Oleh : Syukrika Putri 
(aktivis Dakwah)

Mediaoposisi.com- Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, nilai-nilai syariat Islam sudah tertuang dalam sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Menhan mengatakan hal itu menanggapi wacana NKRI Bersyariah dalam rekomendasi Ijtima Ulama IV yang digelar di Bogor, beberapa waktu lalu.

Ryamizard mengatakan bagi umat Islam, Pancasila merupakan kompromi yang sudah final antara kelompok Islam, kelompok nasionalis, dan kelompok kebangsaan. Menurut kyai dan ulama pejuang bangsa saat itu, Syariah Islam yang diajukan dalam Piagam Jakarta kemudian disepakati sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa sudah sama dengan Syariah Islam (republika.co.id, 2019).

Meskipun demikian ternyata wacana pelaksanaan syariat Islam di negeri ini masih terus jadi polemik tak berkesudahan. Sebagaimana yang terjadi baru-baru ini di mana pemerintah begitu keukeuh menolak penyematan kata syariah pada NKRI dalam rekomendasi Ijtimak Ulama IV tentang wacana NKRI bersyariah.

“Saya belum dengar itu, NKRI ya NKRI. Syariah itu ada di dalam Pancasila. Sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Melaksanakan syariah ya melaksanakan sila ke satu,” kata Menhan dilansir dari Republika.co.id.

Senada dengan pernyataan Menhan, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD mengatakan “Indonesia itu tidak perlu dikatakan Indonesia Bersyariah, Pancasila Bersyariah, karena itu dasarnya dan semangatnya memang syariah. Sekarang ini sudah dasarnya dan semangatnya suah syariah ndak usah ditambah-tambah itu berlebihan” (cnnindonesia.com, 2019).

Entah bagaimana maksud melaksanan sila ke satu yang dimaksud Menhan. Namun Bagi seorang muslim jelas bahwa konsekuensi dari mengakui keberadaan Pencipta adalah dengan menjalankan aturan atau syariat-Nya. Lalu jika semangat Pancasila memuat semangat syariat mengapa harus repot dengan hanya sekedar istilah NKRI Bersyariah.

Khilafah sendiri sebagai konsep negara dalam Islam telah tertolak di negeri ini. Khilafah islami tapi tertolak di negeri ini, begitu kata Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin. Dalam kesempatan lain dikatakannya juga bahwa sebenarnya Khilafah itu Islami namun mengancam NKRI. Ini adalah pernyataan yang sangat membingungkan baik dari sudut pandang pandang syariat maupun Pancasila itu sendiri.

Dari sudut pandang syariat Islam seorang muslim meyakini bahwa aturan Allah tidak diturunkan melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana bisa mengancam ?

Sedangkan jika dilihat dari pelaksanaan Pancasila tentu saja tidak ada yang bertentangan karena Khilafah adalah ajaran Islam dan merupakan pengejewantahan terhadap sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi seorang muslim pelaksanaan syariat Islam dalam Khilafah adalah bukti akan ketundukan kepada Allah SWT.

Inkonsistensi logika para tokoh-tokoh pemerintah tersebut terkait syariat Islam menunjukkan betapa sekulerisme telah mendegradasi Islam sebatas aktivitas spiritual individu saja dan menafikkannya pada pengaturan urusan politik atau pengaturan kehidupan rakyat.

Sekulerisme menjadikan rezim ini nyata-nyata menolak apa yang disyariatkan oleh Allah. Pancasila yang ditafsirkan dengan tafsir sekulerisme tersebut memang mengakui adanya Pencipta tapi memilah-milah aturan-Nya sesuai kepentingan. Padahal logika keimanan menolak itu. Iman mengharuskan seorang muslim untuk tunduk secara kaaffah (menyeluruh) terhadap aturan-aturan Allah.

Jika mau jujur tentang permaslahan bangsa sebenarnya ada banyak ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri dan itu semua bukanlah Islam. Liberalisme dan kapitalisme itulah ancaman sesungguhnya negeri ini. 

Begitu pula ancaman separatisme Papua yang sewaktu-waktu bisa meledak jika bertemu momentum yang tepat seperti kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya baru-baru ini. Namun seakan-akan semua itu bukan masalah besar jika disandingkan dengan Islam. 

Pelaku liberal, kapitalis dan separatis tidak pernah mendapat label radikal. Sementara itu jika berkaitan dengan umat Islam yang menginginkan penerapan syariah maka akan langsung dapat gelar radikal, ekstrimis, anti Pancasila dan NKRI.

Ketika sudah berkaitan dengan Islam maka Pancasila akan langsung mengemuka. Sila-silanya akan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga nampak bahwa Islam telah mengancam keutuhan bangsa. 

Namun tatkala itu terkait penjualan aset-aset bangsa, politik transaksional di kalangan penguasa,  tidak ada yang mengatakan perbuatan tersebut sebagai anti Pancasila. Jangan lupa masalah pemindahan ibu kota yang bermasalah dari landasan hukumnya apakah keputusan tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila ?

Yang kasihan sebenarnya adalah Pancasila karena nilai-nilai di dalamnya tidak pernah benar-benar digunakan untuk membasmi kejahatan hanya digunakan untuk membungkam aspirasi umat Islam yang menginginkan syariat. Padahal syariat Islamlah yang akan meyelamatkan negeri ini.

Syariat Islam secara normatif dan empiris telah terbukti mampu untuk mengakselerasi suatu bangsa menjadi peradaban yang ketinggian dan kemuliaannya tak tertandingi di seluruh penjuru dunia. Sesuai janji dari Rabbul ‘alamin “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi” (TQS. Al-A’raf:96). Wallahu a’lam. [MO.ip]



Posting Komentar