Oleh Chusnatul Jannah - Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban
Mediaoposisi.com-Rupanya Menkopolhukam masih gagal paham dengan Khilafah dan gagal move on dari HTI. Pernyataan terbarunya yang tendensius kembali meneguhkan rezim ini benarlah memang represif. Ia mengatakan jika masih ada eks HTI ataupun ormas lain yang menyebar paham Khilafah maka harus dihukum.
Khilafah dianggap bertentangan dengan pancasila dan NKRI. Siapa saja yang masih sebar paham Khilafah sudah masuk ranah hukum. Begitu titahnya. Seperti diketahui, HTI dibubarkan pemerintah secara represif lewat Perppu Ormas yang sudah disahkan menjadi UU Ormas pada Juli 2017. 

Meski sudah berkali-kali dijelaskan, penguasa negeri ini masih saja tak paham. Khilafah bukanlah ideologi. Ia sistem pemerintahan. Jika memang mau membenturkan Khilafah dengan ide lain, harusnya dikomparasi dengan sistem demokrasi.
Salah alamat bila membenturkan Khilafah dengan Pancasila. Khilafah ataupun kekhalifahan ada dalam khazanah Islam. Ia bagian dari ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa penguasa tak pernah obyektif memandang sebuah ide. Narasi anti pancasila dan NKRI selalu dipakai untuk melegitimasi tindakannya. Gagal pahamnya rezim dari Khilafah disebabkan beberapa hal berikut:

Pertama, minim literasi. Khilafah bukanlah ide dan karangan HTI. HTI hanya menggaungkan kembali Khilafah sebagai sistem pemerintahan yang pernah diterapkan selama 13 abad. Minimnya umat tentang informasi mengenai Khilafah inilah yang dirasa harus diketahui kembali.
Bukankah setiap bagian ajaran Islam memang seharusnya disampaikan apa adanya? Tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. HTI hanya mengingatkan umat tentang sejarah gemilang yang pernah mereka miliki. Yakni peradaban Islam dengan sistem kekhilafahannya.
Sebagai ajaran Islam, apakah khilafah tak boleh disampaikan ke tengah-tengah umat? Terhadap sistem demokrasi yang bersumber dari ideologi asing saja boleh bahkan dipuja-puji. Lantas, mengapa mendiskriminasi ide Khilafah tak boleh didakwahkan?

Kedua, alergi diskusi. Sepanjang berkuasa, rezim Jokowi mudah membungkam  sesiapa yang menentangnya. Kriminalisasi, monsterisasi, dan persekusi terhadap ajaran Islam dan para ulama adalah fakta tak terbantahkan. Mudah menyemat kelompok yang berseberangan dengan tudingan anti pancasila dan NKRI.
Pancasila ditafsiri sesuai kepentingan mereka. Secara sepihak menerjemah dan mengatasnamakan Pancasila sebagai pembenaran. Karena alergi diskusi dan ogah adu argumentasi membuat rezim minim informasi tentang Khilafah. Alhasil, prasangka dan dugaan menggelayuti pikiran mereka. Termakan fitnah dan propaganda para pembenci Islam. 

Sebuah ide sejatinya sah-sah saja diperbincangkan, dikaji, dan didiskusikan. Sebagaimana halnya kapitalisme, sekularisme, komunisme, sosialisme, demokrasi, liberalisme, serta isme-isme lainnya yang merupakan produk turunan Barat.
Jika produk pikiran asing (Barat) boleh dibahas, lantas mengapa ide Khilafah yang notabene produk wahyu dan bersumber dari al quran dan as sunnah malah ditentang dan dilarang? Mengontrol dan mengendalikan pikiran orang harus bicara apa. Sikap ini menjadi ciri khas otoritarianisme. Nampak pula ketidakadilan dalam menyikapi perbedaan ide.

Ketiga, anti kritik. Di negara yang menganut paham demokrasi, kritik itu baik. Sebagai check and balance untuk pemerintah. Di rezim ini, kebebasan berendapat justru diamputasi. Tak ayal, tudingan makar, intoleran, dan radikal ringan terucap.
Berada di jalur oposisi memang banyak ujian. Salah satunya narasi dan fitnah-fitnah tak berdasar. Janganlah anti kritik. Bila tak suka dikirtik, ya jangan jadi penguasa. Menjadi penguasa itu memang harus siap menerima kritik.
Dengar pendapat rakyat. Menyimak keluhan rakyat. Agar bijak menjalankan mandat. Kritik itu juga bisa jadi juru selamat dunia akhirat. Dengan adanya kritik, penguasa dapat mengevaluasi kebijakannya agar tak terjerumus pada kezaliman massal. Islam juga memerintahkan menegakkan amar makruf nahi mungkar. Terlebih pada penguasa sebagai pengurus dan pelayan umat.

Khilafah adalah ajaran Islam. Bukan ideologi, bukan akal-akalan. Khilafah itu punya landasan dalil. Petunjuk wahyu dan teladan sistem yang pernah dijalankan Baginda Nabi Muhammad saw dan para sahabat.
Jika memang negeri ini negara hukum, bertutur dan bersikaplah layaknya negarawan. Tak usah bersikap otoriter dan militerisme. Bila tak berkenan dengan Khilafah, tak mengapa. Asal jangan pernah usik Khilafah dengan memonsterisasinya.
Bila tak suka idenya, tak masalah. Itu hak Anda. Asal jangan pernah menyebutnya sebagai ajaran yang tertolak. Menolak Khilafah sama halnya menolak ajaran Islam yang Allah syariatkan. Wallahua'lam.[MO/sg]

Posting Komentar