Oleh: Adibah Shakilah Ufairah
(Aktivis Dakwah Kampus)

Mediaoposisi.com-Isu Radikalisme kembali mencuat, kini menjadi sorotan adalah dunia kampus. Seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius, menurutnya paham radikalisme sudah menyusup ke sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia.

Dan langkah inipun dibuktikan BNPT yang bekerjasama dengan Kemristekdikti untuk memberantas paham yang dianggap sebagai tindakan radikalisme.

Deradikalisaisi mengacu pada tindakan preventif kontraterorisme atau strategi untuk menetralisir paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan.

Tujuan dari deradikalisasi ini adalah untuk mengembalikan para aktor terlibat yang memiliki pemahaman radikal untuk kembali kejalan pemikiran yang lebih moderat.

Terorisme telah menjadi permasalahan serius bagi dunia internasional karena setiap saat akan membahayakan keamanan nasional bagi negara maka dari itu program deradikalisasi dibutuhkan sebagai formula penanggulang dan pencegahan pemahaman radikal seperti terorisme.

Kata radikal berasal dari kata radix yang dalam bahasa Latin artinya akar. Dalam kamus, kata radikal memiliki arti: mendasar (sampai pada hal yang prinsip), sikap politik amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan), maju dalam berpikir dan bertindak (KBBI, ed-4,cet.I, 2008).

Dari makna ini saja terlihat bahwa makna Radikal cukup netral dan sangat tergantung dari konteks mengakar (radikal) dalam hal apa, jika menuntutnya perubahan mendasar. Perubahan yang positif karena kondisi konstelasi politik yang tidak kondusif dan menghasilkan berbagai permasalahan akibat dari akar penerapan sistem yang salah, tentu makna radikal akan menjadi makan yang postif begitu pula sebaliknya.

Radikalisme menjadi suatu kata yang seolah memiliki dimensi yang horor, radikalisme dianggap suatu faham yang menginspirasi terjadinya berbagai teror dan lahirnya para teroris.Seseorang jadi teroris, berawal dari radikal. Terjadilah penambahan delik yang di mana perbuatan kekerasan menjadi pemikiran kekerasan yang menghukumi pemikiran.

Kekhawatiran ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius, menurutnya paham radikalisme sudah menyusup ke sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia.

Ia pun meminta pengelola perguruan tinggi untuk semakin meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas mahasiswa, terutama organisasi kemahasiswaan yang bersifat eksklusif (CNN/3/09/16).

Kolaborasi 3 menteri untuk melawan radikalisme di dunia kampus juga dilakukan. Kementerian Agama, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Pertahanan menjalin sinergi dalam program deradikalisasi di perguruan tinggi umum (PTU). (Jppn.goo.id 29/03/2017)

Adanya stigma radikalisme juga terasa kental dalam laporan Kemenag meyatakan isu sentral atau konten cuci otak yang dilakukan oleh kelompok radikal adalah tentang pemerintahan thogut, penoalakan demokrasi, anti liberal, keatidakadilan, korupsi dan ide untuk mengganti negara dengan negara Islam (22/05/2012)

Jika deradikalisasi yang dilakukan menyasar kaum intelektual dengan stigma radikalisme versi diatas maka yang menjadi sasaran utama adalah Lembaga Dakwah Kampus.

Hal ini secara gamblang diungkap oleh mantan kepala BNPT Ansyad, ia mengatakan terorisme merupakan anak kandung dari radikalisme. Untuk ditingkat kampus, radikalisme menyebar melalui Lembaga Dakwah Kampus (tribunpontianak.co.id. 02/06/2016).

Apabila upaya deradikalisasi menjadi pintu pembungkaman LDK maka jangan salahkan bila mahasiswa lebih banyak nongkrong di cafe atau club bukan lagi di masjid, mahasiswa menjadi sekuler, mahasiswa bergaya liberal.

Jangan salahkan bila akhirnya banyak fenomena di kampus, free seks, narkoba, dan perilaku amoral serta kejahatan semakin marak di tengah agent of change.

Ini berkolerasi karena kejahatan akan marak muncul jika orang baik diantara mereka diam. Nah dengan adanya LDK sebagai corong wadah dakwah mahasiswa saja masih marak kerusakan apalagi jika dihambat.Karena penjajahan ini aset-aset Bangsa berupa Sumber daya alam dijarah asing dan aseng lewat UU, bahkan aset berupa anak-anak bangsa mengalami destruksi moral akibat penjajahan pemikiran yang diimpor dari barat berupa liberalisme, hedonisme, dan isme-isme lain yang bahkan lebih toksik dari sianida, karena kerusakannya bersifat kronik, tak terasa tapi membunuh secara perlahan.

Deradikalisasi ditinjau dari segi hukum
Produk hukum itu ketentuan pidananya harus tertulis (lex scripta), rumusan ketentuan pidananya harus jelas (lex certa) dan terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif/lexpraevia).

"Asas legalitas dalam hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, itu mewajibkan setiap ketentuan pidana itu harus tertulis, tidak boleh seseorang dipidana atas ketentuan yang belum diatur sebelumnya, bahwa perbuatan itu terkategori tindak pidana.”

"Radikalisme ini secara nomenklatur hukum tidak dikenal. Tidak ada satupun UU atau ketentuan pasal pidana yang membuat definisi tertulis dan terperinci mengenai hal ini. Didalam UU No. 5 tahun 2018 tentang anti terorisme, hanya dikenal istilah kontra Radikalisasi dan deradikalisasi. Keduanya, juga tidak memuat rumusan jelas apa yang dimaksud dengan Radikalisasi itu sendiri.

Radikalisme cenderung digunakan sebagai alat politik untuk membungkam setiap ujaran kritis yang berseberangan dengan kepentingan politik rezim. Sebagai contoh Prof Suteki mengalami persekusi yang berujung pencabutan dua jabatan fungsional beliau, sebagai Kaprodi Magister Ilmu Hukum Undip dan Ketua Senat Fakultas hukum.

Melihat isu radikalisme ini sengaja diproduksi untuk mengalihkan persoalan bangsa yang sesungguhnya dan mengkambinghitamkan elemen umat Islam yang gigih berjuang untuk mengembalikan kebajikan negeri ini dengan menerapkan syariat Islam.

"Radikalisme itu pengalihan isu, untuk menutupi kegagalan rezim. Rezim yang korupsi, menumpuk hutang, gagal menciptakan pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, menjual aset bangsa, gagal menekan angka kemiskinan, ingin menghilangkan kontrol dan kritik publik dengan isu radikalisme"

Istilah radikalisme tidak dikenal dalam nomenklatur hukum bahkan tidak ada definisi bakunya. Radikalisme lebih nampak sebagai alat politik yang diterapkan untuk menghakimi lawan politik dengan tudingan sepihak oleh pihak yang memiliki otoritas.

Tudingan ASN terpapar radikalisme, dosen radikal, masjid radikal, kampus Radikal, ustadz radikal, semuanya tidak memiliki argumentasi hukum. Tudingan yang ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi baik sanksi hukum maupun sanksi sosial hanya dibangun di atas narasi politik, politik yang berbasis pada nilai Islamophobia.

Radikalisme itu sendiri tidak memiliki Devinisi baku, di dalam UU No. 5 tahun 2018 tentang perubahan UU terorisme, hanya mengatur tentang tindakan pencegahan terorisme dengan dua pendekatan : deradikalisasi dan kontra Radikalisasi. (Pasal 43A ayat 3). Artinya, secara hukum istilah radikalisme itu sendiri belum terdefinisikan secara jelas dan lengkap.

Berbeda dengan Radikalisme, istilah terorisme justru telah memiliki definisi baku. Di dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) UU No. 5 tahun 2018 dijelaskan bahwa :

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”

Dr. Luthfi Hakim SH MH memandang radikalisme bermula dari isu politik, mengambil sarana politik hukum untuk kemudian menggunakan kebijakan hukum dalam mengeksekusinya. Target isu radikalisme adalah untuk membungkam gerakan Islam yang berorientasi pada visi Islam kaffah, Islam sebagai ideologi yang mengatur segala aspek kehidupan.

"Islam itu selain agama juga sebuah ideologi, sebagaimana ideologi kapitalisme maupun sosialisme. Konsepsi Islam kaffah, yang memberi aturan hidup bagi seluruh problematika kehidupan inilah, yang membuat barat berusaha keras membungkam kebangkitan Islam politik" tegasnya.

Proses radikalisme lebih sering menggunakan pendekatan stigmatisasi, tanpa dasar hukum yang jelas namun seolah dianggap merupakan kebijakan implementasi hukum. Jika ditelusuri, tak ada rujukan UU atau produk legislasi yang jelas yang dijadikan sandaran hukum untuk menjalankan visi deradikalisasi.

Faktanya, kelompok teroris radikalis OPM yang secara nyata melakukan tindakan separatisme, pemberontakan, radikalisme dengan fisik dan senjata, tidak pernah dicap radikal, apalagi teroris. OPM hanya digelari KSB atau paling banter KKSB (Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata).

Namun, ketika umat ini terikat dan ingin memurnikan ajaran Islam, ingin terikat secara kaffah dengan ajaran Kanjeng Nabi, langsung dituding radikal. Siswa MAN mengibarkan bendera tauhid dituding terafiliasi kelompok radikal, berjenggot dicap radikal, menghafal quran dan taat sholat tahajud dianggap radikal, ingin kembali kepada syariat Islam secara kaffah juga dituding radikal. Sampai sampai, menyampaikan dakwah khilafah yang merupakan ajaran Islam pun langsung di stigma radikal.

Radikalisme Islam, Isu Hukum atau Isu Politik ?

Pertama, radikalisme itu isu politik yang meminjam legitimasi hukum. Artinya, ada motif politik dibalik digulirkannya isu radikalisme. Sementara, hukum hanyalah alat untuk melegitimasi kebijakan politik yang meminjam sarana isu radikalisme.

Kedua, motif politik dibalik isu radikalisme adalah upaya terstruktur yang menggunakan dan atau meminjam kekuasaan negara, untuk membungkam atau setidaknya menghambat laju kebangkitan Islam. Motif ini dibungkus kebijakan hukum, yang dijadikan sarana untuk mengkriminalisasi elemen pergerakan Islam dalam kancah interaksi sosial ditengah masyarakat.

Ketiga, kebangkitan yang dimaksud adalah kebangkitan Islam politik, bukan sekedar Islam spiritual. Yang dihambat oleh rezim adalah perkembangan dan kebangkitan gerakan Islam yang menginginkan syariat Islam diterapkan secara kaffah, baik dalam kehidupan pribadi, kelompok masyarakat hingga bernegara.

Keempat, aktor dibalik isu radikalisme adalah kapitalisme barat. Sementara, rezim saat ini hanya mengimpor dan menjajakannya kepada masyarakat, dengan tujuan untuk melindungi kekuasaannya yang rapuh. Radikalisme adalah babak baru pertarungan politik ideologi kapitalisme global melawan Islam, setelah gagal menjual isu terorisme.

Deradikalisasi, Bahaya Nyata Umat Islam

Deradikalisasi cukup berbahaya untuk umat Islam karena berpotensi menyimpang, melahirkan tafsiran-tafsiran yang menyesatkan terhadap nash-nash syariah, membangun pemahaman yang kontruksi dalil dan argumentasi (hujjah) nya lemah, menyelaraskan nash-nash syariah terhadap realitas sekuar dan memaksakan dalil mengikuti konteks aktualnya.

Contohnya adalah upaya tahrif (penyimpangan) pada makna jihad, tasamuh (toleransi) syura dan demokrasi, hijrah,thaguut, muslim, kafir, umaatan .

Selain itu umat akan terpecah-belah dengan kategorisasi radikal-moderat, fundamentalis-liberal, Islam ekstrem- Islam rahmatan, Islam garis keras- Islam toleran dan istilah yang tidak ada dasar pijakannya dalam Islam.

Hal ini mirip seperti langkah Orentalis memecah-belah umat Islam dan menjadikan umat jauh dari pemahaman dan sikap berislam yang kaffah dalam seluruh aspek kehidupan mereka Pada akhirnya umat tidak mampu menjadikan Islam sebagai akidah dan sayriah secara utuh serta sebgai pedoman spiritul dan kehidupan politik.

Maka dari itu, bisa disimpulkan bahawa deradikalisasi sesungguhnya adalahh upaya deislamisasi tehadap mayoritas umat Islam yang menjadi penghuni negeri ini.

Lebih dari itu, deradikalisasi melahirkan bahaya lain, yakni langgengnya imperialisme Barat di negeri Indonesia atas nama HAM, demokrasi, pasar bebas dan peribahan iklim. Bahaya yang lebih besar dari deradikalisasi adalah tetap bercokolnya sistem sekular dengan dempkrasinya serta semakin terjauhkannya sistem Islam.

Padahal jelas, selama ini demokrasi dan sekularisme telah menjerumuskan umat Islam ke dalam jurang kehidupan yang sempit dalam seluruh aspeknya. Umat jauh dari kebahagiaan lahir-batin.

Apakah ketika seorang muslim sebenarnya dengan memahami dan mengamalkan Islam Kaffah? Bahkan seharusnya berbangga dan bahagialah menjadi hamba yang taat dari Sang Kahaliq.

Namun mengapa sekarang radikal sesuatu yang buruk? Ada apa dengan negeri yang mayoritas muslim ini?

Ini semua karena telah merebak Islamophobia (akut). Bahwa problem dasar bangsa ini bukanlah Islam karena Islam adalah rahmatan lil’alamin, namun yang menjadi problem adalah sekularisme dan kaptalisme yang rusak secara asas dan merusak kehidupan itu sendiri.

Islam sebagai ajaran Ilahiyah saat di terapakn secara kaffah dalam sistem Khilafah Islamiyah telah mampu menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan semua warga negara. Mampu menjaga aspek kemanusiaan, menerapkan keadilan dan memberi kesejahteraan bagi umat.

Negara-negara Baratlah yang telah berusaha keras untuk mencegah bangkitnya kekuatan Islam hakiki. Karena dengan bangkitnya Islam sebagai kekuatan politik akan meminggirkan kezaliman dan keserakahan mereka.

Wajarlah bila kemudian Barat memecah belah umat Islam. Janganlah muslim sampai terjebak pelaku penyebar “Teror Islamophobia,” di tengah umat dengan slogan “Teroriseme dan Radikalisme”

"Visi utama umat ini adalah menjadi hamba, menerapkan Islam secara kaffah, menyerahkan seluruh kedaulatan kepada Allah SWT. Sebab, kedaulatan rakyat yang diadopsi demokrasi itu, nyatanya menyelisihi ajaran nabi yang meletakkan kedaulatan pada wahyu" [MO/vp]


Posting Komentar