Oleh : Sumriani Abdullah
(Anggota Forum Pena Dakwah Maros) 

Mediaoposisi.com-Kini Publik telah dihebohkan dengan aksi "Pengibaran bendera tulisan tauhid. yang dilakukan oleh sejumlah siswa tergabung Keluarga Remaja Islam Majelis Al-Ikhlas atau Karisma MAN 1 Sukabumi, Jalan Suryakancana, Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (21/7/2019).
Kegiatan tersebut diindikasikan sebagai bagian dari promosi kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh masing-masing siswa kepada para siswa baru yang ikut dalam Masa Orientasi Siswa (MOS) atau di madrasah dikenal dengan sebutan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (Matsama).
Peristiwa ini berbuntut panjang hingga akhirnya Tim Kemenag diturunkan secara khusus dan serius untuk menginvestigasi kejadian tersebut karena disinyalir ada pihak umat yang mungkin patut diduga merasa "kepanasan" dan patut diduga ada pihak yang menganggap sebagai perbuatan yang terpapar radikalisme.
Di akun @Karolina_ bee11, foto yang dimaksud diunggah hingga menjadi pembicaraan hangat. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzili menyayangkan kejadian di dalam foto tersebut. Menurut Ace, seharusnya sekolah yang masih bernaung di bawah Kemenag itu mengedepankan semangat NKRI, bukan justru mengibarkan bendera yang identik dengan sebuah organisasi terlarang.
Sontak Ace menautkan cuitannya tersebut kepada Menag, Lukman Syaifuddin. Sementara dari pihak Menag menegaskan akan melakukan investigasi segera (detiknews.com, Ahad/21 Juli 2019). 
Terlihat sekali tanggapan dari Ace berisi upaya melakukan framing jahat terhadap Bendera Tauhid. Mengaitkan pengibaran bendera Tauhid dengan sebuah organisasi terlarang, artinya secara langsung atau tidak langsung sama dengan menyatakan bahwa Bendera Tauhid itu terlarang. 
Bahkan akun @Karolina_bee11 dalam postingannya memberikan caption yang berisi harus waspada akan adanya afiliasi terhadap Khilafah. Jadi yang dimaksud sebagai organisasi terlarang dalam hal ini adalah organisasi yang agendanya adalah menegakkan Khilafah. 
Mereka seolah lupa pada peristiwa pengibaran Bendera Bintang Kejora. Waktu itu Direktur ICJR, Erasmus Napitupulu mengatakan “Soal isu mengenai Papua Merdeka, mereka tidak boleh dipidana lantaran punya bendera sendiri. 
Sebab bendera itu tidak boleh dimaknai sebagai persiapan makar. Jadi itu satu poin pentingnya. Dalam putusannya MK bilang, makar itu harus dibuktikan permulaan atas perbuatannya dan permulaan persiapannya. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum” (www.kbr.id, Rabu 31 Januari 2018). 
Sungguh mengherankan mengapa umat Islam alergi dengan kalimat Tauhid yang disematkan dalam sehelai kain hingga disebut bendera Tauhid? Bukankah ketika kita dipanggil Allah mati, keranda kita diselimuti kalimat tauhid pula?. Setiap ada yang mengibarkan bendera tauhid selalu juga di sematkan kata Radikalisme dll, hingga berujung pada persekusi sesama umat islam sendiri. 
Bukankah Kita negara hukum, bukan negara politik. Mari kita bertindak sesuai dengan koridor hukum. Jika pemerintah memang ingin menetapkan haramnya membawa, mengibarkan bendera tauhid, segeralah membuat UU atau setidak-tidaknya perppu sehingga kita jelas bertindak secara hukum, bukan atas tafsir politik yang acap kali tergantung selera para penguasa.
Jadi kita juga membutuhkan kepastian tentang bendera mana saja yang dilarang, atribut mana saja yang dilarang supaya jelas kita bertindak. Penanganan perkara yang belum jelas pun harus hati-hati sehingga tidak memperkeruh suasana dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 
Bagaimana jadinya ketika hidup di indonesia menjadi menyeramkan.  Banyak kegiatan-kegiatan rakyat semua dicurigai sebagai perbuatan-perbuatan yang menentang bahkan akan dikatakan perbuatan yang diklasifikasikan Oleh penguasa sebagai tindak pidana makar.
Sebagai aparat politik dan hukum harus paham betul bagaimana mereka bertindak atas dasar hukum,  bukan atas dasar asumsi politis, bukan pula atas dasar like and dislike terhadap orang atau organisasi tertentu. 
Aparat seharusnya mampu berpikir jernih dan bertindak rapi, tidak grusah-grusuh menangani peristiwa sosial, baik yang bermuatan hukum maupun politik. Tindakan humanis meredam jauh lebih baik dari pada tindakan brutal persekusif dan represif. 
Akhir kata, tingkatkan literasi sehingga kita bisa membedakan mana bendera umat Islam, atau bendera tauhid dan mana bendera atau atribut teroris. Al Liwa dan Ar Rayah adalah bendera Rasulullah, bukan bendera teroris.
Semenjak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam sudah mempunyai bendera. Dalam bahasa Arab, bendera sebut dengan liwa’ atau alwiyah (dalam bentuk jamak). Istilah liwa’ sering ditemui dalam beberapa riwayat hadis tentang peperangan. Jadi, istilah liwa’ sering digandengkan pemakaiannya dengan rayah (panji perang).
Istilah liwa’ atau disebut juga dengan al-alam (bendera) dan rayah mempunyai fungsi berbeda. Dalam beberapa riwayat disebutkan, rayah yang dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna hitam, sedangkan liwa’ (benderanya) berwarna putih. (HR Thabrani, Hakim, dan Ibnu Majah).
Andaikan pun teroris menjiplak dan menggunakannya kalimat tauhid itu tidak berarti mereka merupakan bagian umat Islam yang membela kepentingan umat Islam. Islam tidak identik dengan radikalisme apalagi dengan terorisme.
Islam cinta damai karena Islam itu memiliki semangat toleransi yang amat tinggi. Hidup aman dan nyamanlah kaum agama non muslim ketika Islam mayoritas dalam sebuah negeri. Baik mayoritas itu mengibarkan maupun tidak mengibarkan bendera Rasulullah. 
Wallahu A'lam.[MO/sg]

Posting Komentar