Oleh Ainul Mizan
Mediaoposisi.com-Pada Sabtu malam, 20 Juli 2019, viral sebuah berita di media sosial atas beredarnya sebuah foto yang diduga adalah siswa – siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Sukabumi, Jawa Barat.
Di dalam foto tersebut terlihat para siswa membentangkan Bendera Tauhid hitam dan putih, yang dikenal dengan Liwa dan Rayah. Di samping itu, para siswa juga ada yang membentangkan bendera Merah Putih di sisi Bendera Tauhid (www.nasional.tempo.co, 21 Juli 2019). 
Oleh sebuah akun @Karolina_ bee11, foto yang dimaksud diunggah hingga menjadi pembicaraan hangat. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzili menyayangkan kejadian di dalam foto tersebut.
Menurut Ace, seharusnya sekolah yang masih bernaung di bawah Kemenag itu mengedepankan semangat NKRI, bukan justru mengibarkan bendera yang identik dengan sebuah organisasi terlarang. Sontak Ace menautkan cuitannya tersebut kepada Menag, Lukman Syaifuddin. Sementara dari pihak Menag menegaskan akan melakukan investigasi segera (detiknews.com, Ahad/21 Juli 2019). 
Terlihat sekali tanggapan dari Ace berisi upaya melakukan framing jahat terhadap Bendera Tauhid. Mengaitkan pengibaran bendera Tauhid dengan sebuah organisasi terlarang, artinya secara langsung atau tidak langsung sama dengan menyatakan bahwa Bendera Tauhid itu terlarang.
Bahkan akun @Karolina_bee11 dalam postingannya memberikan caption yang berisi harus waspada akan adanya afiliasi terhadap Khilafah. Jadi yang dimaksud sebagai organisasi terlarang dalam hal ini adalah organisasi yang agendanya adalah menegakkan Khilafah. 
Mereka seolah lupa pada peristiwa pengibaran Bendera Bintang Kejora. Waktu itu Direktur ICJR, Erasmus Napitupulu mengatakan “Soal isu mengenai Papua Merdeka, mereka tidak boleh dipidana lantaran punya bendera sendiri.
Sebab bendera itu tidak boleh dimaknai sebagai persiapan makar. Jadi itu satu poin pentingnya. Dalam putusannya MK bilang, makar itu harus dibuktikan permulaan atas perbuatannya dan permulaan persiapannya. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum” (www.kbr.id, Rabu 31 Januari 2018). 
Yang tidak habis pikir, terhadap pengibaran Bendera Papua Merdeka saja bisa – bisanya tetap berprasangka baik.
Padahal mereka sudah memiliki milisi bersenjata dan sudah melakukan aksi berdarah, seperti contohnya penembakan yang dilakukan OPM terhadap 31 para pekerja proyek jalan tol Trans Papua (https://m.detik.com, 4 Desember 2018). Sedangkan terhadap Bendera Tauhid begitu teganya melakukan framing sedemikian rupa bahkan mengarah kepada kriminalisasi. 
Sementara itu terkait langkah yang ditempuh oleh Menag, Lukman yang akan segera melakukan investigasi di MAN 1 Sukabumi, Jawa Barat, dipertanyakan motif dan tujuannya oleh KSHUMI (Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia).
Justru langkah Menag semakin mengukuhkan label atas rezim saat ini sebagai Rezim Anti Islam. Ketua Eksekutif KSHUMI, Chandra Purna Irawan menyatakan bahwa pengibaran Bendera Tauhid itu bukanlah perbuatan melanggar hukum (www.m.jpnn.com, 22 Juli 2019). 
Menurutnya, bahwa bagi setiap orang yang berusaha melakukan tindakan perampasan dan penyitaan terhadap Bendera Tauhid milik orang lain tanpa hak, bisa terancam pidana 9 tahun penjara dan termasuk tindakan persekusi sebagaimana dalam pasal 368 KUHP. 
Sejarah Indonesia Erat dengan Bendera Tauhid
Bendera Tauhid telah lama digunakan sebagai lambang Kesultanan – Kesultanan Islam di Nusantara (www. Republika.co.id, Rabu 24 Oktober 2018). Pada tahun 1890, bendera Kesultanan Tidore berwarna kuning dengan tulisan kalimat Tauhid berwarna merah di atasnya.
Begitu pula bendera Macan Ali dari Kesultanan Cirebon yang di dalamnya terdapat Kalimat Tauhid. Jadi kalimat Tauhid itu adalah urat nadi kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kalimat Tauhid ini, berkobarlah semangat jihad untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia. 
Bahkan Laskar Hizbullah yang menjadi cikal bakal TNI, juga menggunakan bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid di dalamnya. Ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. 
Memang dalam penggunaan kalimat Tauhid pada sebuah bendera dimungkinkan terjadinya variasi mengikuti local wisdom masing – masing daerah. Walaupun begitu, tetaplah bangsa ini dalam sejarahnya menjunjung tinggi bendera yang di dalamnya tercantum kalimat Tauhid.
Tidak ada upaya persekusi, kriminalisasi dan framing jahat terhadap bendera Tauhid yang dimilikinya. Bagaimana mungkin seorang muslim akan mengkriminalkan kalimat Tauhid? Jangankan mengkriminalkan, berpikir curiga terhadap bendera Tauhid tidak akan pernah terbersit dalam benak seorang muslim yang baik. 
Terhadap bendera Tauhid yang di dalamnya terdapat sentuhan local wisdom saja, bangsa Indonesia memuliakannya, apatah lagi terhadap bendera Liwa dan Rayah. Liwa dan Royah yang dikenal dengan sebutan al-Uqob merupakan bendera dan panji Rasulullah SAW. 
Dalam riwayat yang shohih dari Abdulloh bin Abbas ra disebutkan bahwa panji Rasul SAW itu berwarna hitam, sedangkan bendera beliau berwarna putih. Tertulis padanya kalimat Tauhid.
Tidakkah kita selama Bulan Ramadhan sehabis Sholat Tarawih selalu berdoa agar  dikumpulkan di bawah panji Rasul SAW, pada hari Kiamat?! Panji Rasul SAW pada hari Kiamat diberi nama Liwaul Hamdi. 
Tinggal satu persoalan lagi yaitu mengenai track record Khilafah. Pertanyaan kritis yang bisa diajukan adalah apakah ada data yang menjelaskan bahwa Khilafah itu yang menyebabkan krisis yang terjadi menimpa negeri ini??
Apakah Khilafah yang menyebabkan disintegrasi bangsa?? Apakah Khilafah yang menjual kekayaan negeri ini kepada asing dan aseng?? Apakah Khilafah yang menyebabkan Indonesia masuk dalam jebakan utang luar negeri yang menumpuk?? 
Bukankah penerapan sistem Demokrasi yang menyebabkan krisis bagi negeri ini? Empat kebebasan yang di agung – agungkan yakni kebebasan berkepemilikan, kebebasan berperilaku, kebebasan berpendapat dan kebebasan berkeyakinan telah menjadi  racun – racun yang mematikan dalam sistem Demokrasi. Lahirlah politik opportunis dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. 
Tantangan terbesar negeri ini adalah mewujudkan kemandirian dalam segala bidang. Lantas bagaimana akan terwujud kemandirian ketika penerapan Demokrasi ternyata justru merupakan alat untuk mengeruk kekayaan alam dan menjadi alat penjajahan dari negara – negara besar? 
Jika memang sistem Demokrasi tidak bisa lagi diharapkan menjadi kendaraan kemandirian dan kemajuan negeri ini, maka tentunya menjadi wajar jika Khilafah yang lahir dari aqidah mayoritas rakyat Indonesia menjadi alternatif.
Logikanya negara besar seperti Amerika Serikat dan China hanya akan bisa dilawan dengan negara besar milik kaum Muslimin yakni al – Khilafah. Di sinilah kalimat tauhid yang terwujud dalam bendera Tauhid menjadi sumber energi yang terbesar bagi bangsa Indonesia agar bisa lepas dari penjajahan dalam segala bentuknya demi terwujudnya kemandirian yang nyata.[MO/sg]

Posting Komentar