Oleh : Erwina 

Mediaoposisi.com-Pembangunan desa meningkat pesat. Harapan itu tersemat dengan digelontorkannya sejumlah anggaran untuk dana desa. Tercatat sudah 257 triliun rupiah yang disalurkan ke 74.950 desa yang ada di seluruh Indonesia sejak 2015 lalu. 

Anggaran untuk desa terus berlanjut hingga lima tahun ke depan. Sebanyak 400 triliun rupiah dianggarkan hingga 2024 mendatang. Namun dana desa yang melimpah tersebut berbuah petaka. Dugaan penyalahgunaan dana desa menyeret 400 orang kepala desa pada masalah hukum. (http://m.suarasurabaya.net/31/7/2019)

Walaupun demikian dana desa yang digelontorkan telah membuahkan hasil. Sekjen kemendes mengklaim, terdapat satu juta meter jembatan yang telah dibangun di sejumlah desa di Indonesia, total 1.100 km jalan desa yang telah dibangun atau setara 18 kali panjang pulau Jawa sejak 2015. Semuanya menggunakan dana desa.  (http://m.suarasurabaya.net/31/7/2019). 

Sayangnya dana desa yang melimpah tersebut mengundang godaan penyalahgunaan baik karena kesengajaan atau kesalahan administrasi.

Pengelolaan dana desa yang melimpah sangat dibutuhkan agar pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan berdaya guna. Hal ini membutuhkan perencanaan yang baik serta sesuai dan sejalan dengan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang di desa khususnya dan negara umumnya. 

Dengan demikian akan ada kesinambungan pembangunan, terlebih ketika infrastruktur digaungkan sebagai andalan oleh rezim sekarang. Karenanya dibutuhkan sosialisasi penggunaan dana desa ini sekaligus administrasinya sehingga tidak ada kekeliruan dalam laporan pertanggungjawabannya.

Kesalahpahaman dalam administrasi dan penggunaan dana akan berbuah bencana. Dalam kondisi sistem hukum yang lemah, ketiadaan kontrol sosial, mudah menjadikan seseorang memiliki iman yang lemah. Tergoda materi yang melimpah. Korupsipun jadilah.

Itulah ketika pembangunan berjalan tidak berasaskan aqidah, apalagi syariah. Keimanan hanya dianggap sah bila menjalankan ibadah. Adapun urusan duniawi tak sedikitpun menoleh pada syariah. Itulah sekularisme yang melanda umat. Dana desapun dianggap tak terkait sedikitpun.

Sejatinya tugas negara untuk merencanakan pembangunan di seluruh aspek kehidupan. Baik di desa atau kota. Perencanaan yang jelas dan rinci sekaligus dengan anggaran yang tersedia. Pelaksanaan diserahkan pada perangkat desa. Pengawasan agar waspada terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan dana.

Setidaknya tiga pilar ini mampu menjaga dan menyukseskan pembangunan di desa. Pertama, kekuatan aqidah individu perangkat desa. Paham bahwa jabatan adalah amanah. Bila ingin berkah jangan serakah, apalagi tatkala guyuran dana desa melimpah. Taat syariah wajib dijaga sebagai bukti takwa.

Kedua, kontrol sosial dari mayarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan dikawal agar berjalan sesuai pedoman. Penyimpangan dihindarkan. Saling mengingatkan terus dilakukan. Tersinggung atau sakit hati disingkirkan demi pembangunan berkah sesuai amanah.

Ketiga, peran negara dalam menerapkan kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam Islam, pemimpin pemegang kendali karena posisinya sebagai raain (pemimpin) dan sebagai junnah (perisai/pelindung/penjaga) rakyat. 

Menjaga rakyat agar hidup layak dengan pembangunan yang menyejahterakan dan memudahkan urusan sesuai dengan amanah yang dibebankan. Sebagaimana sabda nabi muhammad saw ”Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari). Juga sabdanya 

"Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll).

Dengan demikian tak mudah tergiur walau dana desa diguyur. Pondasi takwa menjadi pegangan bagi perangkat desa terlebih kepala desa. Amanah dijaga agar tidak terseret dalam masalah hukum. [MO/vp]

Posting Komentar