Oleh : Hadaina
(Komunitas Mahasiswa Mengaji)

Mediaoposisi.com-Tidak akan pernah bisa rasanya para petani yang hidup di negeri agraris sebesar Indonesia untuk berharap menjadi si kaya raya. Jangankan untuk mendapat keuntungan, untuk sekedar usaha tak rugi pun sulit rasanya.

Kasus yang terus ada. belum setahun  kasus ini sempat viral, sekarang mesti di-blow up kembali. Kebijakan penguasa selalu tidak ramah, atau mungkin tidak akan pernah ramah pada mereka para petani. Momentum panen raya, pemerintah justru tega membuka keran impor. Pasalnya, petani adalah satu dari sekian produsen lokal yang dirugikan.

Hingga Agustus ini, ada beberapa impor yang dilakukan pemerintah. Seperti impor beras yang diberikan saat petani sedang panen raya. Bahkan inpor sempat dipaksakan saat kapasitas Gudang Bulog sudah berlebih. 

Kemudian impor gula yang bahkan Indonesia merupakan importer terbesar di dunia. Belum lagi jagung, baja, bawang putih, pupuk, dan produk semen asing yang padahal produksi semen Indonesia masih surplus 35 juta ton per tahun.

Dengan saing harga yang compatible ini mengakibatkan harga hasil produksi pangan di tingkat petani ataupun produsen lokal lainnya terjun bebas. Mereka nyaris selalu rugi besar. Biaya produksi yang mereka keluarkan ternyata tidak tertutupi oleh harga jual barang.

Presiden Joko Widodo sendiri sebenarna mengetahui bila dampak dari derasnya impor ini membuat defisit neraca perdagangan Indonesia masih melebar di angka 1,93 milyar dollar AS per Juli 2019 dibandingkan capaian year on year 2018. Belum lagi, sepanjang 2018 defisit neraca perdagangan tercatat menjadi yang terdalam dengan nilai 8,70 miliat dollar AS selama periode pertama jokowi.

Bicara tentang presiden, memang di masa pemerintahan ini impor semakin gila-gilaan. Program nawacita yang digulirkan di awal periode pertama yang salah satunya mengatakan mengenai janji mewujudkan kedaulatan pangan. Namun program tersebut nyatanya belum berhasil. Bahkan yang ada impor pangan merupakan kebijakan andalan.

Banyak berdalih tentang dilaksanakannya impor. Bukan soal penyimpanan bahan pangan di gudang Bulog yang tersebar yang padahal itu bukan permasalahan utama. Ataupun kekalahan Indonesia oleh Brasil di World Trade Organization (WTO) sehingga menambah daftar panjang serbuan barang impor yang masuk ke dalam negeri. Ini tentang akar permasalahan mengapa kasus ini kian terjadi dan sulit diberantas.

Jika dicermati, akar permasalahan impor bukan disebabkan kelangkaan barang semata ataupun dalih-dalih lainnya. Ini merupakan bukti kegagalan negara dalam mewujudkan daulat pangan dan pengelolaan distribusi yang berhubungan dengan maraknya praktis spekulasi dan kartel pangan, serta tingkat daya beli rakyat yang masih rendah.

Untuk memberantas permasalahan ini memang harus menyelesaikan dari akar permasalahan yakni membangun secara serius kedaulatan pangan, memerbaiki pengelolaan distribusi dengan menilik secara rinci sehingga sulit ditemukan jalur hambatan menjadikan semua wilayah bisa tercukupi kebutuhannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Kemudian bagaimana dalam meningkatkan level kesejahteraan masyarakat terkhusus hak para petani lokal yang dilindungi untuk penentu suksesnya proyek daulat pangan dari kejahatan para spekulan.

Sayang pada kenyataannya upaya-upaya tersebut sulit direalisasikan karena negeri ini masih digenggam erat oleh kapitalisme-neoliberal. Negara di bawah rezim seperti ini memang tak diatur untuk menjadi pengurus dan pelindung rakyat. 

Negara hanya berfungsi sebagai regulator. Sementara regulasi yang dibuat dipastikan hanya akan menguntungkan para kapitalis yang bersimbiosis mutualisma dengan para pemegang kekuasaan.

Tak heran pula jika dalam sistem ini, kita lihat negara seringkali bertindak sebagai pedagang. Negara tak sungkan mencari selisih harga saat bertransaksi dengan rakyat. Dan sebagai pedagang, negara tak mau peduli jika kebijakannya menyengsarakan rakyat.

Kondisi ini tentu berbeda dengan Islam. Dalam Islam negara diperintah oleh syariat untuk memfungsikan dirinya sebagai pengurus dan pelindung. 

Salah satunya termanifestasi dalam bentuk jaminan kesejahteraan bagi seluruh warga tanpa kecuali, baik jaminan pemenuhan akan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan), maupun jaminan pemenuhan kebutuhan komunal seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Sebagai din yang sempurna, Islam memiliki berbagai aturan yang bisa mewujudkan tujuan tersebut. Termasuk mewujudkan kedaulatan pangan yang merupakan salah satu komponen terwujudnya kesejahteraan rakyat tadi.

Adanya hukum-hukum tentang kepemilikan, hukum-hukum tentang tanah (termasuk soal pengelolaan tanah mati dan tanah produktif), hukum-hukum yang mencegah mandeknya distribusi (seperti larangan ihtikar/praktek penimbunan dan monopoli, larangan menimbun emas-perak/mata uang, larangan penipuan dan mendistorsi harga pasar), hukum-hukum sanksi yang tegas atas tindak pelanggaran, serta ketatnya aturan-aturan terkait perdagangan luar negeri, menunjukkan bahwa islam begitu memperhatikan urusan kesejahteraan masyarakat, terkhusus urusan kedaulatan pangan ini.

Jika dicermati pula, begitu banyak praktik Rasulullah Saw para Khalifah setelahnya sebagai kepala negara, yang menunjukkan bagaimana keseriusan negara dalam sistem Islam memfungsikan dirinya sebagai penjamin atas kebutuhan dasar rakyatnya sekaligus pelindung mereka dari kebinasaan.

Hingga catatan sejarah peradaban Islam dipenuhi kisah-kisah menakjubkan soal tingginya level kesejahteraan yang tidak bisa diungguli oleh peradaban manapun, termasuk peradaban yang sekarang dipaksakan mencengkeram manusia.

Oleh karenanya, sangat naif jika umat ini mau tetap mempertahankan sistem kapitalis neoliberal yang sudah terbukti negara bentukannya gagal total mewujudkan kesejahteraan, termasuk daulat pangan. Selain berdosa, juga karena sistem ini sudah di ambang kehancuran. Saatnya kita bertaubat dengan kembali ke pangkuan sistem Islam.

Sumber:

SNA. 2019.Kapitalis Neoliberal. Muslimahnews.com (Sabtu, 17 Agustus 2019 16.57).
Fabian Thomas, Vincent. 2019. Menteri Perdagangan “Ugal-Ugalan” Dalam Impor. Tirtoid.com (Sabtu, 17 Agustus 2019 16.57)
Khory Alfarizi, Moh. Prima, Erwin. 2019. LIPI Bikin Implan Titanium untuk Indonesia. Tempoco.com ((Sabtu, 17 Agustus 2019 16.57)

Posting Komentar