Oleh: Anisa Rahmi Tania 
(Aktivis Muslimah Jakarta Utara)

Mediaoposisi.com-Kekalahan Indonesia oleh Brasil di World Trade Organization (WTO) menambah daftar panjang serbuan barang impor yang masuk ke dalam negeri. 

Terlepas dampak impor daging bagi peternak ayam, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan keputusan ini harus dijalankan apapun konsekuensinya karena dapat memancing respons negara tetangga. “Tidak ada pilihan lain untuk kita menyesuaikan sesuai rekomendasi dari WTO,” ucap Enggar, Rabu (7/8/2019) seperti dikutip dari Antara.

Hingga Agustus ini, impor beberapa komoditas lain yang dilakukan pemerintah juga sempat menjadi sorotan. Salah satunya impor beras yang diberikan saat petani sedang panen raya. Bahkan impor sempat dipaksakan saat kapasitas Gudang Bulog sudah berlebih. Kemudian ada juga kritik pada impor gula yang sempat meroket hingga Indonesia menjadi importir terbesar di dunia per tahun 2017-2018.

Impor jagung sebanyak 60 ribu ton per Maret 2019 juga menjadi polemik karena diberikan saat kesalahan data belum dibenahi. Lalu impor baja yang masuk ke Indonesia sempat berimbas pada produsen baja lokal akibat Permendag Nomor 22 Tahun 2018 membuka celah masuknya penjualan baja karbon yang lebih murah dari pasar domestik. Tak hanya itu, masuknya produk semen asing ke Indonesia juga menuai persoalan. Sebab, produksi semen Indonesia masih surplus 35 juta ton per tahun. (Tirto.id)

Sudah menjadi rahasia umum jika negeri ini ‘doyan’ impor. Bukan satu dua produk yang dipersilakan impor, tetapi hampir semua produk. Mulai dari pertanian, pangan, tekstil, alat berat, dll. Dampaknya jelas terasa di tengah-tengah masyarakat. Tidak sedikit petani yang merugi dan banyak pula pelaku usaha yang gulung tikar gegara kebijakan impor ini.

Namun ironis, penguasa seakan berusaha menampakkan kepeduliannya terhadap rakyat dengan sosilaisasi produk dalam negeri. Satu sisi kran impor dibuka dengan lebar. Di sisi lain pemerintah berkoar-koar untuk cinta produk buatan sendiri. 

Aneh tapi nyata mungkin beginilah wajah asli sistem ekonomi yang dianut negeri ini. persis seperti halnya iklan rokok. Satu sisi mempromosikan rokok dengan berbagai iklan yang menarik pada masyarakat. 

Namun di sisi lain tulisan peringatan keras sangat jelas tertera di kemasan rokok tersebut. Adakah bukti perlindungan tegas pemerintah akan kesehatan masyarakatnya dengan menutup perusahaan rokok tersebut? Tidak. Masyarakat dilematis dan terombang-ambing.

Begitu pula dalam polemik impor yang tak kunjung usai. Gontok-gontokkan antara rakyat sebagai pelaku usaha dengan produk impor dari luar negeri semakin menunjukkan dengan tegas, di mana sebenarnya posisi para penguasa sebenarnya. Bukan berada bersama rakyatnya, namun mengggelayut erat di pundak para pengusaha dan pemodal.

Demikianlah tatkala penguasa telah terjebak dalam lingkaran sistem ekonomi kapitalis neoliberal. Riayah pemerintah terhadap masyarakat kian merosot tajam. Bahkan kini tangan penguasa tak lagi sampai kepada rakyatnya. Mereka terlalu lekat dengan urusan untung rugi kekuasaan dan harta daripada kepentingan rakyat jelata.

Impor yang membabi buta menjadi bukti bahwa dalam sistem kapitalis neoliberal yang hari ini diterapkan mencetak penguasa yang tidak pernah peduli akan nasib rakyatnya. Sehingga mereka yang sejatinya menjadi pelayan masyarakat malah menjadi majikan ‘galak’ rakyat. Berbuat sesuka hati tanpa mempedulikan bagaimana nasib rakyat yang jadi tanggungjawabnya.

Padahal, kondisi ini telah disinggung dalam Islam sejak dahulu kala. Disebutkan dalam hadits Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda:

Tidak seorang hamba pun yang diserahi oleh Allah untuk mengurusi rakyat, lalu tidak menjalankan urusannya itu dengan penuh loyalitas, kecuali dia tidak akan mencium bau surga.” (HR al-Bukhari)
Allah SWT pun telah dengan jelas mengatur permasalahan ini, melalui firman-Nya dalam surat al-Anfal [8] ayat 27:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta jangan mengkhianati amanah-amanah kalian, sementara kalian tahu.”

Oleh karena itu, dalam Islam kebijakan impor tidak akan pernah dilakukan jika hanya menjadi menimbulkan permasalahan baru. Negara Khilafah yang menjadikan aqidah Islam sebagai asas negaranya akan melakukan seleksi terhadap produk yang masuk. Standar halal dan haram akan menjadi standarnya. 

Kemashlahatan rakyat adalah factor utama dan pertama dalam Negara Khilafah. Begitupan kemandirian Negara. Sehingga sekali-kali Negara Khilafah tidak akan pernah tergantung dengan produk impor, karena hal tersebut bertentangan dengan aturan yang telah digariskan.

Sementara itu, berkaitan dengan Negara pengimpor, dalam negara Khilafah,  ada aturan yang tegas berkaitan dengan hubungan kerjasama dengan Negara lain. Status Negara lain yang dengan Negara Khilafah hanya ada dua, yakni Negara kafir mu’ahad dan kafir harbi fi’lan. 

Kerjasama perdagangan hanya akan dilakukan dengan Negara kafir mu’ahad yakni Negara tetangga yang terikat perjanjian dengan Negara Khilafah. Sementara Negara kafir fi’lan, maka Khilafah tidak akan pernah membuka kran kerjasama dalam bentuk apapun dengannya. 

Karena Negara kafir harbi fi’lan adalah Negara kafir yang telah jelas terlihat kebenciannya terhadap kaum muslim dan islam itu sendiri.

Dengan dua aturan itulah Negara Khilafah menjadi Negara superpower selama belasan abad silam. Menjadi Negara yang disegani, kokoh, dan mandiri dalam berbagai bidang. Selain, Negara Khilafah pun menerapkan aturan islam secara sempurna dan menyeluruh. 

Sehingga para penguasa dalam Negara Khilafah selalu melakukan kewajibannya dengan berlandaskan keimanan yang kokoh dan ketaqwaan yang teguh kepada Allah SWT, sebagai pencipta dan penguasa jagad raya ini. Karena motivasi mereka adalah ridha sang Khaliq, bukan tumpukan harta dunia yang fana. Wallohu’alam bishawab [MO/vp]

Posting Komentar