Oleh: Supiani
(Forum Muslimah Peduli Umat, Serdang Bedagai)

Mediaoposisi.com-Berdasarkan KBBI, pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Ditilik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pajak memiliki 4 fungsi.

Pertama, sebagai pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara dan pembangunan (Budgetair). Kedua, mengatur pertumbuhan ekonomi (Regulerend). Ketiga, dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga (Stabilitas). Keempat, pembiayaan kepentingan umum (Retribusi Pendapatan).

Begitulah gambaran sekilas pengertian dan fungsi pajak di negeri +62, alias Republik Indonesia. Pajak bak darah bagi pergerakan dan pembangunan negeri. Sayangnya, pajak kian hari kian mencekik rakyat. Apalagi rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Dilansir dari finance.detik.com (02/08/19), demi mendorong kesadaran wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai cara. Termasuk mengeluarkan tagline bayar pajak semudah isi pulsa.

Tagline itu ternyata ide dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ide itu juga muncul dari pengalamannya pribadi saat bersama suami dan anaknya.

"Saya lagi makan sama anak saya terus suami saya bilang eh pulsa telepon saya abis tolong isiin dong. Anak saya isi pakai bank mobile gitu, sambil dia nyuap gitu udah selesai pah," ujarnya dalam acara Kadin Talks, di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Ide itu pun tak hanya akan menjadi sekedar wacana. Ditjen Pajak akan kerjasama dengan e-commerce seperti Tokopedia untuk mempermudah pembayaran pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan memperingatkan wajib pajak. Bahwasannya, mereka tak bisa lagi menghindar dari kewajiban untuk membayar pajak. Sebab, Ditjen Pajak bisa mengendus harta sekalipun di sembunyikan. Bahkan beliau menyampaikan kalau wajib pajak menyembunyikan hartanya di sumur belakang rumah pun akan ia kejar pakai drone. (detikfinance, 02/08/19).

Genjot Pajak Apa Sebabnya?

Pajak, sebagaimana fungsinya, maka ia menjadi hal yang krusial bagi keberlangsungan negara Indonesia. Namun, hal ini kian hari kian mengkhawatirkan. Sebab kebutuhan akan pajak membuat pemerintah seolah menggenjotnya mati-matian. Tanpa lagi memikirkan kemampuan rakyat Indonesia.

Penggenjotan pajak ini selaras dengan hasil assessment (penilaian) yang dirilis oleh Dana Moneter Internasional (IMF) terkait perekonomian Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam bentuk laporan bertajuk Article IV Cosultation tahun 2019.

IMF menyoroti kinerja penerimaan negara yang masih rendah, terutama pajak, meskipun secara keseluruhan perekonomian Indonesia dinilai positif. Untuk mengatasinya, IMF merekomendasikan Strategi Penerimaan Jangka Menengah atau Medium-Term Revenue Strategy (MTRS) untuk diterapkan oleh Pemerintah Indonesia terutama Direktoral Jenderal Pajak (DJP). (Kontan.co.id, 04/08/19)

Apa yang diwacanakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani hanyalah demi terpenuhinya kantong-kantong penjarahan atas rakyat. Rakyat ibarat kain yang diperas hingga ke titik darah penghabisan. Sebab pajak, nyatanya tak pandang bulu baik kaya atau miskin. Pemerintahan hari ini ibarat drakula yang kehausan darah. Siap menyasarkan taringnya dengan dalih kebutuhan pembangunan untuk kedepannya.

Pajak Dalam Islam

Al-‘Allamah Syaikh ‘Abdul Qadim Zallum, mendefinisikan pajak sebagai harta yang diwajibkan Allah kepada kaum Muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos yang diwajibkan kepada mereka dalam kondisi ketika tidak ada harta di Baitul Mal kaum Muslim untuk membiayai. (al-Amwal fi Daulati al-Khilafah, hal. 129)
           
Berdasarkan definisi tersebut, pemungutan pajak dalam sistem ekonomi Islam hanya dapat dilakukan ketika negara benar-benar berada dalam kedaruratan ekonomi. Pajak juga tidak dijadikan sebagai sumber pendapatan negara. Sebab, sumber pendapatan negara dalam sistem Islam hanyalah berasal dari fai’, ghanimah, anfal, kharaj, jizyah serta pendapatan negara dari kepemilikan negara seperti usyur, khusus, rikaz, tambang dan zakat. Dan semua dikelola oleh Baitul mal untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Pajak dalam sistem Islam hanya akan dipungut ketika harta Baitul mal masih belum mencukupi dan rakyat akan menanggung bersama dengan membayar pajak yang hanya diperuntukkan pengeluaran wajib Baitul mal, kompensasi, keperluan dan kemanfaatan tertentu, pengeluaran tak terduga, juga melunasi hutang negara.

Walhasil, pajak sejatinya sesuatu yang amat jarang terjadi dalam daulah Khilafah Islamiyah. Sebab negara berusaha sebisa mungkin memanfaatkan sumber daya alam yang ada dalam wilayah daulah demi terpenuhinya kebutuhan rakyat juga mensejahterakan rakyat.

Ironinya, Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, nyatanya kian hari kian menambah sumber penarikan pajak. Yang lebih fatalnya ialah negara menjadikan rujukan Dana Moneter Internatianl atau yang dalam bahasa Inggris disebut International Moneter Finance (IMF). 

Ini jelas berarti negara membiarkan sistem ekonominya disetir oleh kebijakan internasional yang sama sekali tak berpihak kepada kebutuhan rakyat akan kesejahteraan.

Indonesia jelas menolak sistem Islam menjadi dasar negara. Sebab sebagai negeri berasal kapitalis sekuler jelas menjadikan mereka erat terhadap paham neoliberal. Penjajahan gaya baru ini menafikan keinginan rakyat yang sesungguhnya. 

Dambaan kesejahteraan dalam sistem demokrasi hanyalah bayang-bayang semu. Fatamorgana pembangunan negeri hanyalah kamuflase bagi jerat pemerasan penguasa melalui pajak yang memberatkan rakyat.

Melalui pajak yang kian hari kian tak dapat dinalar oleh akal sehat, membuktikan kepada kita sebagai Muslim. Bahwasannya, rezim neoliberal yang ada hari ini telah gagal dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan rakyat. Juga menunjukkan secara nyata bahwa negeri yang menghempaskan Islam dalam pengaturannya menjadi tak berdaya mengelola negara.

Hari ini, kebangkitan Islam kian menggelora. Ijma’ Ulama’ IV bahkan telah menyatakan bahwa Khilafah dan syariah Islam wajib untuk ditegakkan. Sebab kebijakan yang tak pro rakyat, termasuklah penggenjotan pajak yang membuat rakyat kian merasa diinjak, akan sirna. 

Sebab, Khilafah sebagai negara berbasis Islam ialah sebuah institusi yang ada hanya demi tujuan mensejahterakan rakyat dengan terpenuhinya kebutuhan. Bukan dengan pemerasan bak lintah yang haus darah kekayaan.[MO/vp]


           

Posting Komentar