Oleh: Naini Mar Atus

Mediaoposisi.com- Genap dua tahun sudah, SK pencabutan Badan Hukum perkumpulan (BHP) ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah. Namun tampaknya, rezim belum puas dengan pencabutan BHP ormas HTI tersebut, pasalnya rezim kini seolah mencari korban baru.

Seperti yang dikutip dari cnnindonesia.com, Presiden Joko Widodo membuka kemungkinan tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) bagi organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam atau FPI jika tidak tunduk pada Pancasila. Hal itu diungkapkan Jokowi dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP) pada Jumat (27/7).

Menurut Jokowi, pemerintah mungkin saja tidak memperpanjang SKT FPI bila dinilai tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kalaulah pemerintah membubarkan FPI sebagaimana HTI dulu dengan alasan karena bertentangan dengan Pancasila, lalu bagaimana dengan kelompok kiri/separatis, LGBT dan kelompok aliran menyimpang lainnya? Apakah sesuai dengan Pancasila?

Seperti yang kita ketahui, FPI merupakan salah satu ormas yang keberadaannya telah memberikan kontribusi nyata ditengah masyarakat. Kiprah FPI dalam membantu korban bencana alam di Indonesia tidak bisa dianggap sepele. 

Ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab itu selalu terdepan dalam setiap penanganan bencana. Serta menjadi benteng kemungkaran dan kemaksiatan di tengah umat. Lalu, kenapa FPI terancam hendak dibungkam?

Masyarakat merasakan, negara garang melawan gerakan apapun berbau Islam, namun di sisi lain lain bungkam terhadap ancaman  separatis Papua yang nyata ingin memisahkan diri, kelompok kiri, aliran menyimpang (syiah), dan kelompok-kelompok perusak moral, LGBT.

Sebaliknya, kelompok-kelompok seperti lesbian, homoseksual, biseksual dan transgender (LGBT) mereka riil keberadaanyaa mempraktekan gagasannya hingga menimbulkan banyak korban. Bahkan baru-baru ini bangsa Indonesia dikejutkan dengan terungkapnya ratusan pelajar di Tulungagung, Jawa Timur melakukan hubungan sesama jenis.

Dinas Kesehatan Tulungagung mengidentifikasi 498 remaja pelaku homoseksual yang tersebar di tujuh kecamatan. Hasil itu merupakan pendataan selama Januari hingga Juni 2019. Dari jumlah tersebut, 21 pelajar di antaranya positif tertular penyakit HIV (inews.id).

Pegiat LGBT dan pengusung paham sekuler liberal mereka eksis di Indonesia. Bahkan bebas melakukan kampanyenya serta mengajak anak-anak muda. Padahal melakukan hubungan sesama jenis jelas tidak sesuai dengan Pancasila dan dilarang agama manapun di Indonesia.

Namun, jarang kita mendengar langkah pemerintah mempersoalkan kelompok-kelompok LGBT dengan spirit Pancasila. Malah, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin meminta masyarakat merangkul kaum LGBT. Naudzubillah.

Slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" yang sering mereka teriakkan, nyatanya justru mereka sendirilah yang bertolak belakang tak sesuai dengan Pancasila itu sendiri. SDA dan aset negara diobral murah ke swasta asing. Membebani rakyat dengan segala kebijakan yang menyengsarakan.

Utang luar negeri yang menumpuk. PHK massal, sementara TKA membanjiri negeri. Korupsi pejabat yang makin tak terkendali. Mega proyek OBOR justru ditanda tangani. Semua fakta tersebut tidak dianggap sebagai ancaman ideologi. Sebaliknya galak dan garang di hadapan Islam dan umatnya.

Rezim jelas-jelas telah memainkan standar ganda Pancasila, guna menjegal siapa saja yang berani menjadi penghalang. Mulai mengkriminalisasi Islam, mempersekusi Ulama dan umatnya. Disisi lain, Pancasila menjadi alat legitimasi untuk memuluskan kebijakan penguasa. Padahal, kebijakan mereka justru bertolak belakang dengan Pancasila.

Sistem sekuler liberal dan seperangkat aturannya telah menunjukkan kebobrokannya. Sistem ini ramah terhadap paham dan budaya rusak, namun anti terhadap Islam. Isu radikalisme dan anti Pancasila selalu dijadikan senjata untuk menikam lawan. 

Keduanya, kerap menjadi alat untuk membungkam lawan politik yang menghalangi kepentingan penguasa serta kritis terhadap kebijakan dan kesewenang-wenangan rezim yang menyengsarakan rakyat, terlebih itu dilakukan oleh ormas Islam yang menginginkan diterapkannya syariat Islam. Padahal sejatinya Islam dan umatnya inilah yang menjadi garda terdepan negeri ini atas penjajahan dan kemungkaran.

Wacana pencabutan izin dan pembubaran FPI dengan dalih bertentangan dengan Pancasila dan mengancam NKRI merupakan sebuah kezaliman. Oleh karena itu, sudah saatnya kita merapatkan barisan, mengencangkang ukhuwah.

Saling mendukung dalam dakwah demi tegaknya syariah dan khilafah. Menyatukan visi dan misi yang akan membawa kesejahteraan bagi negeri. Kalaulah ada yang harus dibubarkan, sistem kapitalis sekuler liberallah yang harus bubar, yang nyata membawa kerusakan bagi negeri. [MO.IP]


Posting Komentar