Oleh. Alfiyah Kharomah
(Komunitas Revowriter)

Mediaoposisi.com- Usai pergolakan di mimika, Fak-fak hingga Sorong yang dipicu tindakan rasis dan penangkapan 43 Mahasiswa asal Papua di Surabaya, masyarakat Sorong dan Manokwari meminta tujuh tuntutan kepada presiden RI. 

Salah satu isi dari tujuh tuntutan yang disampaikan pada pertemuan bersama Kapolri, Panglima TNI dan Menkopolhukam antara lain adalah meminta agar Pemerintah RI memberikan kebebasan bagi Papua menentukan nasib sendiri, "The right of the self determination for west Papua”.

Permasalahan Papua, tidak kali ini saja terjadi. Diskriminasi, Rasisme, kesenjangan sosial, kriminalitas menjadi deretan daftar peristiwa yang terjadi di bumi cendrawasih. Konflik papua tidak bisa dilepaskan dari misteri peristiwa masa lalu, yakni Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969. 

Banyak pendapat para ahli sejarah mengatakan, bahwa Pepera adalah upaya pemerintah lancung terhadap rakyat Irian Barat yang ingin merdeka. Sehingga bak gunung es, konflik yang enggan diselesaikan oleh siapapun presiden waktu itu tinggal menunggu waktu untuk menggelinding dan membesar menghantam pemerintah saat ini.

Upaya-upaya disintegrasi ini tak hanya hari ini terjadi. Tak hanya rasisme saja yang menjadi pemantik api konflik tanah “Sio Mama” ini. Namun, ketidaktegasan pemerintah untuk menyelesaikan dan memahami akar masalah sebenarnya, justru memberikan keleluasaan pada pihak-pihak tertentu untuk memuluskan jalan disintegrasi. 

Gubernur Lukas Enembe bahkan mengambil ancang-ancang untuk melibatkan Internasional untuk menyelesaikan konflik Papua tersebut.

Apabila kita mundur ke belakang. Banyak sederetan peristiwa tragis mewarnai sejarah Papua dimulai setelah Pepera. Penembakan, pengeboman dan pembunuhan terjadi. Banyak warga Papua menjadi korbannya. 

Bahkan belum hilang di ingatan, Peristiwa di Nduga, yakni tewasnya 31 pekerja Trans Papua. Sampai saat ini, belum mampu diusut tuntas oleh pemerintah. Pemerintah hanya melabeli pelaku dengan sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terkait dengan gerakan OPM (Organisasi Papua merdeka).

Sejak lama KNPB (Komite Nasional Papua Barat) mengingatkan kepada pemerintah untuk melakukan Referendum. Juru bicara KNPB, Ones Suhuniap mengatakan selama referendum tidak dilaksanakan, akan selalu ada elemen dari masyarakat Papua yang menempuh jalan kekerasan. 

Dan benar, kerusuhan terjadi hampir merata di Papua Barat. Mereka tak segan melakukan pembakaran gedung-gedung milik pemerintahan. Suara-suara rakyat dan mahasiswa Papua menggema untuk meminta memerdekakan diri dari Indonesia.

Internasionalisasi isu Papua juga dilakukan oleh LSM-LSM dan organisasi pro Papua Merdeka. Sebut saja, kantor organisasi Free West Papua telah dibuka oleh Benny Wenda di Oxford Inggris pada April 2013. Aktifis pro Papua merdeka tak henti-hentinya berjuang hingga ke ranah Internasional. 

Mereka senantiasa mengkampanyekan isu-isu HAM, penindasan dan ketidakadilan yang diderita oleh rakyat Papua. Mereka juga menulis di media-media, bahwasanya integrasi Papua Barat lewat Pepera itu tidaklah sah.

Tak bisa dinafikan, ada campur tangan asing dibalik rencana referendum Papua Barat. Bahkan Menkopolhukam, Wiranto, menuturkan bahwa wacana kemerdekaan Papua yang mengemuka selama ini salah satunya tak lain akibat campur tangan asing. 

Wiranto bercerita, pada tahun 2000 silam, pihaknya pernah mengirim mata-mata untuk menghadiri sebuah pertemuan internasional yang digelar dan disponsori lembaga lingkungan hidup internasional di Filipina selama tiga hari. Pada hari terakhir, acara tersebut membahas tentang bagaimana cara memerdekakan Papua.

Sudah bukan rahasia lagi nama Australia selalu terseret ketika isu Papua mengemuka. Ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1949, kepanjangantangan AS di timur ini tetap mempertahankan kekuasaan di Papua Barat. Namun Presiden Soekarno kemudian meminta Papua, Irian sebutannya ketika itu, menjadi bagian Indonesia.

Dilansir dari laman Greenleft, awalnya Selandia Baru dan Australia mendukung Belanda untuk tetap bercokol di Papua. Selandia Baru dan Australia melihat Papua sebagai kepentingan strategis untuk mempertahankan kolonialisme sebagai daerah penyangga potensi serangan dari arah Utara. Dengan kata lain mereka ingin Papua tetap menjadi sekutu Barat.

Jangan melupakan bagaimana besarnya kekayaan alam yang ada di Papua. Tambang emas dan tembaga Grasberg, merupakan tambang emas terbesar di dunia. Ada galian minyak bumi di Sorong. Bahkan potensi hutan membentang luas di sana. 

Tentu saja menggiurkan para kapitalis imperialis untuk mengeruk kekayaan alam sebesar-besarnya di sana. Menciptakan konflik demi konflik dan mendorong pemisahan diri adalah strategi klasik imperialisme barat. 

Tujuannya tentu saja untuk mendapatkan keuntungan dominan di sana. Jangan melupakan juga bagaimana Freeport menghegemoni emas yang ada di sana selama puluhan tahun sejak kontrak karya masa orde baru yang diteken presiden Soeharto.

Permasalahan Papua yang tak kunjung selesai ini berpangkal pada penerapan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi memiliki celah hukum yang bisa diotak-atik sebagai legitimasi bagi yang berkepentingan. Demokrasi sejak lahirnya telah cacat. Ia tak mampu kukuh sehingga seringnya menciptakan blunder. 

Atas nama demokrasi, The right of the self determination for west Papua menggema dan menjadi tuntutan utama rakyat Papua untuk memisahkan diri. Atas nama demokrasi, Pemerintah memuluskan berbagai UU liberal yang mengesahkan korporat asing seperti Freeport untuk merampok kekayaan alam Papua. 

Alhasil, rakyat Papua, hidup dalam kemiskinan meski memiliki kekayaan melimpah ruah. Tercipta kesenjangan ekonomi yang luar biasa yang sewaktu-waktu bisa memantik konflik.

Meminta Hak Menentukan Nasib Sendiri bukanlah solusi. Memisahkan diri bukanlah penyelesaian yang tepat bagi persoalan masyarakat Papua. Meminta bantuan negara-negara imperialis kapitalis serakah justru merupakan bunuh diri politik. 

Memisahkan diri akan memperlemah Papua. Negara-negara imperialis yang rakus itu akan semakin leluasa melahap kekayaan dan sumber daya alam Papua.

Apabila pemerintah ingin jalan keluar bagi masalah Papua, tentu saja tidak hanya dengan menghimbau kedua belah pihak untuk saling legowo memaafkan. Namun lebih dari itu, pemerintah harus tegas memangkas pangkal masalah utama krisis Papua. Yakni sistem demokrasi kapitalistik yang culas. 

Pemerintah harus menghilangkan kezaliman dan ketidakadilan yang terjadi, mengelola kekayaan negeri demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta mendistribusikan kekayaan itu secara merata dan berkeadilan.

Hanya dengan sistem Islam yang komprehensif hal tersebut mampu dilakukan. Karena Islam selama berabad-abad lamanya terbukti berhasil mengatasi segala permasalahan melampaui ras, suku bangsa, warna kulit dan agama. 

Islam mampu menciptakan ekonomi yang merata bagi seluruh warga masyarakat. Islam dengan sistem ekonomi yang kuat mampu mengelola kekayaan negeri demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai teladan bersama, Rasulullah telah menyelesaikan masalah Rasisme dengan Al-Qur’an. Bagaimana Rasulullah memberikan posisi strategis Muadzin pertama kepada seorang budak berkulit hitam legam, Bilal bin Rabbah. 
Bahkan beliau memberitakan kabar gembira kepadanya, bahwa Ia adalah salah satu penghuni Jannah yang dikejar-kejar oleh bidadari-bidadari Surga. Islam telah mengajarkan bahwa tidak ada yang membedakan antara ras, warna kulit, dan identitas primordial lainnya antara satu dengan yang lainnya. 
Semuanya sama dan setara di hadapan Allah swt. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Q.S al-Hujurat: 13, “Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” Wallahu’alam bi Asshowab. [MO.ip]

Posting Komentar