Oleh: Ameera Syahida
Mediaoposisi.com-Baru-baru ini terkuak fakta miris berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang(TPPO) dalam hal ini korbannya adalah perempuan-perempuan Indonesia. 

Serikat Buruh Migran Indonesia(SBMI) mencatat ada 29 perempuan yang menjadi korban pengantin pesanan di Cina selama 2016-2019, diantaranya 13 perempuan dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dan 16 perempuan dari Jawa Barat. Para perempuan ini dibawa ke Cina, dinikahkan dengan lelaki di Negara tersebut, dengan iming-iming diberi nafkah besar. 

Namun, kata Sekjen SBMI Bobi Anwar Maarif, perempuan ini malah ‘dieksploitasi’ dengan bekerja di pabrik tanpa upah.(VOA, 24/6)
Menurutnya juga bahwa pengantin pesanan ini merupakan modus dari Tindak Pidana Perdagangan Orang(TPPO). Sebab ada proses yang mengarah ke perdagangan yang terencana, yakni ada unsur proses(pendaftaran, penampungan, pemindahan, dan pengiriman ke luar negeri), cara(iming-iming, penipuan, informasi palsu, dan pemalsuan dokumen) dan eksploitasi(diharuskan bekerja hingga larut malam).

Dari cerita yang didapat, para perempuan ini tergoda karena mereka memang butuh uang. SBMI pun menemukan fakta bahwa para perempuan ini dipesan dengan harga fantastis 400juta. 20juta diberikan kepada keluarga pengantin perempuan sementara sisanya diberikan kepada para perekrut lapangan.
Jika melihat fakta di atas merupakan sesuatu hal yang wajar ini terjadi dan akan terus terjadi. Kenapa?

-       Minimnya pemahaman tentang arti pernikahan.

Pernikahan tidak lagi dijadikan proses yang sakral, bahwa janji yang dilakukan dalam pernikahan bukan hanya sebatas hitam di atas putih. Tapi sebuah perjanjian yang kuat(mitsaqon Gholidzo).
bagaimana kamu mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul(bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka(istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” QS. An Nisa 21

Syarat sah nikahpun kurang diperhatikan, bahwa dalam pernikahan selain ijab qobul, harus ada kehadiran wali dan dua orang saksi. Sehingga pernikahan dikatakan sah.
Tujuan pernikahan bukan hanya mengumpulkan dua hati yang saling jatuh cinta, tapi juga merupakan bagian ibadah sekaligus menggenapkan separuh imannya.

-       Kualitas Pendidikan

Efek dari kualitas pendidikan saat ini menghasilkan generasi yang tidak kuat dalam aqidahnya, sehingga patokan ketika bertindak itu bukan halal haram tapi mana yang lebih menguntungkan atau memberikan manfaat secara materi. Selain itu juga menghasilkan generasi yang malas dalam berpikir panjang dan maunya serba instan untuk meraih apa yang diinginkan terutama materi. Jadi ketika ada hal yang menggiurkan(iming-iming harta), maka tanpa memperhatikan boleh tidaknya secara agama(halal-haram), pasti akan dilakukan juga.

-       Liberalisasi Perempuan

Bukan rahasia lagi ketika kita menggunakan kapitalisme sebagai pandangan hidup, perempuan hanya dijadikan sebagai objek kapitalisasi. Tuntutan liberalisasi perempuan yang diikuti dengan peningkatan peran mereka di sektor publik dengan dalih kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan harus dibayar mahal dengan hilangnya rasa keamanan pada diri perempuan.

-       Tuntutan ekonomi

Hidup di era kapitalisme menuntut kita untuk bisa memperjuangkan hidup lebih giat. Kebutuhan hidup pokok yang seharusnya merupakan tanggungan Negara terhadap rakyatnya, harus ditanggung sendiri. Apalagi harga bahan pokok dari waktu ke waktu tidak pernah turun. Belum lagi gaya hidup untuk memenuhi kepuasan pribadi.

-       Tidak adanya pengurusan Negara

Berlepas tangannya Negara dalam mengurusi urusan rakyatnya sudah lama dijalankan, baik dalam urusan pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga miskinnya(tidak mampunya) rakyatnya dalam menanggung hidup bukan lagi menjadi urusan Negara. Rakyat diminta berpikir sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada solusi. Kebijakan yang diberikan Negara berkaitan dengan ekonomi juga tidak pro rakyat, bahkan rakyat dibuat kerepotan.

Mewujudkan Kesetaraan Gender Bukan Solusi

Perjuangan mewujudkan kesetaraan gender terus dilakukan oleh pejuang feminis, karena mereka memandang bahwa kehormatan perempuan dapat dicapai saat perempuan memperoleh kedudukan yang sama dengan laki-laki. 

Alih-alih setara, justru sistem kapitalisme yang mengusung ide kebebasan telah menjadi bumerang bagi perempuan sendiri. Ide kebebasan ini menjerumuskan perempuan pada aktivitas yang merendahkan martabatnya dan menyalahi fitrahnya.

Mereka tidak menyadari bahkan tidak mau tahu bahwa akar masalah perempuan ini adalah diterapkannya sistem kapitalis. Ekonomi kapitalis telah melahirkan kemiskinan yang mengerikan. 

Karena kemiskinan, banyak perempuan terpaksa bekerja dan meninggalkan peran utamanya sebagai ibu, bahkan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya. Sistem inipun membuka celah munculnya diktator yang menindas perempuan dan merampas hak-hak mereka, mengabaikan pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum lainnya, bahkan sistem ini telah mengeksploitasi tubuh perempuan demi meraup keuntungan yang besar.
   
Sehingga masalah terkait perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang ini akan terus terjadi sampai kapanpun, bahkan merupakan bahaya yang mengancam selama kapitalisme masih menjadi patokan dalam menentukan kebijakan dan aturan tentang keperempuanan. Jelas bahwasanya mewujudkan kesetaraan Gender pun bukanlah solusi yang tepat.

Islam Solusi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Islam datang sebagai seperangkat peraturan yang bisa menjadi solusi kehidupan manusia baik laki-laki maupun perempuan, selama ia diterapkan dalam sebuah sistem. 

Sebagaimana yang terjadi sepanjang 14 abad, sejarah kekhilafahan banyak mencatat kegemilangan peran perempuan, diantaranya Sayyidah Nafisah, merupakan salah satu guru imam besar yakni Imam Syafi’i. Penjagaan kehormatan perempuan oleh Khilafah juga telah terbukti, bagaimana Khalifah Umar bin Al Khaththab rela mengangkut gandum sendiri demi memperlakukan rakyatnya (perempuan) ketika beliau mengetahui perempuan dan anak-anaknya belum makan dan si perempuan hanya memasak batu demi menghibur anak-anaknya. 

Begitu juga saat membuat kebijakan para suami yang berangkat jihad tidak boleh lebih dari empat bulan, hanya karena beliau mendengar keluhan seorang perempuan yang merindukan suaminya karena jihad. Bagaimana seorang Khalifah Al Mu’tashim Billah mengirimkan pasukannya yang banyak ketika mendengar jeritan seorang perempuan karena dilecehkan dan dianiaya di negeri Amuria.

Dengan semua berpegang pada hukum Allah, Tindak Pidana Perdagangan Orang akan terselesaikan secara tuntas. Islam dalam hal ini negara bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya(perempuan). Bagaimana caranya?

Pertama, Negara akan menerapkan syariah Islam dengan sangat tegas berkaitan dengan penjagaan terhadap kehormatan perempuan. Diantaranya: adanya keharusan meminta izin ketika memasuki kehidupan khusus orang lain, dengan maksud agar aurat perempuan tidak terlikat laki-laki yang bukan mahram saat melepas jilbab

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum kalian meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya” (QS. An Nur 27), 

mewajibkan perempuan untuk menutup auratnya dan bekerudung(QS An Nur 31) serta berjilbab(QS Al Ahzab 59) ketika keluar rumah, memerintahkan mahromnya untuk menemani perempuan ketika perjalanan jauh yang membutuhkan waktu lebih dari sehari semalam, melarang kaum perempuan menampakkan kecantikan mereka(tabarruj) di depan laki-laki asing(QS Al Ahzab 33), melarang perempuan bekerja jika pekerjaannnya mengeksploitasi sisi sensualitas mereka.

Kedua, Negara akan menjamin pelaksanaan tugas utama perempuan sebagai ummu wa rabbatul bayt. Demi menjamin ini, Islam menjauhkan perempuan dari lingkup tanggung jawab yang berat di luar rumah. Islam mewajibkan pihak-pihak yang bertanggung jawab kepada perempuan untuk memenuhi hak mereka dengan baik termasuk Negara. 

Sehingga perempuan bisa fokus untuk untuk urusan rumah tanpa disibukkan lagi dengan kebingungan memenuhi kebutuhan hidup. 

Memberikan fasilitas yang diperlukan seperti fasilitas kesehatan yang baik, pendidikan yang berbasis akidah Islam sehingga melahirkan generasi berkepribadian Islam, bahwa patokan segala aktivitasnya adalah halal haram, mumpuni dalam ilmu, sains dan teknologi serta berjiwa pemimpin. Sehingga ini semakin memudahkan tugas perempuan sebagai madrasatul ula.

Ketiga, Negara akan menjaga keamanan perempuan baik di rumah dan di luar rumahnya. Dimana setiap pelaku pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai ketetapan syariah dan kebijakan Khalifah. Misal hukum ta’zir(berupa denda, cambuk atau kurungan) bagi pelaku khalwat, pelecehan dan lain sebagainya.

Keempat, Negara akan menguasai media massa sehingga konten yang disampaikan tidak menyimpang dari Syariah Islam, seperti tayangan-tayangan yang mengumbar aurat dan melecehkan perempuan. Pasalnya, tayangan-tayangan tersebut akan menumbuhsuburkan kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat yang berakibat pada pelanggaran kehormatan perempuan.

Sulit rasanya membayangkan ada jaminan kemuliaan dan keamanan terhadap perempuan pada sistem selain Islam. Islam merupakan solusi tuntas permasalahan keperempuanan yang diberikan Allah SWT, jadi tunggu apa lagi? Wallahu a’lam bishshowwab. [MO/vp].

Posting Komentar