Oleh :  Mila Ummu Tsabita
(Pegiat  Sekolah Bunda Sholiha)

Mediaoposisi.com-23 Juli, Hari Anak Nasional sudah berlalu. Dengan tema “Peran Keluarga dalam Perlindungan Anak” maka tahun ini diharapkan anak Indonesia bahagia dan gembira.  Dengan slogan  “Kita Anak Indonesia, Kita Gembira”

Tapi apakah anak Indonesia sudah mendapat perlindungan dengan baik? Temuan “Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNHPAR) 2018” yang diterbitkan KPPPA sedikit banyak menjawabnya. Salah satu temuan survei tersebut menyatakan: 3 dari 4 anak melaporkan bahwa pelaku kekerasan (emosional dan fisik) adalah teman atau sebaya. 

Salah satu kelompok responden pada temuan di atas adalah anak-anak di rentang umur 13-17 tahun.  Kesimpulannya, selain rentan menjadi korban, anak-anak juga rentan menjadi pelaku kekerasan.  Ini yang membuat mereka  menyandang status ABH (Anak Berhadapan Hukum). 

Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA Nahar menyebutkan 9,9 juta anak rentan terhadap kekerasan. (tirto.id, 23/7). Kasus yang mencuat terkait MOS berujung maut di Palembang, atau kasus Audrey yang juga sempat menyita banyak perhatian publik, sedikit memberi gambaran kekerasan (fisik) yang tak pernah sepi menghias media.  Belum lagi yang terkait KDRT yang tergolong cukup tinggi di negri ini.

Kepolisian menambahkan, sepanjang  2018 hingga Februari  2019, ratusan kasus kriminal dilakukan remaja bersatus pelajar SD, SMP dan SMA.  Kasusnya meliputi pengeroyokan,  pencurian, penganiayaan dan tawuran, bahkan pembunuhan. 

Kapolres  Metro Jakarta Barat, Komisaris Besar Hengki Haryadi mengatakan bahwa tindakan kejahatan remaja memiliki hubungan kuat dengan penggunaan narkoba. “ Para tersangka menggunakan narkoba dan obat daftar G-seperti tramadol- sebelum beraksi,” kata Beliau. (tempo.co, 15/3).  

LPSK juga mencatat ada peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak (KSA) yang terjadi sejak 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada 2018 menjadi 206 kasus. Angka tersebut terus bertambah setiap tahun.  

Selain itu, Wakil Ketua LPSK Achmadi mengungkap kenaikan permohonan bantuan hukum. Untuk tahun 2018 ada sebanyak 149 korban. "Sampai dengan bulan Juni 2019 telah mencapai 78 permohonan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak," ungkap Achmadi. 

Dan patut dicatat bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak didominasi oleh orang terdekat sebesar 80,23 persen. 

"Pelaku kekerasan seksual sebagaimana diketahui adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dengan korban atau dikenal oleh korban, sangat sedikit peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang sama sekali tidak dikenal oleh pelaku," ucapnya. (detik.com, 24/7).

Memprihatikan kondisi anak- anak kita hari ini.  Kekerasan, narkoba, kriminalitas dan berujung jadi korban dirawat di rumah sakit. Bahkan tak sedikit berujung kritis dan tewas. Ada juga yang mengalami kekerasan seksual, yang akhirnya mengalami KTD atau malah dimakan predator penganut pedofilia. 

Lebih miris lagi, banyak yang harus menghadapi urusan hukum karena menjadi pelaku kekerasan fisik atau seksual.  Sungguh nurani kita akan bertanya  akankah mereka merasa gembira dan  bahagia ? Kalau sulit sekali mencari tempat yang aman, bahkan di tengah keluarga sekali pun. 

Kekerasan marak, ada apa ?

Meningkatnya kasus kekerasan pada anak sesungguhnya menandakan adanya pemahaman yang salah dalam masyarakat, termasuk para orang tua. Keberadaannya sebagai anak seolah dianggap obyek yang berada dalam kekuasaannya sehingga dapat diperlakukan sekehendak hati. 

Merasa hak milik membuat orangtua atau walinya  tega menyakitinya mulai dengan tindakan mencubit sampai memberi hukuman yang berat.  Atau mengeksploitasi anak untuk sedikit uang.  Munculnya kasus prostitusi anak juga human traficking sedikit banyak didorong oleh cara pandang tersebut.

Bagaikan siklus, sikap orangtua bisa jadi akan diikuti oleh anak tsb. Kurang kasih sayang, selalu dimarahi dan disakiti dapat memunculkan sikap kasar dan pemarah pada anak. Ujungnya, ketika dalam proses pertemanan atau di lingkungan ada masalah, tak jauh-jauh solusinya kecuali kekerasan juga.  Atau anak yang pernah mendapat perlakuan tak senonoh - oleh orang terdekat-bisa muncul jadi predator bagi teman sebayanya.

Maka tak salah, Psikolog Anak dan Remaja Irma Gustiana menganalisa bahwa anak yang bertindak kriminal biasanya disebabkan oleh kurang kasih sayang, makanya mencari pemuasan psikologis di luar.  “Sedangkan dari sisi eksternal seperti lingkungan pergaulan, seorang anak bisa menjadi pelaku kriminal demi mendapatkan pengakuan dari teman-teman sebayanya,” kata Irma . (tirto.id).

Di sisi lain, di sekolah juga masih ada yang beranggapan bahwa menghukum anak dengan cara kekerasan seperti memukul dan mencubit adalah tindakan yang wajar. Ini dianggap sebagai cara untuk membuat anak menurut dengan aturan yang ada. Hal seperti ini adalah kesalahan besar dalam cara mendidik anak, sekaligus bentuk ketidakmampuan dalam proses mencapai target  pendidikan.

Para orangtua dan para praktisi pendidikan yang memiliki banyak problem "di luar", bisa saja kehilangan kontrol emosi dan berlebihan dalam  sanksi.  Jatuhnya seperti melampiaskan rasa hati yang galau. Duh.

Sedangkan kekerasan seksual, menurut Wakil Ketua KPAI, Rita Pranawati - baiik kasus pedofilia, video mesum yang melibatkan anak maupun perkosaan siswi sekolah- merupakan mata rantai panjang dengan penyebab yang kompleks.  Penyebab itu antara lain, tantangan eksternal, faktor ekonomi dan pengasuhan orang tua yang kurang.  

Ada tantangan eksternal yang kuat misalnya pornografi dan teknologi yang mengakibatkan terjadinya KSA.  Maraknya pornografi dalam berbagai bentuk, membuat anak mudah terpapar pornografi secara terus menerus. Hal tersebut mempengaruhi akal dan pikiran.  

Kemajuan teknologi ternyata justru menambah kemudahan anak mengakses pornografi.  Minimnya literasi media ramah anak dan ruang publik ramah anak membuat anak tidak memiliki pilihan lain dalam memanfaatkan waktunya. Regulasi negara yang tidak ketat, termasuk sikap permisif masyarakat menambah akut persoalan ini.

Terkait faktor ekonomi, terutama karena  kemiskinan juga menjadi alasan untuk melakukan eksploitasi seksual pada anak. Bahkan ada kasus seorang ayah menyuruh anaknya sendiri terlibat pada pembuatan video porno di Bandung, ya tentu demi uang.  Atau di Medan, kasus bibi "jual" ponakan, juga demi uang.

Namun faktor yang paling penting adalah minimnya edukasi dan pengasuhan orang tua, terutama ibu. Ketika anak basic kepribadiannya kuat, tau baik-buruk,  dia akan lebih mampu menyikapi persoalan yang muncul dalam lingkungan pertemanan dan sekolah.  Sayang, kadang merekalah yang justru menjadi korban.

Lalu mengapa kasus selalu ada bahkan makin  banyak?  Kurang beratkah sanksi atas tindak kriminal seperti ini?  Sebenarnya, ada beberapa aturan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anak, yaitu UU No 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang melindungi anak dari kekerasan secara umum termasuk kekerasan seksual.   Juga UU no 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Tahun 2014, UU no 23 Tahun 2002 diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan pemberatan sanksi pidana dan denda yang lebih tinggi bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual.  Pemberatan hukuman dengan penambahan pidana 1/3 (sepertiga) juga ditetapkan jika pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik.

Meski pun sudah dibuat aturan hukum bahkan ada pemberatan untuk menjerat pelaku kekerasan pada anak, namun kasus child abuse  justru makin naik setiap tahun.  Sungguh menunjukkan persoalan ini sangat kompleks.

Semua bermula dari sekuler- liberal, yang menjauhkan peran agama dalam mengatur masyarakat. Keluarga, masyarakat dan negara telah kehilangn peran vitalnya untuk bersinergis melindungi dan menjaga generasi.

Hancurnya institusi keluarga,  perceraian, anak yang "yatim piatu" walau masih punya ayah dan ibu yang lengkap, atau bisnis pornografi -prostitusi yang tak tersaring di media telah  jamak kita dengar, bahkan dengan data yang sangat mengkhawatirkan.  Negara juga tidak serius untuk melindungi, terlihat dari kebijakan yang kadang kontra produktif dengan tujuan itu.  Kasus pemberian grasi kepada terpidana pedofil baru-baru ini menyiratkannya.

Sungguh sepertinya anak Indonesia disuruh bermimpi bahagia, tapi semua nya akhirnya kandas dalam sekejap karena tak ada solusi tuntas.  Bahkan negara cuma meminta peran keluarga , apa cukup?  Lalu adakah jalan alternatif?

Islam melindungi generasi

Islam sebagai dien yang sempurna, memandang anak sebagai amanah Allah yang kelak akan dimintai pertanggung jawabannya. Dengan demikian, mereka merupakan ladang amal orangtuanya.  Anak sendiri didefinisikan sebagai orang belum memasuki usia baligh.  Batasan baligh adalah telah haid atau ihtilam (mimpi basah).   Atau berusia di bawah 15 tahun.

Pandangan seperti ini akan membuat orangtua berupaya mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Cermat mengidentifikasi hal-hal apa yang bisa merusak kepribadian anak, agar ketika dewasa mampu mengemban taklif (beban hukum) dari Allah Swt.

Orangtua pun akan berupaya menjadikan dirinya dan keluarga menjadi sebuah benteng yang akan melindungi anak-anaknya dari hal-hal yang bisa mencelakakan. Di sinilah peran keluarga yang memegang peranan penting dalam menjaga dan mengawasi anak-anak dari ancaman apapun.

Namun hidup manusia tak bisa di rumah saja.  Dia akan berada di masyarakat dan lingkungan sekitar.  Maka dibutuhkan masyarakat yang bertakwa, yang selalu peduli terhadap persoalan yang menyangkut anak. Anak orang lain akan dianggapnya anak sendiri, bila menyangkut aktivitas amar ma’ruf dan nahi munkar. Anak siapapun akan berusaha diselamatkannya dari aktivitas kejahatan dan perbuatan maksiat.

Begitu pula Negara. Dia yang memiliki peran paling besar, karena mampu membuat aturan yang dapat menyuruh warganya berbuat baik atau mencegahnya dari perbuatan yang buruk.

Negara Khilafah akan menerapkan sistem dan hukum Islam secara menyeluruh. Sistem ekonomi Islam yang diterapkan  akan mendistribusikan kekayaan secara berkeadilan dan merealisasi kesejahteraan. 

Kekayaan alam dan harta milik umum dikuasai dan dikelola langsung oleh negara. Seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat baik langsung maupun dalam bentuk berbagai pelayanan.

Dengan demikian, Negara sangat mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pokok tiap individu (pangan, sandang, dan papan); juga akan mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar akan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dengan begitu, tekanan ekonomi sebagai salah satu faktor pemicu terbesar munculnya pelanggaran terhadap hak anak bisa dicegah sedari awal.

Kaum ibu juga tidak akan dipisahkan dari anak-anak mereka. Kaum ibu bisa melaksanakan fungsi sepenuhnya dalam merawat dan mendidik anak-anak mereka. Bukan malah bekerja meninggalkan tanggung jawab mendidik dan mengasuh buah hati.

Penerapan sistem Islam akan meminimalkan faktor-faktor yang bisa memicu kasus pelanggaran dan kekerasan terhadap anak. Namun, jika masih ada yang melakukan itu, maka sistem ‘uqubat (sanksi hukum) Islam akan menjadi benteng yang bisa melindungi masyarakat. 

Caranya adalah dengan pemberian sanksi hukum yang berat, yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku kriminal dan mencegah orang lain berbuat serupa.

Pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian anak, tanpa kekerasan seksual, akan dijatuhi hukuman qishash. Pelaku pedofili dalam bentuk sodomi, meski korban tidak sampai meninggal, akan dijatuhi hukuman mati.

Rasulullah Saw telah  bersabda:

“Siapa saja yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual) maka bunuhlah pelaku (yang menyodomi) dan pasangannya (yang disodomi).” (HR Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, al-Hakim, dan al-Baihaqi).

Sebagai korban, tentunya anak tidak akan dikenai sanksi. Sebaliknya, ia akan dilindungi dan dijaga kehormatannya.

Jika kekerasan seksual terhadap anak itu dalam bentuk perkosaan, maka pelakunya jika muhshan (sudah menikah), akan dirajam hingga mati; sedangkan jika ghayr muhshan (belum menikah), akan dicambuk seratus kali. Jika pelecehan seksual tidak sampai tingkat itu, maka pelakunya akan dijatuhi sanksi ta’zir, yang bentuk dan kadar sanksinya diserahkan ijtihad Khalifah dan qadhi (hakim).

Demikian bila ketiga komponen ini dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal, maka kekerasan terhadap anak akan dapat diminimalisir bahkan bisa dituntaskan. Sungguh kita butuh  solusi holistik dan proteksi yang tangguh yaitu sistem Islam.  Wallhu’alam bishowab.[MO/vp]


Posting Komentar