Oelh: N. Vera Khairunnisa

Mediaoposisi.com-Dulu, sekolah terbagi menjadi dua kasta yakni sekolah favorit dan sekolah non favorit. Sekolah favorit biasanya memiliki sarana prasarana yang jauh lebih baik dan guru yang lebih berkualitas dibanding dengan sekolah non favorit.

Hanya saja, tidak semua calon siswa bisa lolos Penerimaan Siswa Baru di sekolah favorit. Sebab, sekolah memiliki standar minimal nilai Ujian Nasional yang harus dimiliki siswa yang akan bersekolah di sana.

Dengan sistem seperti ini, bersekolah di sekolah favorit seringkali menjadi impian yang tentu membutuhkan perjuangan. Sehingga ketika bisa diterima di sekolah impian, menjadi sebuah kebanggaan.

Sayangnya, dengan sistem zonasi yang sudah diberlakukan sejak tahun lalu, label sekolah favorit dan non favorit sudah tidak berlaku lagi. Sistem ini mengharuskan calon siswa mendaftar di sekolah yang jaraknya paling dekat dengan rumah. Jika jarak rumah siswa dengan sekolah jauh, maka siswa tersebut tidak akan diterima, meski hasil Ujian Nasionalnya tinggi.

Tujuan dari sistem zonasi ini sebetulnya baik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan sistem zonasi yang diterapkan Kemdikbud dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah bertujuan untuk pemerataan hak memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia sekolah. (wartaekonomi.co.id, 13/07/2017)

Hanya pada faktanya, penerapan sistem zonasi menimbulkan banyak problem. Misalnya saja, penyebaran sekolah negeri yang tidak merata di tiap kecamatan dan kelurahan, mengakibatkan sebagian sekolah tidak mampu menerima semua siswa yang mendaftar, meski masuk dalam zona. Karena kapasitas yang tidak mencukupi. Mereka yang tidak keterima di sekolah negeri terdekat, harus memilih sekolah swasta. Padahal, nilai Ujian Nasional mereka tinggi. Ini tentu membuat kecewa, baik peserta didik maupun orangtua.

Di sisi yang lain, dampak dari zonasi ini juga sangat dirasakan oleh sebagian sekolah swasta. Menurut berita, mereka tidak diberi kesempatan untuk mencari siswa. Bahkan, sejak diberlakukan sistem zonasi ini, siswa yang mendaftar jadi sangat sedikit.

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, sebenarnya Kota Bandung belum siap menjalankan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB).

“Jujur, (pendidikan) Kota Bandung sebetulnya belum merata,” ujar Yana kepada Kompas.com di sela-sela Big Bad Wolf di Kota Baru Parahyangan, Kamis (20/6/2019).

Yana menambahkan, tidak semua kecamatan atau kelurahan di Kota Bandung memiliki sekolah baik SD, SMP, maupun SMA. Begitupun dengan kualitas pengajarnya, belum merata.

Karena jumlah sekolah negeri yang tidak merata di setiap kecamatan maka beberapa pemerintah daerah membuat kebijakan menambah jumlah kelas dengan sistem 2 shift (pagi dan siang).

Dampak lain dari sistem zonasi adalah, terjadinya kecurangan dalam identitas. Jadi, sistem zonasi mengharuskan siswa berdomisili di tempat yang dekat dengan sekolah minimal satu tahun. Hal ini menyebabkan sebagian siswa menitipkan namanya di KK milik keluarganya yang berdomisli dekat dengan sekolah yang diimpikannya.

Sebagian problem akibat sistem zonasi ini menunjukkan bahwa, kebijakan menerapkan sistem zonasi untuk memeratakan pendidikan, bukanlah kebijakan yang tepat. Banyaknya siswa atau orangtua siswa yang memilih sekolah favorit adalah karena kualitas sarana prasarana dan guru-guru yang mengajarnya. Namun hari ini kita tahu bahwa tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana itu.

Adanya label favorit dan non favorit sebetulnya kata lain dari sekolah berkualitas dan sekolah tidak berkualitas. Sehingga seharusnya, untuk memeratakan pendidikan berkualitas, bukan dengan sistem zonasi, melainkan dengan pemerataan sarana prasarana dan guru-guru di semua sekolah.

Jika sekolah sudah merata dari sisi sarana prasarana dan juga guru-gurunya, maka secara alaminya, pemerataan pendidikan berkualitas akan terwujud. Tidak harus diberlakukan sistem zonasi, sebab semua sekolah sama saja. Bisa jadi, dengan sendirinya mereka akan memilih sekolah di sekolah yang terdekat dengan rumahnya.

Hanya saja, sistem kapitalistik menjadikan negara senantiasa memiliki paradigma berpikir untung rugi ketika ingin membuat sebuah kebijakan. Sehingga tujuan pemerataan pendidikan berkualitas menjadi satu hal yang sulit diwujudkan.

Dalam Islam, pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang harus didapatkan oleh semua pihak. Semua itu diberikan secara cuma-cuma, atau paling tidak dengan biaya yang sangat terjangkau. Pendidikan boleh gratis atau murah, namun kualitas pendidikan tidak murahan. Negara harus maksimal dalam mengupayakan pendidikan yang berkualitas. Sebab, maju atau mundurnya sebuah negeri, tergantung dari kualitas pendidikannya.

Sistem ekonomi Islam akan mampu menunjang semua itu. Banyaknya pos pemasukan tidak akan membuat negara kalangkabut dalam mencari dana untuk terwujudnya pendidikan berkualitas secara merata. Tidak perlu ada zonasi, yang diperlukan adalah penerapan sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Sehingga problem pendidikan yang tidak merata ini tidak akan muncul.[MO/vp]

Posting Komentar