Oleh: Mela Ummu Nafiz
Pemerhati Generasi
Mediaoposisi.com-Siapa yang tak kenal Tanah Papua, bagian dari wilayah Indonesia. Kaya akan barang tambang dan energi. Produsen emas terbesar di dunia, yang memiliki nilai jual tinggi, belum lagi bahan tambang lainnya, tak menutup kemungkinan didalam Tanah Papua terdapat Uranium, yang merupakan bahan dasar pembuatan Nuklir.
Kayanya sumber daya alam yang dikandung Tanah Papua, seharusnya dan selayaknya haruslah mampu untuk menyejahterakan masyarakat yang tinggal didalamnya. Namun apa daya, fakta berkata lain.
Masyarakat Papua saat ini hidup dalam keterbelakangan, pembangunan negeri  tidak nampak di tanah Papua, mereka dibiarkan hidup terbelakang, mengais kehidupan dalam kesempitan hidup. Sungguh miris.
Wajarlah jika kondisi ini menyebabkan masyarakat Papua mudah untuk terpantik emosi. Kesenjangan sosial di kelas warga Papua, dijadikan sebagai bahan isue untuk menentukan nasib sendiri. Akibat adanya perasaan tidak diurus kebutuhan hidup masyarakatnya oleh pemerintah pusat. Sehingga wajar saja jika Tanah Papua hari ini kembali bergolak.
Sebenarnya apa yang terjadi di Tanah Papua, sama saja dengan apa yang terjadi di tanah-tanah yang lain di Negeri ini. Semua merasakan ketidakwajaran dan ketidakadilan pengurusan kebutuhan pokok masyarakat, berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan dan pendidikan yang sebetulnya merupakan kebutuhan dasar yang dituntut pemenuhannya secara pasti oleh  seluruh manusia.Tidak terkecuali seluruh manusia yang hidup di Tanah Papua.
Perasaan ketidakpuasan atas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat Papua, dimanfaatkan oleh para Kapitalis asing dan aseng yang memiliki kepentingan untuk menguasai  secara total Tanah Papua yang sangat kaya ini, dengan mendorong mereka untuk kelepasan diri dari wilayah kesatuan Indonesia.
Padahal, seandainya pun Papua lepas dari Indonesia, kondisi masyarakat Papua, tetap akan termarginalkan, terpinggirkan bahkan akan lebih tragis nasibnya dibanding saat ini.
Mereka akan dijadikan budak bagi para Kapitalis dunia dan sumber daya alamnya akan dihisap tanpa sisa. Terakhir mereka akan ditinggalkan oleh para kapitalis dunia saat sumber daya alam yang dimilikinya telah habis dikuras tanpa sisa.
Karenanya, solusi atas gejolak sosial di Tanah Papua, bukanlah dengan memisahkan diri dari Indonesia. Akan tetapi haruslah dengan menyingkirkan para Kapitalis dunia yang mencengkeram Tanah Papua.
Tersebab duduk persoalannya adalah adanya penjajah yang terlegalisasi oleh negara yang menyedot harta milik masyarakat Papua dan menyebabkan rakyat Papua tetap dalam kemiskinan dan keterbelakangannya yaitu para Kapitalis dunia. 
Aktivitas perampokan harta milik masyarakat Papua  saat ini terjadi ketika negara menggunakan sistem sekuler Kapitalis dalam mengurusi urusan warga masyarakatnya. Sehingga sistem ini akan melegalkan penguasaan sumber daya alam oleh para Kapitalis dunia, yang menyebabkan banyak kesengsaraan dan ketimpangan ekonomi sosial dan budaya di masyarakat, utamanya di Tanah Papua.
Karenanya, patutlah jujur diakui, jika pergolakan suku tidak terkecuali di tanah Papua yang timbul dan terjadi saat ini adalah akibat timpangnya pelayanan publik atau masyarakat oleh pemerintah, dan hal ini luput dari perhatian para elit politik, yang seharusnya banyak memberikan masukan terbaik terkait proses pelayanan publik oleh pemerintah. Termasuk masukan mereka tentang bobroknya sistem sekuler kapitalis.
Pemerintah luput dari koreksi para elit politik, terkait agenda mereka dalam menjalankan sistem sekuler kapitalis yang banyak memberikan dampak buruk dan negatif terkait dengan pelayanan publik.
Menimbulkan banyak masalah, ketimpangan sosial di masyarakat, tidak meratanya pembangunan di sektor publik sehingga hal ini menimbulkan kecemburuan sosial yang sangat tinggi dikalangan masyarakat.
Apalagi jika terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan yang tidak merata diseluruh pelosok daerah.
Maka wajarlah jika potensi daerah bergolak sangat besar dan tinggi. Tersebab tidak  meratanya proses pemenuhan kebutuhan manusia diseluruh pelosok tanah air dengan pemenuhan yang sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan menentramkan jiwa.
Pemerintah saat ini terjebak dan menjebakan diri dalam pusaran permainan sistem sekuler kapitalis.  Terbukti dari banyaknya program kapitalisasi sektor publik yang banyak merugikan bangsa dan negara utamanya terkait dengan kepentingan umum tanpa mereka sadari.
Bukti konkrit yang menunjukkan hal ini adalah semakin berkurangnya subsidi untuk rakyat. Dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi dan selainnya. juga masuknya program investasi asing dan aseng atas seluruh sektor kepemilikan umum, berupa barang tambang dan energi. 
Maka, jelaslah jika sumber gejolak berbagai daerah di Indonesia terjadi akibat pantikan rasa cemburu. Yaitu kecemburuan sosial yang ditunggangi akibat ketimpangan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh seluruh manusia tanpa melihat ras, suku, budaya atau agamanya. 
Rasa cemburu dan ketidakpuasan  ini lahir dari penerapan sistem sekuler kapitalis yang mencengkeram negeri. Yang sudah pasti dalam melakukan aktivitas pelayanan publiknya hanya berasaskan nilai untung-rugi, bukan lagi nilai hak dan kewajiban apalagi halal dan haram.
Karenanya, wajar saja jika dalam melakukan pelayanan publik, sistem sekuler kapitalis akan selalu menimbulkan banyak masalah, tersebab hitungan pelayanannya adalah berdasarkan nilai kepentingan semata, nilai untung-rugi.
Karenanya menjadi wajar saja jika pada akhirnya satu persatu wilayah lepas dari Indonesia, dan berganti menjadi wilayah-wilayah kecil yang akan dijadikan sebagai agen penghisap kekayaan milik umat.
Maka kondisi seperti ini haruslah segera disadari oleh para elit politik. Mereka terpaksa harus segera melek politik yang benar terkait dengan pengurusan pelayanan kepentingan umat manusia.
Dan cara berpolitik yang benar adalah dengan mencontoh politik yang telah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan para Khalifah sesudahnya, utamanya dalam pengurusan urusan umat manusia. 
Karenanya jika para elit politik dan pemerintah segera dapat melek politik yang benar dengan menjalankan politik yang dicontohkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW dan para Khalifah sesudahnya. Maka mereka dapat segera mengatasi berbagai persoalan negeri, tidak terkecuali di Tanah papua.
Sudah saatnya kita semua berfikir untuk mencari solusi terbaik atas seluruh kisruh yang terjadi di bumi nusantara.  Dan solusi itu tidaklah mungkin diambil dari sistem busuk sekuler kapitalis yang justru hari ini semakin membuat kondisi negeri semakin terpuruk.
Maka haruslah untuk mengakhiri pemberlakuan sistem sekuler kapitalis yang saat ini menenggelamkan kehidupan bernegara negeri ini. Dan manusia harus kembali pada sistem hidup yang sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan menentramkan hati. Dan sistem itu bernama sistem Islam kaffah. 
Karena catatan sejarah menunjukkan jika pemberlakuan sistem Islam Kaffah  oleh seorang Khalifah dalam bingkai Khilafah saja yang telah terbukti mampu menyatukan tiga benua dengan tingkat keberagaman manusia yang sangat tinggi, baik latar belakang agama, ras, suku maupun bahasa.
Semua mampu disatukan oleh Khalifah, tersebab Khilafah mampu mensejahterakan seluruh individu masyarakat, baik muslim maupun non muslim, dengan tingkat kesejahteraan yang tidak mampu ditandingi oleh sistem manapun yang diberlakukan di dunia. Sejarah telah membuktikan.
Wallahualam [MO/sg]

Posting Komentar