Oleh : Jafisa 



Mediaoposisi.com- Ia menilai RUU tersebut juga tidak dapat melindungi perempuan dalam tindakan kekerasan seksual atau pemerkosaan. Ia mengaku menyesalkan munculnya RUU PKS. Terlebih penggagas RUU ini adalah Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) yang seharusnya bisa melindungi kaum Hawa.
Menurut dia, aturan dalam RUU itu justru rentan bermasalah. Karena yang menjadi permasalahannya adalah hukum yang bermasalah di negeri ini, bukan Undang-undang nya, dengan ini tidak perlu membuat UU baru. (m.medcom.id)
Pernyataan senada juga diucapkan Majelis Nasional Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) menyatakan sikap menolak RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sedang dibahas DPR dengan pertimbangan melanggar norma agama serta sarat dengan muatan feminisme dan liberalisme.
Majelis Nasional Forhti menyatakan hal itu melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Senin, yang ditandatangani Koordinator Majelis Nasional Forhati, Hanifah Husein, serta Sekretaris Majelis Nasional Forhati, Jumrana Salikki.
"Secara sosiologis, ada muatan yang sarat dengan feminisme dan liberalisme ini, sehingga RUU PKS ini memungkinkan munculnya celah legalisasi tindakan LGBT, serta pergaulan bebas," kata Husein.
Majelis Nasional Forhati juga menilai, secara filosofis RUU PKS ini bertentangan dengan nilai-nilai agama yang mereka katakan, dianut bangsa Indonesia. Menurut Husein dan Malikki, kedua faktor yang dinilai tidak sesuai dengan norma bangsa Indonesia itu merupakan hasil kajian Majelis Nasional Formati.
Majelis  Nasional Forhati juga mengusulkan agar RUU PKS diganti menjadi RUU tentang Penghapusan Kejahatan Seksual (RUU PJS), karena kata "kejahatan" memiliki makna lebih luas dan Komprehensif. (m.antaranews.com)
Kekerasan Seksual terhadap perempuan seolah tidak habisnya. Baik menimpa perempuan dewasa maupun anak-anak. Semakin hari jumlahnya semakin meningkat tajam.
Mulai dari kejahatan yang dianggap ringan seperti pelecehan sampai yang berat seperti pemerkosaan dan inces sudah amat lekat dengan kaum hawa. Berbagai upaya telah dilakukan, namun seolah-olah tidak memberikan efek sedikitpun.
Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 meningkat 14% dari tahun sebelumnya. Peningkatan pengaduan ini mengindikasikan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengungkapkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan semakin membaiknya mekanisme pencatatan dan pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di lembaga-lembaga layanan.
Situasi ini tidak seragam di semua wilayah, karena hingga tahun ini, 3 provinsi di Bagian Timur Indonesia yaitu Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, masih belum memiliki data tentang kekerasan terhadap perempuan yang bisa diakses secara nasional.
Seperti tahun sebelumnya, wilayah tertinggi yang mencatat angka pengaduan kekerasan terhadap perempuan (termasuk anak perempuan), adalah Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta.
Peningkatan ini sejalan dengan intensitas upaya perbaikan akses keadilan yang telah dilakukan melalui Pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP), khususnya di Jawa Tengah. 
Penolakan terhadap penghapusan RUU PKS ini membuktikan ketidak mapaman hukum di negeri ini. Berbagai sanksi yang diberlakukan terhadap predator seksual tak memberikan efek jera sedikitpun. Jika kehadiran UU tersebut nyatanya tidak mampu menyelesaikan kasus kekerasan seksual wanita, apa jadinya jika UU tersebut dihapuskan.
Pun nyatanya juga UU tersebut tak mampu menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, karena sejatinya kekerasan itu terjadi bukan hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Ada faktor lain yang saling berhubungan antara satu dan lainnya. Ibarat mata rantai yang saling terhubung.
Dorongan kekerasan disebabkan oleh faktor budaya asing (tontonan dan pergaulan), pendidikan dan pemerintahan  (aturan). Jadi tidaklah mungkin kasus ini akan padam jika hanya memandang penyebabnya secara parsial. Untuk itu, butuh pandangan dan aturan komprehensif yang mampu menyelesaikan kasus ini. 
Hanya Islam Yang Mampu Menyelesaikan  
Di dunia ini ada tiga pandangan mengenai perempuan.  Kita dapati pandangan Misoginis yang memposisikan wanita sebagai warga kelas dua.
Wanita tidak memiliki andil dalam menentukan kehidupan, dikucilkan, aspirasinya tidak dianggap dan menjadi makhluk dagangan (dijadikan budak seksual). Hal ini bisa kita jumpai dalam sejarah kehidupan Yunani Kuno, Mesir, Yahudi konservatif dan peradaban lama Eropa. 
Berdasarkan kebiasaan itu munculah gerakan-gerakan feminisme yang menuntut kesetaraan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.
Kedua pandangan diatas merupakan kesesatan berfikir. Karena dengan pandangan itu pula problem kekerasan wanita tak kunjung usai. 
Islam memberikan kedudukan laki-laki dan perempuan berbeda sesuai dengan porsinya. Namun memberikan derajat yang sama sesuai dengan keshalihanya. Dalam menjaga wanita agar terhindar dari perilaku menyimpang (kejahatan seksual), Islam memiliki beberapa aturan sebagai berikut : 
1. Menikah 
اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
“Dari Abdullah bin Mas’ud. Ia berkata : telah bersabda Rasulullah saw, kepada kami: Hai golongan orang-orang muda, Siapa-siapa dari kamu mampu berkeluarga, hendaklah dia menikah, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia bersaum, sebab ia dapat mengendalikanmu.”(Mutafaq ‘Alayhi)
Dengan menyegerakan menikah, seseorang akan terlindung dari suatu perbuatan keji (Zina) karena menikah merupakan perisai.
2. Menutup aurat
Menggunakan jilbab dan kerudung ketika keluar rumah,
Allah SWT berfirman:
يٰۤـاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيْبِهِنَّۗذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَۗوَكَا نَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا
"Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."
(QS. Al-Ahzab 33: Ayat 59)
Allah SWT berfirman:
وَقُلْ لِّـلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَـضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖوَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَا نِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اِخْوَا نِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَـكَتْ اَيْمَا نُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَا لِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِۖوَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُـعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّۗوَتُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ
"Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung."
(QS. An-Nur 24: Ayat 31)
3. Larangan khalwat  (berdua-duaan)
Khalwat hukumnya haram berdasarkan hadist: “Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua.” (HR. Ahmad 1/18, Ibnu Hibban [lihat Shahih Ibnu Hibban 1/436].
4. Memisahkan tempat tidur 
مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناءُ سبع سنين، واضربوهم عليها وهمأبناءُ عشر سنين؛ وفرَقوا بينهم في المضاجع
“Perintahkan anak-anak kalian shalat pada usia tujuh tahun, pukullah mereka jika meninggalkannya pada usia 10 tahun dan pisahkan di antara mereka tempat tidurnya.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud, dihasankan oleh An Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dan Al Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud)
5. Larangan melihat aurat
أبي سعيد عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد)
Dari Abu Said Al-Khudri dari bapaknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:
“Janganlah pria melihat aurat pria yang lain dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita yang lain, dan janganlah pria berkumpul dengan pria lain dalam satu selimut, dan janganlah wanita berkumpul dengan wanita lain dalam satu selimut.” (HR. Muslim dan at-Tirmidzi).
Semua perintah dan larangan dijalankan oleh kekuasaan (Negara)yang berfungsi sebagai Junnah (perisai) dan Negara itu tidak lain dan tidak bukan bernama Khilafah Rasyidah 'Ala Minhaj An-nubuwwah yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wata’ala. 
Wallahu a’lam bish-shawab.[MO/sg]

Posting Komentar