Oleh: Yuyun Pamungkasari

Mediaoposisi.com- Akhir-akhir ini, diskursus Khilafah kembali mengemuka di ruang publik seiring dengan tarik ulur perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI). Ditengarai molornya pengeluaran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terkait dengan visi misi FPI yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara. Dalam visi misinya, FPI menyebutkan akan berjuang menegakkan Syari'ah Islam secara sempurna dalam bingkai Khilafah berdasar manhaj Nabi melalui dakwah, hisbah dan jihad (1/8/2019).

Tidak ada yang salah dari seorang muslim atau sebuah ormas Islam yang memiliki visi misi menegakkan Syari'at Islam kaffah dalam bingkai Khilafah berdasar manhaj Nabi. Justru visi-misi itulah yang musti menjadi orientasi hidup umat Islam. 

Mengapa? Karena memperjuangkan Khilafah merupakan wujud taqwa seorang muslim sebagaimana makna taqwa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina 'Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu.  Manakala seorang hamba memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia pasti akan memenuhi perintah-perintah Allah dan memperjuangkan penerapan Syari'atNya. 

Konsekuensi takut kepada Allah 'Azza wa jalla, mendorong seorang hamba rela mengamalkan ajaran Al-Qur'an dan menerapkan seluruh isi Al-Qur'an yang hanya dapat terealisir melalui sebuah institusi politik Khilafah.  

Kata Khilafah sendiri bukanlah istilah asing dalam khazanah keilmuan Islam. Khilafah merupakan ajaran Islam dan milik umat Islam. Karena perintah menegakkan Khilafah berakar dari nash-nash syara' di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. 

Salah besar jika Khilafah dianggap milik HTI atau bahkan diletakkan dalam kotak tersendiri sebagai Khilafah versi HTI.  Apabila kita menyebutkan Khilafah berdasar manhaj Nabi, maka asosiasinya hanya satu yakni Khilafah warisan Rasulullah Muhammad Saw.

Menurut Dr. Mahmud al-Khalidi, Khilafah adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum muslimin di dunia untuk menerapkan Syari'ah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Karena merupakan istilah Islam, Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam sebagaimana sholat, puasa, zakat, haji dan lainnya. 

Terlebih menegakkan Khilafah adalah wajib menurut Syariat Islam bahkan khilafah merupakan taj al-furud (mahkota kewajiban). Pasalnya tanpa Khilafah -sebagaimana saat ini-, sebagian besar Syari'at Islam di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, pemerintahan, politik, politik luar negeri, hukum atau peradilan, dsb terabaikan.

Sebagai kewajiban dalam Islam, Khilafah secara pasti didasarkan pada sejumlah dalil Syari'ah. Diantaranya dalam surat al-Baqarah ayat 30: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sungguh Aku akan menjadikan di muka bumi Khalifah…”. 

Dalam penjelasan Imam al-Qurthubi [w. 671 H], ahli tafsir yang sangat otoritatif, “Ayat ini merupakan hukum asal tentang wajibnya mengangkat khalifah.” Bahkan, dia kemudian menegaskan, “Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban (mengangkat khalifah) ini di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-‘Asham (yang tuli tentang syariah) dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya.” [Lihat, Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, Juz I/264]. Dalil Alquran lainnya, antara lain QS an-Nisa’ (4) ayat 59; QS al-Maidah (5) ayat 48; dll [Lihat, Ad-Dumaji, Al–Imâmah al–‘Uzhma ‘inda Ahl as–Sunnah wa al–Jamâ’ah, hal. 49].

Nabi juga mengisyaratkan, bahwa sepeninggal baginda SAW harus ada yang menjaga agama ini, dan mengurus urusan dunia, dialah khulafa’, jamak dari khalifah [pengganti Nabi, karena tidak ada lagi Nabi]. 

Nabi bersabda: “Bani Israil dahulu telah diurus urusan mereka oleh para Nabi. Ketika seorang Nabi [Bani Israil] wafat, maka akan digantikan oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya, tidak seorang Nabi pun setelahku. Akan ada para Khalifah, sehingga jumlah mereka banyak.” [HR Muslim]

Kesepakatan para sahabat juga jelas berkaitan dengan Khilafah, Imam al-Haitami menegaskan: “Sungguh para Sahabat—semoga Allah meridhai mereka—telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam (khalifah) setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. 

Bahkan mereka menjadikan upaya mengangkat imam/khalifah sebagai kewajiban paling penting. Faktanya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban itu dengan menunda (sementara) kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah saw.”

Berdasar beberapa dalil di atas ditambah lebih banyak lagi dalil tentang wajibnya menegakkan Khilafah, maka wajar jika para ulama aswaja khususnya Imam madzhab yang empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Hanbali) sepakat bahwa adanya khilafah, dan menegakkannya ketika tidak ada, hukumnya wajib. 

Syeikh Abdurrahman al-Jaziri (w. 1360 H) menuturkan, “Para imam mazhab (yang empat) telah bersepakat bahwa Imamah (Khilafah) adalah wajib…”. Oleh karenanya, klaim atas Khilafah mustinya lebih berhak kepada umat Islam. 

Karena Khilafah yang menjadi bagian dari Syari'at Islam merupakan Syari'at umat Islam. Khilafah ajaran Islam adalah ajaran bagi umat Islam. Sebagaimana sholat yang menjadi bagian dari Syari'at Islam. 

Siapapun yang mengaku muslim akan menyatakan berdasar nash yang ada tentang wajibnya menegakkan sholat sebagaimana tuntunan Baginda Nabi Muhammad Saw. Maka kewajiban Khilafah berdasar nash yang ada juga akan tetap tertulis sebagai Syari'at yang wajib dipenuhi kaum muslimin. 

Belum terwujudnya Khilafah hari ini tidak dapat menghapus kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya. Untuk itu, sikap yang musti dimiliki kaum muslimin adalah mempelajari seluruh Syari'at Islamnya dan memperjuangkannya.  
Wallahu a'lam bish-showab. [MO.IP]

Posting Komentar