Oleh Isromiyah SH, pemerhati generasi
Asia tak mau menjadi negara pembuangan sampah - Kate O'Neill
Mediaoposisi.com- Akhir-akhir ini  sampah impor yang berlimpah ke Indonesia menjadi sorotan. Ya, sejak pemerintahan Cina menghentikan impor sampah dari AS dan Eropa pada akhir 2017, negara Asia Tenggara menjadi tujuan dari sampah-sampah impor dari negara makmur seperti Eropa, Kanada, Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan. 

Namun  industri pengolahan sampah daur ulang di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia tak sebesar Cina yang merupakan produsen pengolahan sampah daur ulang terbesar di dunia. Industri pengolahan kemudian kelebihan pasokan dan sampah menumpuk di tempat pembuangan.

Pertengahan Juni, Indonesia mengirim balik 5 kontainer berisi sampah ke Amerika Serikat (AS). Pengiriman 5 kontainer tersebut dilakukan dengan kapal kontainer ZIM DALIAN, dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Seattle, AS. Berdasarkan keterangan Ditjen Bea Cukai yang diterima Kumparan.com, peristiwa itu bermula ketika importir bahan baku industri kertas, yakni PT AS, mengimpor lima kontainer kertas bekas (waste paper-mixed paper). 

Namun ketika dicek ulang oleh tim Bea Cukai, kelima kontainer tersebut tidak sesuai ketentuan dalam dokumen. 

Kelima kontainer tersebut berisi campuran sampah rumah tangga lainnya yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), mulai dari kemasan minyak goreng dari plastik, botol bekas infus dari plastik, sepatu bekas, kemasan oli bekas, hingga botol minum sekali pakai. 

Inews.id juga mengungkapkan , terdapat 65 kontainer sampah impor bermasalah di Pelabuhan Bongkar Muat Batu Ampar, Batam yang akan ditindak lanjuti oleh tim gabungan dari Kementerian koordinator Bidang Kemaritiman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam , dan Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Batam. 

65 kontainer tersebut milik dari empat perusahaan yang datang secara bertahap sejak awal Mei lalu. Namun hingga kini belum dikirim balik ke negara asalnya.

Solusi jalur merah
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati, KLHK sedang menyiapkan sejumlah langkah jangka pendek dan panjang untuk mengatasi persoalan masuknya sampah atau limbah B3 secara ilegal melalui jalur impor ini. 

Untuk jangka pendek, pemerintah akan melakukan re-ekspor material impor termasuk kertas dan plastik yang mengandung sampah. KLHK akan melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan jumlah sampah ikutan dalam impor kertas bekas. 

KLHK akan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tentang kebutuhan impor kertas bekas untuk material. Selain itu, KLHK juga akan meningkatkan koordinasi pengawasan dengan Kementerian Keuangan yang dalam hal ini diwakili Ditjen Bea Cukai. 

Untuk langkah jangka panjang, KLHK mengusulkan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun. Secara khusus, Vivien mengusulkan pergeseran kertas dari jalur hijau menjadi jalur merah Bea Cukai apabila ternyata jumlah sampah yang masuk melalui jalur impor itu sangat besar. 

Pihak KLHK akan melakukan perhitungan atau kajian soal sampah ikutan dari impor kertas ini, menyusun prosedur perhitungan sampah ikutan dalam kertas impor, dan menyampaikannya kepada seluruh kementerian/lembaga terkait. Selain itu, KLHK juga akan membangun mekanisme penegakan hukum bagi penanggung jawab yang terbukti melakukan impor sampah. 

Jika terbukti melakukan impor sampah atau limbah B3, pelaku dapat dijerat dengan Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sehingga dapat terancam pidana sebagaimana Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan hukuman paling sedikit tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan denda antara Rp 100 juta sampai dengan Rp 5 miliar.

Kate O'Neill dari Universitas California, Berkeley menyebut langkah negara-negara Asia tak hanya mengedepankan isu lingkungan, tapi soal harga diri

Era perdagangan internasioanal  berbasis kapitalis yang sudah berkembang begitu pesat melahirkan hubungan antar bangsa yang salah. Swasta memiliki kebebasan mengimpor sampah karena pemerintahan kapitalis memberikan payung hukum.  Apapun asal menguntungkan, tidak peduli itu akan menggerogoti kedaulatan dan harga diri negara jatuh. 

Tak heran Indonesia menjadi salah satu negara sasaran ‘pembuangan limbah yang tidak diinginkan’ negara lain setelah penolakan Cina. Manajer Kampanye Urban dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Dwi Sawung dalam Beritasatu.com menilai, upaya pemulangan (reekspor) sampah ini masih bergantung dengan pihak luar dan tekanan publik. 

Indonesia seharunya melarang total impor sampah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang persampahan.Tidak bisa lagi beralasan untuk bahan baku industri. "Lebih baik memanfaatkan sampah dalam negeri yang selama ini tidak dikelola dengan benar," kata Sawung.

Solusi Islam
Dalam sejarah Islam tercatat pengelolaan sampah sejak abad 9-10 M. Pada masa Bani Umayah, jalan-jalan di Kota Cordoba telah bersih dari sampah-sampah karena ada mekanisme menyingkirkan sampah di perkotaan yang idenya dibangun oleh Qusta ibn Luqa, ar-Razi, Ibn al-Jazzar dan al-Masihi. 

Tokoh-tokoh muslim ini telah mengubah konsep sistem pengelolaan sampah yang sebelumnya hanya diserahkan pada kesadaran masing-masing orang, karena di perkotaan padat penduduk telah berpotensi menciptakan kota yang kumuh (Lutfi Sarif Hidayat, 2011). 

Disyariatkan pengelolaan sampah dan limbah yang baik, tata kelola drainasi dan sanitasi lingkungan yang memenuhi standar kesehatan, dan pengelolaan tata kota yang higienis, nyaman sekaligus asri. Tentu saja itu hanya bisa direalisasikan melalui negara, bukan hanya melibatkan departemen kesehatan, tetapi juga departemen-departemen lainnya. 

Tata kota, sistem drainase dan sanitasi kota kaum Muslim dulu seperti Baghdad, Samara, Kordoba, dan sebagainya telah memenuhi kriteria itu dan menjadi model bagi tata kota seperti London, kota-kota di Perancis dan kota-kota lain di Eropa. Sebagai perbandingan, kota-kota lain di Eropa pada saat itu belum memiliki sistem pengelolaan sampah. 

Sampah-sampah dapur dibuang penduduk di depan-depan rumah mereka hingga jalan-jalan kotor dan berbau busuk (Mustofa As-Sibo’i, 2011).

Politik proteksianisme         
Perdagangan luar negeri dalam Islam sepenuhnya dikontrol oleh negara dan ditujukan untuk memperkuat stabilitas politik dalam negeri, dakwah dan perekonomian dalam negeri. Warga negara dilarang melakukan perdagangan luar negeri tanpa seizin negara. 

Negara menggunakan politik proteksianisme yang mengharuskan keterlibatan negara untuk mewujudkan keseimbangan neraca perdagangan luar negeri. Kebijakan ini ditujukan untuk mempengaruhi neraca perdagangan dan memecahkan masalah kelemahan ekonomi nasional. 

Proteksi negara yang mengacu pada aturan Islam tidakditujukan untuk melindungi stabilitas ekonomi saja, tetapi juga ditujukan untuk mewujudkan stabilitas politik.
wallahuAlam.

Tentang penulis:
Isromiyah, SH, beralamat di jl Mulawarman RT 04 no.39a Batakan Manggar Balikpapan, pernah aktif di LSM LPKP Malang Jatim, aktivitas sekarang mengajar di lembaga pendidikan Al Mustannir Balikpapan.

Posting Komentar