Oleh : Septa Yunis 
(Analis Muslimah Voice)

Mediaoposisi.com-Papua kembali memanas. Konflik yang terus bergulir di Papua tak lepas dari masifnya gerakan Operasi Papua Merdeka (OPM). Gerakan ini terang-terangan ingin memisahkan diri dari Negara kesatuan Repulik Indonesia. Dari masifnya gerakan tersebut sudah banyak sekali menelan korban.

Dilansir dari Sindonews.com, Tim Kemanusiaan telah merampungkan verifikasi jumlah korban tewas pascaoperasi keamanan sejak Desember 2018 di Kabupaten Nduga, Papua. Konflik dan kekerasan di wilayah tersebut mengakibatkan 184 orang menjadi korban kemanusiaan.

Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga ini menuliskan temuan detail terkait korban jiwa dan pengungsi Nduga dalam sebuah laporan yang disampaikan dalam konferensi pers di kantor Yayasan Amnesty Internasional di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Berdasarkan laporan tersebut, terhitung sejak Desember 2018 hingga Juli 2019 (8 bulan), tim berhasil mengonfirmasi setidaknya ada 184 korban meninggal di Nduga. Selain menyebutkan tentang jumlah korban kemanusiaan, tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga menyampaikan mengenai kondisi memperihatinkan warga lokal yang sekarang menjadi pengungsi di tanah mereka sendiri.

Sungguh memprihatinkan untuk kedua kalinya Indonesia terancam kehilangan wilayahnya. Setelah sebelumnya Timor Leste yang dulu bernama Timor Timur berhasil memisahkan diri dari Indonesia. Jika tanpa ada penanganan yang serius dari pemerintah, bukan tidak mungkin Papua akan menyusul Timor Leste. 

Pasalnya gerakan mereka sudah mengarah pada aksi terorisme dan makar yang sesungguhnya. Diduga OPM ini sengaja didesain untuk melakukan upaya disintegrasi yang dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi elit tertentu.

Gerakan ini mendapat dukungan dari negera-negara kapitalis, seperti Amerika, China, Inggris, dan Australia. Pasalnya negara-negara tersebut mempunyai asset yang berharga di bumi Papua. OPM menjadi alat mereka untuk menguasai sumber daya alam di Indonesia. Jika Papua berhasil referendum, dengan mudah mereka menguasai SDA.

Selain itu, dibalik massifnya gerakan OPM, kabarnya, ada janji kampanye Jokowi yang akan membebaskan Papua. Jika benar demikian, ini adalah keputusan yang fatal yang diambil Jokowi. Sebagai kepala negara seharusnya bisa mempertahankan wilayahnya, demi keutuhan. Bukan malah menjanjikan referendum yang berujung terpecahnya wilayah Indonesia.

Seharusnya negara berperan untuk menumpas gerakan OPM ini. Namun faktanya upaya pemerintah belum berhasil membuat OPM menyerahkan diri, mereka semakin brutal dan kekeh ingin memisahkan diri dari bumi pertiwi. 

Negara seakan-akan dibungkam oleh kepentingan Asing yang menjerat Indonesia. Tidak ada sikap NKRI harga mati yang biasa digembor-gemborkan oleh segelintir oknum yang merasa dirinya paling pancasilais. 

Ketidakseriusan pemerintah ini membuktikan kegagalan pemerintah dalam melindungi rakyatnya, karena rakyat merasa terteror atas keberadaannya OPM.

Berbeda perlakuan terhadap terduga teroris yang melakukan pengeboman, pemerintah langsung cepat tanggap, densus siap kapan saja untuk menumpas habis pelaku terduga teroris, padahal belum terbukti dugaannya itu. mereka tak segan-segan mengeksekusi mati, seperti kasusnya Siyono dan beberapa terduga teroris lainnya. 

Mengapa pemerintah begitu sigap ketika menumpas yang masih terduga teroris, sedangkan yang jelas-jelas teroris seperti OPM lambat penangannya? Takutkah? Apa yang ditakutkan? 

Pemerintah memiliki alat negara yaitu TNI dan POLRI, ditambah lagi ada pasukan anti terror Densus 88. Namun alat negara tersebut tidak berfungsi ketika menghadapi OPM, seakan hanya dijadikan untuk menakut-nakuti rakyat.

Indonesia butuh solusi yang sistematis untuk mengatasi permasalahan OPM ini. Sebenarnya konflik yang sedang kemelut di Papua bisa diatasi dengan Islam. islam adalah agama yang sempurna. Mempunyai solusi-solusi yang cemerlang yang akan menuntaskan semua problematika umat. Namun sayangnya rezim agak ketakutan ketika sekelompok umat menyerukan solusi Islam secara keseluruhan. 

Rezim lebih memilih menuduh mereka radikal, anti pacasila dan NKRI. Rezim pemerintah tidak menyadari kegagalannya mengurus problematika umat di negeri ini. Mereka hanya dibutakan oleh kepentingan Asing yang menjerat negeri ini. Masihkah kondisi seperti ini dipertahankan?

Posting Komentar