Oleh : Dina Evalina
Aktivis Dakwah

Mediaoposisi.com- Beberapa tahun terakhir opini khilafah kian panas diperbincangkan masyarakat Indonesia, dari kalangan rakyat biasa, tokoh masyarakat, akademisi, intelektual, sampai para pejabat negara. 

Kesadaran umat yang semakin meningkat, bahwa rezim dan sistem yang selama ini menaungi Indonesia tak mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran akan membuat terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim dan sistem tersebut. 

Masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap rezim dan kebijakan-kebijakan yang menaungi mereka akan mencari solusi lain untuk keluar dari keterpurukan yang selama ini mereka rasakan serta demi menjaga Keutuhan negara yang mereka cintai.

Menjadi hal wajar jika saat ini masyarakat mulai melirik ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh termasuk Khilafah yang ditawarkan para aktivis dakwah, para ustadz, serta alim Ulama. Islam tak hanya sebagai akidah kaum muslimin namun juga sebuah ideologi. 

Ideologi Islam memiliki seperangkat aturan yang lengkap dan sempurna yang dapat diterapkan di semua aspek kehidupan dan kini mulai merasuk ke pemikiran masyarakat. Penerimaan mereka terhadap ide Khilafah dapat dikatakan cukup baik, bahkan tak sedikit dari mereka yang ikut berjuang menegakkan hukum-hukum Allah ini dalam institusi negara.

Kita ketahui bersama hasil Ijtima Ulama IV, dimana para alim ulama berkumpul di forum tersebut. Menghasilkan beberapa poin penting salah satunya para ulama menyepakati penegakkan khilafah adalah kewajiban agama  Islam. Serta meminta umat Islam untuk sama-sama mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah.

Kendati demikian, Syariah dan Khilafah tak mendapat respon positif dari pihak rezim yang berkuasa. Justru rezim menunjukkan sikap yang represif terhadap ajaran Islam tersebut. Menyebarkan opini-opini negatif tentang Khilafah. 

Mengatakan bahwa Khilafah akan menghancurkan NKRI, memecah belah persatuan, menstigma para pendukung dan pejuang khilafah terpapar paham radikalisme dan sebagainya.

Seperti dilansir dalam (Republika.co.id, 12/8/2019) Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, nilai-nilai syariat Islam sudah tertuang dalam sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yangaha Esa. 

Ryamizard mengatakan bagi umat Islam,  Pancasila merupakan kompromi Islam, kelompok nasionalis, dan kelompok kebangsaan. Menurut Kyai dan Ulama pejuang bangsa saat itu, Syariah Islam  yang diujukan dalam Piagam Jakarta kemudian disepakati siloerfamenjadi Ketuhanan Yang Maha Esa sudah sama dengan syariah Islam.

Di lain pihak, Wakil Presiden terpilih Ma'aruf Amin ikut berkomentar menanggapi ide khilafah yang kini ramai diperbincangkan masyarakat. Ma'aruf Amin berpesan agar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi garda terdepan dalam melawan intoleransi, radikalisme dan Khilafah di Indonesia. 

Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini  berpendapat khilafah sebenarnya Islami. "Menurut saya Khilafah itu Islami, karena dulu pernah ada khilafah-khikafah yang diterima pada waktu itu oleh para ulama," kata Ma'ruf. Namun, Ma'ruf Amin menyebut bukan hanya khilafah satu-satunya bentuk negara yang Islami. 

Dia mengatakan bentuk -bentuk negara lain, seperti kerajaan, keamiran dan republik juga Islami . Ma'arif Amin mengatakan tetapi tetap saja Khilafah ini harus ditangkal lantaran tak sesuai dengan kesepakatan para pendiri bangsa. Dia menegaskan paham dan gerakan ini harus dilawan lantaran mengancam NKRi dan Pancasila. (tempo.co, 22/8/2019)

Khilafah merupakan ajaran Islam. Islam berasal dari Allah SWT yang diturunkan untuk umat manusia lewat lisan mulia Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana bisa dikatakan Khilafah itu adalah ancaman sebuah negara? 

Bagaimana bisa dikatakan Khilafah yang merupakan janji Allah, kabar gembira dari Rasulullah SAW akan membawa keburukan kepada umat manusia? Bukankah salah seorang sahabat nabi Umar Bin Khathab pernah mengatakan, "Sungguh kita pernah terhinakan hingga Allah memuliakan kita dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan selain Islam maka Allah akan menghinakan kita kembali”.

Bahkan sejarah telah mencatat kejayaan sebuah peradaban yang dinaungi dengan cahaya Islam dalam bingkai khilafah mampu menciptakan sebuah negara adidaya yang maju dan unggul dimata dunia. 

Dengan khilafah kesejahteraan rakyat dapat terwujud, kekayaan alam dikelola oleh negeri sendiri, kemiskinan, pengangguran dapat diatasi, kriminalitas dapat diminimalisir dengan hukum dan sanksi yang tegas dan sebagainya. Bertahan selama 13 abad memayungi 2/3 dunia dengan hukum-hukum Allah SWT adalah prestasi yang gemilang dan terbukti hanya Islam yang berhasil melakukanya.

Lantas, bagaimana logikanya jika dikatakan Syariat Islam telah tertuang dalam Pancasila namun membenci para aktivis yang menyuarakan Khilafah? Membuat berbagai undang-undang untuk menjerat para pejuang Syariah dan Khilafah, mempersekusi, mencabut Badan Hukum Ormas yang lantang memperjuangkan tegaknya Khilafah. 

Inilah hipokrisi rezim saat ini yang sejatinya tidak ingin hukum-hukum Allah tegak di Indonesia. Berbagai cara dilakukan untuk menghadang kebangkitan khilafah. Rezim lebih memilih setia melayani para penjajah demi memuaskan hasrat berkuasa dan gelimang harta.

Berdalih menjaga Pancasila, namun bersikap ramah kepada pihak yang menyebarkan virus LGBT, ramah terhadap para karuptor, bersikap manis bahkan merangkul para penista agama, ramah terhadap investor-investor asing dan Aseng yang menjarah kekayaan alam negeri.

Sejatinya, Rezim memakai kata Pancasila sebagai senjata untuk memojokkan para pejuang Syariah dan Khilafah, padahal dibalik semua itu rezim hanya menjaga eksistensi ideologi sekuler Kapitalis yang selama ini diterapkan Indonesia dalam kehidupan bernegara. [MO.ip]

Posting Komentar