Oleh: Endiyah Puji Tristanti,S.Si 
(Penulis dan Pemerhati Politik Islam)

Mediaoposisi.com-Bila diberikan pertanyaan, "Indonesia sesungguhnya milik siapa?" maka bagaimana jawaban yang tepat sesuai fakta? Untuk menjawabnya ada baiknya kita melihat tingkah pola penguasa dalam mengelola negara dan respon para ekonom terhadapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat investasi tersendat. Oleh karena itu dia meminta perusahaan berpelat merah mengalah dengan swasta, (m.detik.com, 2/8/2019).

Dua bulan lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2020 berada di angka 5,3 persen hingga 5,6 persen. Untuk bisa mencapai target tersebut, setidaknya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi fisik berada di angka 7 persen hingga 7,4 persen atau sebesar Rp 5.802,6 triliun hingga Rp 5.823 triliun. 

Adapun kebutuhan investasi untuk penanaman Modal Asing adalah sebesar Rp 426 triliun-Rp 428 triliun. Terbesar investasi swasta atau masyarakat mencapai Rp 4.204 triliun-Rp 4.221 triliun.

Sementara Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia, Didik J Rachbini, menyatakan bahwa adanya investasi asing langsung yang diberikan kepada perusahaan decacorn dan unicorn akan berdampak pada penguatan rupiah. 

Adanya aliran dana asing tersebut membuat pasokan dolar AS meningkat di Tanah Air. Didik mengatakan, meski diuntungkan terhadap penguatan rupiah namun ada sisi negatifnya bagi Current Acvount Defisit atau CAD Indonesia. Karena pada umumnya, investasi itu akan kembali ke negara pemodal dalam bentuk dividen sebagian dari keuntungan, (liputan6.com, 7/8/2019).

Tak hanya itu, rasio kepemilikan investor asing atas Surat Berharga Negara (SBN) yang dikeluarkan RI tercatat yang tertinggi di dunia. Ekonom Faisal Basri (26/3) menilai kondisi ini membuat RI rentan dengan aksi arus modal keluar (capital outflow) jika terjadi gejolak ekonomi dunia

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu per Februari 2019, posisi SBN pemerintah mencapai Rp3.775,79 triliun, di mana 72,12 persen atau sebesar Rp2.723,13 triliun berdenominasi rupiah.

Sementara, di antaranya 38,03 persen kepemilikan SBN rupiah dimiliki oleh asing. Angka ini lebih tinggi dari negara-negara lain, seperti China dan India di angka 4 persen, Thailand 15,7 persen, Brazil 16 persen, Turki 18 persen, dan Malaysia 24,6 persen.

Indonesia Dikuasai Asing

Sesungguhnya ancaman yang paling serius adalah liberalisasi. Akibat kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang dimulai pada 1997, BUMN menjadi sasaran dari privatisasi dengan alasan menambal defisit anggaran hingga efisiensi. Meskipun kerja sama dengan IMF sudah berakhir pada 2004, arus liberalisasi terus mengalir deras.

Para pembuat kebijakan di negeri ini lebih mengutamakan semangat liberalisasi daripada memperkuat BUMN. Privatisasi menjadi jalan pintas untuk melepas kepemilikan dan tanggung jawab terhadap BUMN. 

Padahal langkah tersebut menghilangkan kendali pemerintah terhadap BUMN.
Arus liberalisasi juga tercermin dari bagaimana pemerintah melakukan negosiasi kerja sama perdagangan bebas. 

Dalam setiap kerja sama tersebut nyaris tidak melibatkan BUMN. Fungsi dan peran BUMN selalu menjadi "sasaran tembak" dalam setiap perundingan perdagangan bebas. Contohnya, Uni Eropa secara khusus menuntut pemerintah untuk tidak memberikan perlakuan istimewa kepada BUMN dalam perundingan Indonesia-Uni Eropa.

Pada era kekuasaan Jokowi-JK, kebijakan ekonomi dan keuangan terus bergantung pada ekspor kapital dari imperialis. Rezim ini mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi sebanyak 16 jilid (sejak September 2015 sampai akhir 2016) sebagai implementasi percepatan deregulasi dan debirokratisasi yang mempermudah liberalisasi, privatisasi, dan merampok uang rakyat dengan intesifikasi pajak.
Adanya Proyek Strategis Nasional Jokowi yang telah merampas tanah rakyat secara paksa. 

Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sesungguhnya adalah skema untuk menjalankan program Land Administration Project (LAP) milik Bank Dunia (WB) untuk penyediaan tanah (Land Bank). Tujuannya mempertahankan monopoli tanah dan meletakkan petani kecil perseorangan terpaksa hidup berdampingan secara timpang dibawah dominasi tuan tanah besar, petani semakin kehilangan tanah, terjerat riba yang semakin dalam, serta kemiskinan.

Berbagai peraturan dan perundangan dibuat untuk meredam bahkan memukul aspirasi rakyat dan hak berorganisasi antara lain: UU Ormas, UU MD3, RKUHP, UU Anti Terorisme, UU ITE, Nota Kesepahaman antara TNI dan Polri dalam menghadapi gerakan massa di kawasan industri, kota dan pedesaan. Aturan itu semakin membenarkan kekerasan, teror, intimidasi, penangkapan dan pemenjaran terhadap rakyat.

Menolak Imperialisme
Manusia primitif telah hidup berkelompok memenuhi kebutuhan bersama dalam luas wilayah yang ada. Mereka tetap mampu hidup dan memperbesar koloni. Semakin modern kehidupan manusia mereka mulai menyadari kebutuhan akan sistem kehidupan. Maka keberadaan negara dengan segala fungsi dasarnya menjadi urgen tidak terelakkan.

Sesungguhnya peran sentral negara tanpa boleh digantikan pihak lain yakni negara menjalankan fungsi pengurusan/pemeliharaan urusan rakyat dan fungsi penjagaan keamanan/kedaulatan. Pincang atau bahkan matinya salah satu atau kedua fungsi ini sangat berbahaya. Imperialisme gaya baru oleh negara-negara ideologis akan terus menghegemoni negara-negara lemah non ideologis.

"Please invest in my country" menjadi konsekuensi negara yang telah dilemahkan secara politik setelah sebelumnya dilemahkan secara ideologi oleh negara imperialis. Sehingga untuk menghadapi imperialisme modern mutlak dibutuhkan kekuataan ideologi shahih. Bagi Indonesia derasnya liberalisasi berkedok investasi menjadi bukti bahwa ideologi Pancasila tak cukup kuat untuk menghadang ideologi Kapitalisme baik datang dari Barat maupun Timur.

Yang menyakitkan bagi kita, Indonesia negara 'berideologi' Pancasila telah menyediakan diri sebagai lapangan tempur bagi negara-negara Kapitalis Barat dan Timur berebut kekayaan alam bumi pertiwi. Sampai kapan bangsa ini bertahan dalam kebodohan dan terseok-seok memperbaiki kesejahteraan rakyat jika hanya bertahan pada ideologi "ruang hampa" sebagaimana dikatakan Mohammad Natsir pada pidato pertama di Konstituante 12 November 1957.

“Kalaupun ada “Sila Ketuhanan”, sumbernya adalah sekular, laa diniyah, tanpa agama,” tegasnya. Bagi umat Islam, ujar Natsir, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, ibarat melompat dari bumi tempat berpijak ke ruang hampa, vacuum, tak berhawa. Itu disebabkan karena Pancasila ingin menjadi ideologi yang berdiri sendiri, yang netral dari agama dan berada di atas segala-galanya. Pancasila yang mempunyai banyak tafsiran, tergantung pada pandangan filosofis seseorang.

Maka, benarlah apa yang dibahas dalam Ijtima' Ulama ke-IV yang berlangsung di Lorin Hotel Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 5 Agustus 2019. Pada poin pertimbangan, Ijtima' Ulama IV menyebut seluruh ulama menyepakati penegakan khilafah adalah kewajiban agama Islam: 

Bahwa sesungguhnya semua ulama ahlussunah wal jamaah telah sepakat penerapan syariah dan penegakan khilafah serta amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban agama Islam. Makna mendalam terkandung di dalamnya, bahwasanya solusi hakiki melepaskan diri dari imperialisme ada di tangan Khilafah.

Sungguh, ruh 'ideologis' telah menjiwai mudzakarah dan mutharahah yang berlangsung itu. Semangat meninggikan ideologi Islam tampak lebih kuat dibanding Ijtima' Ulama I-III yang lebih dekat politik praktis nan pragmatis. 

Walhasil Khilafah menjadi diperbincangkan masyarakat di setiap rumah. Sebagaimana keadaan menjelang tegaknya Daulah Islam di Madinah, tidak ada satupun rumah kecuali nama Muhammad SAW diperbincangkan di dalamnya. Manusia berusaha dan Allah SWT yang menentukan hasilnya.[MO/vp]

Posting Komentar