Oleh: NR. Tambunan

Mediaoposisi.com- Potret Ibu Kota
Baru-baru ini “Laporan Mendalam” CNN Indonesia merilis tajuk yang membahas tentang kampung kumuh di Jakarta dan permasalahan di seputarnya. Sebuah tema yang sebenarnya telah menjadi potret pajangan di galeri sejarah pergantian kepemimpinan Jakarta dari masa ke masa. Sebuah judul dari berbagai macam aksi kebijakan yang berjilid-jilid untuk dapat menyelesaikan masalah yang senantiasa melingkupi Jakarta dan kawasan kumuh perkotaannya yang tak kunjung usai.

Jakarta dengan gedung-gedung tingginya. Pusat mata dunia saat memandang Indonesia. Ibu kota yang angkuh dengan segenap perhiasan gemerlap pembangunannya yang ia coba untuk tampakkan. Namun tak dapat dipungkiri, ada bagian tak terpisahkan dalam dirinya yang membuat raut muka berubah saat memandangnya. Ibarat koreng yang tak kunjung sembuh, menguar bau tak sedap, mengganggu pandangan mata dan menimbulkan keinginan untuk menggaruknya tuk menghilangkan rasa gatal namun tak mampu, karena jika digaruk maka luka kan timbul dan semakin parah sakitnya. Itulah kampung kumuh ibu kota dan kemiskinan yang melekat, korban urbanisasi yang gagal berkompetisi dalam hutan beton belantara Jakarta yang kejam.

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, pada 2017 mencatat 86 persen rukun warga (RW) di DKI Jakarta masuk kategori kumuh. Jumlah ini didapat dari pendataan yang dilakukan pada 521 RW. Dari hasil pendataan dinyatakan 445 RW kumuh dalam berbagai tingkatan yang tersebar mulai dari Kampung Pulo-Melayu, Palmerah-Tambora, Cilincing-Penjaringan, hingga Tebet (cnnindonesia.com, 22/08/2019). Jumlah yang menunjukkan bahwa hampir sepertiga Jakarta termasuk dalam kawasan kumuh. Sebuah besaran kawasan yang tentunya menjadi sasaran kebijakan penguasa untuk dapat ditata keberadaannya.

Tak habis-habis upaya yang dilakukan, namun tak kunjung membuahkan hasil. Dari cara-cara yang traumatis seperti penggusuran hingga pendekatan psikologis dengan LSM, persoalan kawasan kumuh tetap berlanjut. Salah satu penyebab bertahannya perkampungan ini adalah adanya gelombang urbanisasi yang melanda Jakarta setiap tahunnya. Arus perpindahan masyarakat dari luar Jakarta untuk mengadu nasib dan peruntungannya di kota ini, selalu saja menjadi momok yang membutuhkan solusi tuntas. Perkampungan kumuh ibu kota pun cenderung semakin bertambah luas.

Mengurai Tumpukan Kampung Kumuh Ibu Kota
Permasalahan ini takkan usai jika akar permasalahan tak jua dapat diidentifikasi dengan baik. Urbanisasi yang dianggap sebagai masalah utama, sebenarnya bukanlah hal yang menjadi titik ampuh dalam menghentikan meluas dan menetapnya kawasan kumuh. Toh, Jakarta pernah mengambil kebijakan untuk menutup keran masuknya pendatang ke wilayahnya, namun kenyataan membuktikan bahwa perkampungan kumuh tetap menempel di tubuh Jakarta hingga saat ini.

Penataan kawasan kumuh pun bukanlah hal yang menjadi solusi, sebab permasalahan pokok bukanlah terletak pada tempat mereka tinggal. Pemindahan masyarakat ke rumah susun pada periode kepemimpinan Jakarta sebelumnya membuktikan hal tersebut. kebijakan tambal sulam yang memicu permasalahan lainnya, sedangkan perkampungan kumuh tetap saja menggejala.

Apabila kita mengamati dengan seksama, maka kemiskinan adalah permasalahan yang teridentifikasi sebagai salah satu fenomena yang memicu terbentuknya area kumuh perkotaan. Urbanisasi tak mungkin terjadi jika warga di luar Jakarta telah terpenuhi hajat hidupnya dengan baik. Mereka tak mungkin jauh-jauh meninggalkan keluarga dan kampung halamannya ke ibu kota jika semua kebutuhannya telah terjamin sepenuhnya. Warga Jakarta sendiripun, jika ditanya satu persatu, pasti takkan sudi tinggal di kawasan yang rendah sanitasi, sempit, rawan kriminalitas dan tercemar polusi. Kemiskinan, adalah alasan mereka bertahan dan nekad menjalani hidupnya dalam kondisi yang tidak sehat.  

Menghilangkan kemiskinan adalah tugas negara sebagai pelayan masyarakat. Namun tak bisa dipungkiri negara pulalah yang saat ini telah melakukan pemiskinan secara terstruktur. Faktor sistem pada negaralah yang menyebabkan perkampungan kumuh akan tetap ada dan bahkan bertambah luas. Jika saja negara mampu menjamin tersedianya pekerjaan bagi warga negara dimana pun tanpa harus berpindah tempat ke ibu kota, maka urbanisasi takkan terjadi. Jika negara memberikan pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan yang murah lagi gratis, dan harga sembako yang terjangkau, maka masyarakat tak perlu berkutat dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang melampaui kemampuannya. 

Meskipun faktor individu dan sosial juga berperan dalam menuntaskan kemiskinan, negara tetaplah faktor utama yang memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur dan memberikan perlindungan pada warganya. Inilah yang dicontohkan dan tergambar jelas dalam sistem pemerintahan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan para Khalifah sesudah Beliau. Kawasan kumuh perkotaan adalah hal yang tak pernah tercatat dalam sejarah penerapan syariat Islam dalam sistem Khilafah selama berabad-abad lamanya. Para khalifah memastikan setiap warga negara mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Perkotaan ditata dengan perencanaan dari segala aspek, sanitasi yang sempurna dan bahkan arsitektur yang khas. Contohnya adalah Baghdad dan Cordoba.

Kota Tanpa Slum Area Bukan Ilusi
Menurut para sejarahwan perkotaan Modelski maupun Chandler, Baghdad di Iraq memegang rekor kota terbesar di dunia dari abad-8 M sampai abad-13 M.  Penduduk Baghdad pada tahun 1000 M ditaksir sudah 1.500.000 jiwa. Peringkat kedua diduduki oleh Cordoba di Spanyol yang saat itu juga wilayah Islam dengan 500.000 jiwa dan baru Konstantinopel yang saat itu masih ibu kota Romawi-Byzantium dengan 300.000 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang banyak tersebut, para pengelana Barat melaporkan bahwa baik Baghdad maupun Cordoba adalah kota-kota yang tertata rapi, dengan saluran sanitasi pembuang najis di bawah tanah serta jalan-jalan luas yang bersih dan diberi penerangan pada malam hari (www.fahmiamhar.com, 20/01/2010). Potret kemiskinan dan kekumuhan tentunya absen dari catatan para pengelana ini. 

Fakta ini adalah hal yang seharusnya menjadi pelajaran bagi penguasa. Penataan kawasan kumuh ibu kota takkan usai hanya dengan konsep Community Action Plan (CAP). Perlu upaya yang strategis dan sistematis dari sisi negara untuk dapat menuntaskan slum area di Jakarta. Kemiskinan dan urbanisasi, menjadikan kampung kumuh Jakarta laksana adalah api dalam sekam yang mampu membakar ibu kota. Bahkan bukan tak mungkin, calon ibu kota Indonesia berikutnya akan mengalami masalah berulang seperti Jakarta.

Hanya dengan penerapan sistem yang sempurna, maka persoalan kampung kumuh ibu kota akan berakhir dan takkan pernah berulang. Sistem ekonomi Kapitalis saat ini telah mencengkeram umat dengan kemiskinan dan kesengsaraan. Sistem yang membuat jurang tinggi antara kaya dan miskin, kumuh dan elit, berpendidikan dan bodoh. Sistem yang harus segera disingkirkan dan diganti dengan sistem Islam yang mensejahterakan dan memanusiakan manusia. Dengan penerapan syariat Islam, kota tanpa slum area bukan lagi hanya ilusi, perkembangan kampung kumuh akan berakhir tak hanya di ibu kota tapi di seluruh negara ini. [MO/ra]

Posting Komentar