Oleh: Meti Nur Hidayah, S.Pt

Mediaoposisi.com-Kembali, kekalahan pemerintah Indonesia saat menjalani dispute settlement (penyelesaian senketa) melawan Brasil terkait importasi ayam di World Trade Organiztion (WTO) membuktikan lemahnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

WTO memutuskan bahwa Indonesia telah melanggar empat gugatan Brasil mengenai importasi ayam ras beserta turunannya. 

Empat pelanggaran itu mencakup pelanggaran kesehatan, pelaporan realisasi mingguan importir, larangan perubahan jumlah produk serta penundaan penerbitan sertifikat kesehatan. Akibat kekalahan tersebut maka pemerintah Indonesia  dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Perdagangan harus membuka keran impor ayam. (https://bisnis.tempo.co)

Konsekuensi  atas dibukanya keran impor tentu akan memunculkan fenomena produk ayam asal Brasil dan Amerika yang bakal membajiri pasar ternak di Indonesia, khususnya ternak ayam potong atau ras (broiler). 

Pasar industri peternakan Indonesia harus bersaing dengan produk daging ayam yang lebih murah asal Amerika dan Brasil yang berdaya saing lebih tinggi karena produksinya lebih efisien.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finence (Indef) Rusli Abdullah menyampaikan, biaya produksi ayam lokal lebih mahal dua kali lipat jika dibandingkan dengan biaya produksi ayam Brasil. 

Di Brasil, biaya produksi hanya menyentuh level Rp 9.400 per kilogram, sedangkan di Indonesia masih Rp 18 ribuan. Sehingga harga jual daging di pasar pasti juga tinggi. (https://m.republika.co.id)

Padahal sebenarnya produksi daging ayam ras Indonesia cukup memadai. Pada 2017, tersedia 1.848.061 ton dan potensi produksi pada 2018 sebanyak 3.051.276 ton, sehingga ada potensi surplus (excess surplus) 331.035 ton. 

Bahkan, sejak 2010, pemerintah mengklaim sudah swasembada daging ayam ras. Artinya, kebutuhan daging ayam sudah dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Pemerintah bahkan menyatakan telah mampu mengekspor ke berbagai negara seperti jepang, Timor Leste dan Papua Nugini.(https://kolom.tempo.co)

Kementerian Pertanian mencatat saat ini ayam ras nasional mengalami surplus dibandingkan dengan kebutuhan nasional. Hal ini dibuktikan dengan data statistik 2017 menunjukkan populasi ayam brioler mencapai 1,69 miliar ekor, lalu ayam ras petelur (layer) mencapai 166,72 juta ekor dan ayam bukan ras (buras) mencapai 310,52 juta ekor. (https://mliputan6.com)

Kekalahan Indonesia oleh Brasil di World Trade Organitation (WTO) tersebut menambah daftar panjang serbuan barang impor yang masuk ke dalam negeri. Hinga Agustus  2019 ini, impor komoditas lain yang dilakukan pemerintah sempat menjadi sorotan. 

Salah satunya impor beras yang dilakukan saat petani sedang panen raya. Bahkan impor sempat dipaksakan saat kapasitas  Gudang Bulog sudah berlebihan. Demikian juga impor gula yang menjadikan Indonesia importir terbesar di dunia per tahun 2017-2018. 

Sisi lain, banyak pabrik gula di Indonesia dibiarkan gulung tikar karena produksi gula tidak ditampung. Impor jagung sebanyak 60 ribu ton per Maret 2019 juga menjadi polemik karena diberikan saat data belum dibenahi. 

Lalu impor baja yang masuk ke Indonesia sempat berimbas pada produsen baja lokal akibat Permendag 22 Tahun 2018 membuka celah masuknya penjualan baja karbon yang lebih murah dari pasar domestik. Masuknya produk semen asing ke Indonesia juga menuai persoalan. Sebab, produksi semen Indonesia masih surplus 35 juta ton per tahun. (https://tirto.id)

Banyak pihak mempertanyakan sikap Presiden Jokowi menanggapi kebijakan impor yang tidak terkendali yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Enggartiaso Lukita tersebut. Alih-alih menegur atau merevisi kebijakan, justru perhatian Presiden Jokowi malah lebih terarah pada mandeknya ekspor yang tak kunjung mampu mengimbangi impor. 

Sampai Presiden Jokowi ingin membuat Kementerian Eskpor dan Investasi. Padahal Presiden Jokowi sebenarnya mengetahui bila dampak dari derasnya impor akan membuat defisit neraca perdagangan Indonesia. 

Ini tentu sikap yang sangat disayangkan, bagaimana bisa Presiden yang notabene pelindung dan pengurus rakyat malah abai dan tak mengindahkan kepentingan negara dan rakyat banyak. Kebjakan impor tersebut justru semakin jelas menunjukkan bahwa penguasa negeri ini sudah terjebak bahkan menjadi antek kepentingan kapitalisme global.

Sementara ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima  Yudistira menilai bahwa kebijakan impor jelas kontradiktif dengan keinginan Presiden jokowi sendiri untuk kemandirian ekonomi. 

Ia beralasan bahwa kebijakan impor diambil tanpa pertimbangan perlindungan ekonomi dalam negeri. Impor yang dilakukan “ugal-ugalan” dikhawatirkan membuat pelaku usaha enggan menaikkan kapasitas produksi lantaran produknya dikalahkan barang-barang impor yang membanjiri pasar. (https://tirto.id)

Inilah kebijakan yang terjadi dalam sistem pemerintahan yang didalamnya tidak terdapat koordinasi yang terarah dan tidak fokus. Berbagai kebijakan antar kementerian dibawah kendali Presiden masih tumpang tindih, kebijakan linier karut marut. 

Walhasil orientasi kemaslahatan bagi umat  dan penjagaan kedaulatan negara hanya isapan jempol saja. Rakyat dikorbankan demi kepentingan ekonomi global. Sudah saatnya kita meninggalkan sistem pengurusan negara yang bersumber dari pengaturan manusia. 

Saatnya kembali kepada pengaturan yang menjamin kemandirian umat dan bangsa serta kedaulatan negara yaitu di bawah sistem Islam. [MO/vp]

Posting Komentar