Oleh : Nadhifah Zahra (ibu rumah tangga)

Mediaoposisi.com-Sistem zonasi yang diterapkan melalui peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan kembali menuai polemik di tengah masyarakat. Terutama dikalangan orangtua yang anaknya masuk sekolah baru.

Para orangtua mengeluhkan sulitnya mendapatkan sekolah sesuai dengan keinginan, karena adanya pembatasan kuota siswa yang berasal dari daerah bukan sekitar sekolah tujuan. 

Hasilnya banyak siswa yang hasil akademisnya tinggi gagal menjadi siswa baru di sekolah unggulan, karena harus rela tersisihkan dengan siswa yang jaraknya berdekatan dengan letak sekolah.

Pengamat pendidikan Darmaningtyas menyatakan sistem zonasi PPBD ini berpotensi melanggar undang-undang sistem pendidikan Nasional. "Penerimaan murid baru menjadi kewenangan sekolah, dengan kata lain kebijakan zonasi itu melanggar UU Sisdiknas yang seharusnya itu dilakukan Kemendikbud" kata Darmaningtyas kepada kpmpas.com(19/6/2019).

Dia menjelaskan pasal 6 ayat (1) Permendikbud no 14 Tahun 2018 yang mengatur sistem Zonasi pada PPDB bertentangan dengan pasal 51 ayat (1) UU no 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Nasional.

Dalam ayat Permendikbud tersebut menyatakan bahwa semua sekolah di bawah kewenangan pemerintah wajib mengalokasikan 90 persen kuota siswa barunya untuk pendaftar yang berdomisili di zona terdekat sekolah.

Sementara pasal dalam UU Sisdiknas disebutkan bahwa standar pelayanan yang digunakan adalah prinsip manajemen berbasis sekolah. Maka, kegiatan PPDB merupakan salah satu manajemen sekolah, semestinya pemerintah pusat tidak mengendalikan otonomi tersebut melalui peraturan yang diberlakukan secara nasional.

Akan tetapi jarak yang ditetapkan sebagai zona menjadi kewenangan masing-masing daerah untuk menentukannya, karena perbedaan kondisi geografis, ekonomi,dan sosial masing-masing daerah yang berlainan.

Pemerintah menetapkan sistem zonasi dalam PPDB sebenarnya memiliki tujuan yang baik , yaitu memeratakan siswa didik di setiap sekolah di suatu wilayah ,juga bermaksud untuk menghilangkan kastanisasi di dunia pendidikan.

Maka tujuan tersebut hendaknya diwujudkan dengan memperbaiki semua sekolah , mulai dari sarana prasarana maupun perangkat mengajar , kualitas pengajar nya dan semua yang berkaitan dengan pendidikan , jika semuanya sudah diperbaiki maka pemerintah bisa membuat sistem zonasi.

Dengan begitu semua peserta didik akan mendapatkan layanan pendidikan di sekolah manapun dan semua sekolah akan menjadi sekolah favorit. Dengan demikian secara otomatis sistem zonasi akan bisa diterapkan tanpa adanya kekacauan .

Oleh karenanya negara memiliki peranan penting dalam mewujudkan sekolah favorit dan berkualitas Dan hal ini hanya bisa diraih dengan sistem Islam karena sistem Islam dengan konsepnya membentuk manusia-manusia yang beriman dan bertaqwa akan menjadikan anak didiknya membentuk pribadi-pribadi yang khas, yang tinggi dalam ketaqwaannya dan tinggi dalam ilmu pengetahuannya.

Sistem Islam akan memberikan pelayan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat nya baik kaya atau miskin, baik yang tinggal di kota maupun yang tinggal di desa. Mereka mendapat pelayanan yang sama. 

Dimana biaya pembangunan infrastruktur dan operasional pendidikan akan ditanggung oleh negara. Karena hanya negaralah yang berwenang mengelola seluruh kekayaan alamnya dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan rakyatnya termasuk dalam pelayanan pedidikan.

Maka hanya dengan sistem Islamlah negeri ini mampu membangkitkan sektor pendidikannya, sehingga menjadi bangsa yang kuat dan berdaulat yang akan diperhitungkan dalam mata dunia.[MO/vp]

Posting Komentar