaatnya, maka hubungan akan terputus.

Mengesampingkan kesejahteraan. Ini ciri khas yang juga mengesampingkan kondisi rakyat secara keseluruhan. Karena hubungan penguasa dan rakyat hanya sebatas hubungan kepentingan sesaat. 


Sistem Islam Menerapkan 'Riayatus suunil ummat'

Pengelolaan sumber daya alam, di dalam sistem Islam, dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan dilakukan oleh negara dan hasilnya  disalurkan untuk kebutuhan rakyat. Sekolah, kesehatan, serta kebutuhan pokok lainnya, termasuk subsidi BBM, listrik dll.

Sedang pendapatan negara, berasal dari  sumber-sumber yang telah ditentukan dari kepemilikan umum dan kepemilikan negara seperti kharaj, fai’i dan zakat. Apa yang dihasilkan darinya dan pendistribusiannya pada berbagai kemaslahatan negara dan semata untuk ri’ayah asy-syu’un masyarakat.

Dalam sistem Islam, Khalifah sebagai pemimpin yang diserahi wewenang untuk mengurus kemaslahatan rakyat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak pada Hari Kiamat, apakah mereka telah mengurus mereka dengan baik atau tidak.

Mengurusi kemaslahatan rakyat yang menjadi amanah seorang pemimpin tentu harus sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya (syariah Islam). Karena itu selalu merujuk pada syariah Islam dalam mengurus semua urusan rakyat adalah wajib. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an and Nisa : 59:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah perkara itu ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (as-Sunnah). (TQS al-Nisa’ [4]: 59).

Dalam dalil yang lain juga disampaikan, bahwa seorang pemimpin akan mempertanggungjawabkan  kepemimpinan yang diembannya.

“Seorang kepala rumah tangga adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas diri mereka. Seorang istri adalah pemimpin atas pengelolaan rumah suaminya dan anaknya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas diri mereka. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas harta tersebut. Ketahuilah, setiap orang di antara kalian adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari no. 2554 dan Muslim no. 1829).

Inilah gambaran tanggung jawab seorang yang diberikan amanat kepemimpinan terhadap umat. Jadi, murni kepemimpinan dijalankan untuk kemakmuran rakyatnya.

Wallahu alam bisawab. [MO/AS]

Penulis: Sunarti
Editor: Andini Sulastri


Posting Komentar