Oleh : Rizkya Amaroddini

Mediaoposisi.com-  Tak dipungkiri bahwa listrik menjadi kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Kebutuhan ini jika dipadamkan akan mengalami kerugian yang signifikan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait pemadaman listrik. Mari sejenak kita mengumpulkan kerugian yang di alami masyarakat. Dilansir dari CNNINDONESIA bahwa diketahui, pemadaman secara luas dan massa terjadi Jumat (4/8) sejak pukul 11/48 WIB. Pemadaman terjadi di Jabodetabek, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah. 

Di Jakarta, pemadaman berimbas ke sejumlah fasilitas publik. Lampu lalu lintas sepanjang Jakarta mati. Perjalanan KRL Commuterline terhenti. Sementara itu, diketahui empat kereta MRT sempat tertahan di terowongan bawah tanah. Para penumpang dievakuasi.

Di Jawa Barat, pemadaman listrik berimbas kepada pos pengamatan Gunung Tangkuban Parahu. Pos pengamatan tersebut beralih alat pantau dengan tenaga solar panel dan accu. Petugas berharap pemadaman tidak dilakukan dalam waktu yang cukup lama.

Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka menyebut gangguan transmisi menyebabkan listrik padam di Jabodetabek, sebagian Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Suprateka menyebut gangguan terjadi pada sisi transmisi Ungaran dan Pemalang, Jawa Tengah 500 kV, yang mengakibatkan transfer energi dari timur ke barat mengalami kegagalan. 

Selain itu, pemadaman juga disebabkan terjadinya gangguan pada transmisi SUTET 500 kV yang mengakibatkan padamnya sejumlah area Jawa Barat. Bahkan beberapa pihak memberikan kompensasi melalui tambahan kuota, telepon, sms bagi pengguna kartu tertentu, yang hakikatnya hanya sebagai pengalihan isu agar masyarakat senang dengan kompensasi tersebut dan lupa di balik layar  padamnya listrik seperti apa.

Namun tahukah anda jika listrik di jadikan alat Negara dalam mensukseskan pembangunan infrastruktur. Mengapa ? Kita tidak memungkiri bahwa kemajuan bangsa di mulai dengan kemajuan infrastruktur. Kita pun sadar bahwa perkapita infrastruktur Indonesia sangat tertinggal dari negara-negara lain. Tapi tahukan anda jika dari mana dana pembangunan infrastruktur itu ?

Modal asing yang ditanamkan di Indonesia dalam bentuk hutang dan dalam bentuk perjanjian tertulis mengungkap bahwa infrastruktur itu harus di bangun sekalipun memakai hutang. Mari kita perdalam lagi.

Sepanjang 2019, Indonesia tercatat sudah menerima kucuran dana dari Bank Dunia hingga $1,4 miliar AS (setara Rp19,79 triliun).
Pinjaman dicairkan untuk lima program berbeda. Seluruhnya diajukan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta pembangunan daerah tertinggal.
Posisi utang hingga akhir Mei 2019 mencapai Rp4.571, 89 triliun. Posisi itu naik dibandingkan Mei 2018, sebesar Rp4.169 triliun.
Jika diperinci, sebanyak 82,88 persen utang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.789,35 triliun, pinjaman luar negeri sebesar Rp775,64 triliun (16,97 persen), dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp6,9 triliun (0,15 persen).
Itu hanya nominal hutang Indonesia, belum di bayar dengan bunga dari hutang tersebut. Alhasil bagaimana membayar hutang Indonesia yakni dengan pajak.Coba perhatikan dalam kehidupan kita selalu di tarif dengan pajak.
Di Jerman semua kebutuhan memang gratis. Namun pajak yang tinggi sepadan dengan fasilitas seperti pendidikan, kesehatan dll.
Seluruh aspek di Indonesia penuh dengan pajak namun fasilitas tidak sepadan. Saya berujar demikian bukan untuk membandingkan Indonesia dengan Jerman namun sedikit menggambarkan ketimpangan yang terjadi yang belum di sadari oleh kebanyakan rakyat.
Siapakah yang patut di salahkan dalam hal ini ? Siapakah yang menjadi korban tindak kedzaliman ini ? Relakah anak cucu kalian mengalami hidup dalam jeratan hutang seperti di  Indonesia ? [MO/ra]

Posting Komentar