Oleh : Ruhana Zulaikhawati, S.PdI
(Pendidik, Mubalighoh Kabupaten Magetan)

Mediaoposisi.com-Masyarakat Magetan bisa sedikit bernapas lega setelah sekian tahun perjuangan, akhirnya puluhan warung remang-remang (warem) dan bangunan liar (bangli) lainnya yang berada di ruas jalan nasional (lahan milik Pemprov Jatim) tepatnya di Desa Malang, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, ditertibkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Provinsi Jatim melalui petugas gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, serta Dishub. (TIMES Indonesia, Rabu (10/07/2019). Penertiban berjalan lancar dan aman tanpa ada gesekan. Cara yang digunakan humanis dan persuasif dan ada sosialisasi sebelumnya, maka saat dieksekusi tidak ada perlawanan.

Penertiban ini baru bisa dilakukan mengingat  situasi politik dan lebaran yang tidak memungkinkan. Alasan penertiban dan pembongkaran bangunan karena melanggar aturan, tanpa ijin dan ada pengaduan dari masyarakat kalau lokasi itu dijadikan tempat maksiat. Bangunan liar tersebut kerap disalahgunakan sebagai tempat prostitusi dan rumah karaoke liar dan area yang selama ini dikenal sebagai lokalisasi Malangsari. Sebelumnya puluhan bangli tersebut sudah beberapa kali akan dibongkar dan ditutup dengan dalih penertiban, tetapi selalu gagal.
Sempat ada rumor, di balik tempat prostitusi tersebut ada beking pejabat tinggi. Pada kepemimpinan Bupati Magetan sebelumnya sudah sering direncanakan dilakukan penutupan maupun pembongkaran warem dan bangli yang berada di atas tanah milik pemprov tersebut selalu gagal. Maka berawal dari laporan masyarakat yang dikirimkan pada Bupati Magetan, kemudian diteruskan pada Gubernur Jawa Timur, akhirnya penertiban bisa dilaksanakan dan dikarenakan memang secara aturan, ruas jalan provinsi tidak boleh didirikan bangunan, karena akan mengganggu arus lalu lintas. (Faktualnews.co, 10/7/2019). 

Sering kita menyaksikan penertiban warem yang tidak berijin, tetapi lokalisasi dibuka dan dibiarkan, bahkan ada yang menjaga dan membela keberadaannya. Menurut mereka lokalisasi dimunculkan agar tidak ada praktek prostitusi liar yang menurut mereka akan menimbulkan kerugian bagi perempuan dan untuk menghindari makin menyebarnya HIV/AIDS. 

Padahal fakta berbicara lain. Lokalisasi bukanlah solusi mengatasi prostitusi yang merupakan tindakan asusila dan maksiat. Prostitusi adalah perilaku terlarang menurut pandangan agama dan norma manapun. Di sisi lain, harapan masyarakat agar tidak ada tindakan, pelaku dan tempat maksiat adalah fitrah alami manusia, karena setiap orang ingin baik, sehat dan selamat. Dan setiap yang bertentangan dengan agama hanya akan melahirkan bahaya dan kerusakan. 

Sehingga pandangan untuk meniadakan warem tetapi membolehkan atau membangun lokalisasi hanya menunjukkan cara berfikir pragmatis, kompromis dan sekular. Bagi mereka lokasasi mencegah peluang mengurangi risiko kriminalitas dan penyakit atau bahkan menganggapnya sebagai bagian dari perwujudan Hak Asasi (HAM). Tapi kenyataan lokalisasi semakin memarakkan kemaksiatan dan melahirkan berbagai persoalan baru. Logika sederhana menyatakan kalau tindakan asusila (yang merupakan tindakan terlarang/ilegal) itu dilegalkan (dengan lokalisasi), maka pasti banyak tempat yang bisa digunakan untuk melakukan tindakan asusila tersebut. 

Generasi zaman akhir makin akrab dengan gaya hidup liberal yakni lepas dari tuntunan agama (sekuler) dan semakin meluas di kehidupan masyarakat. Rendahnya ketakwaan dan tuntutan gaya hidup konsumtif lagi mewah adalah pendorong langsung maraknya praktek ini. Mereka bisa melakukan tindakan asusila di mana saja mereka mau, maka apabila warem dan tempat-tempat maksiat tersedia, akan membuat kemaksiatan semakin merajalela. Meski faktor kemiskinan dan sulit mencari pekerjaan juga seringkali menjadi alasan, maka hal ini tidak dibenarkan dan harus diselesaikan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penertiban mulai dari: alasan atau dasar penertiban yang dianggap tidak kuat, pelanggaran HAM, dampak peningkatan pengangguran, tindak prostitusi akan semakin liar ketika ditutup dan bahkan karena ada pejabat yang membeking. Alasan atau dasar pihak terkait bisa menertibkan kadang karena tidak berijin atau melanggar ijin, bukan semata bahwa tindakan atau praktek yang mereka lakukan adalah pelanggaran terhadap hukum dan agama.
Wajar bila akhirnya warem dan semisalnya terkesan sangat lambat penanganannya. Hal ini sangat jauh berbeda bila semuanya menjadikan Islam sebagai sandaran peraturan kehidupan. Saatnya kembali pada Islam. Dijamin semua akan selesai dengan baik, mudah dan cepat serta tidak menimbulkan masalah baru.
Islam menetapkan lima jalur harus ditempuh untuk mengatasi masalah, menghilangkan dan menuntaskan tindakan prostitusi dimanapun termasuk di warung remang-remang, yaitu dengan :
Pertama penegakan hukum/sanksi tegas kepada semua pelaku prostitusi/zina. Baik mucikari atau germonya, PSK dan pemakai jasanya yang merupakan subyek dalam lingkaran prostitusi harus dikenai sanksi tegas. Hukuman di dunia bagi orang yang berzina adalah dirajam (dilempari batu) jika ia pernah menikah, atau dicambuk seratus kali jika ia belum pernah menikah lalu diasingkan selama satu tahun. Jika di dunia ia tidak sempat mendapat hukuman tadi, maka di akhirat ia disiksa di neraka. Bagi wanita pezina, di neraka ia disiksa dalam keadaan tergantung pada payudaranya. 

Kedua adalah penyediaan lapangan kerja. Faktor kemiskinan yang seringkali menjadi alasan utama seorang terjun ke lembah dosa tidak perlu terjadi bila negara memberikan jaminan kebutuhan hidup setiap anggota masyarakat, termasuk penyediaan lapangan pekerjaan, terutama bagi kaum laki-laki. Perempuan semestinya tidak menjadi pencari nafkah utama bagi keluarganya.

Ketiga penyediaan pendidikan/edukasi yang sejalan. Pendidikan bermutu dan bebas biaya harus memberikan bekal ketakwaan selain kepandaian dan keahlian pada setiap orang agar mampu bekerja dan berkarya dengan cara yang baik dan halal. Pendidikan juga menanamkan nilai dasar tentang benar dan salah serta standar-standar hidup yang boleh diambil dan tidak. Alasan untuk kembali ke warem dan bangli setelah mendapat pembinaan ketrampilan tidak akan ditemukan selain memang sudah ada penanaman kuat tentang standar benar dan salah.

Keempat sosial, yaitu pembinaan untuk membentuk keluarga yang harmonis merupakan penyelesaian yang juga harus menjadi perhatian pemerintah. Hal lain adalah pembentukan lingkungan sosial  agar masyarakat tidak permisif terhadap kemaksiatan bahkan harusnya peka, sehingga pelaku prostitusi akan mendapat sanksi dan kontrol sosial dari lingkungan sekitar.

Kelima politik. Penyelesaian prostitusi membutuhkan diterapkannya kebijakan yang didasari syariat Islam. Harus dibuat undang-undang yang tegas mengatur keharaman bisnis apapun yang terkait tindakan asusila. Tidak boleh dibiarkan bisnis berjalan berdasar hukum permintaan dan penawaran belaka tanpa pijakan benar dan salah sesuai syariat. Negara tidak hanya harus menutup semua warem, bangli dan lokalisasi, menghapus tapi juga melarang semua produksi yang memicu seks bebas seperti pornografi lewat berbagai media.

Maka sat ini sedang darurat gaya hidup liberal yang lahir akibat diadopsinya sistem demokrasi yang menuhankan kebebasan perilaku. Darurat prostitusi dengan beragam modelnya, tempatnya dan semua sarana dan fasilitas, termasuk aturan yang tidak nampak tegas dalam mengendalikannya. Karena itu seluruh masyarakat bukan hanya di Magetan, sesungguhnya membutuhkan negara yang menerapkan syariat Islam secara sempurna dan negara yang mampu menerapkan syariat Islam ini dalam bentuk institusi negara.[MO/sg]

Posting Komentar