Oleh : Husnul Aida
(Aktivis Dakwah Muslimah Pasuruan)

Untuk kesekian kalinya,Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani,mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan.

Mediaoposisi.com- Demi meningkatkan pendapatan Negara, tanpa kompromi Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang jenis dan besaran pajak. Menyusul kebijakan perubahan nominal materai dari Rp.3000 dan Rp.6000 menjadi satu nominal saja, yaitu 10.000. Alasannya adalah untuk meningkatkan pendapatan Negara. Dari bea materai tersebut, pendapatan Negara akan naik menjadi Rp.8,83 trilyun dari Rp.5,06 trilyun.

Yang menjadi perhatian masyarakat, pajak akan  dipungut dari nasi bungkus, mpek-mpek hingga kantong plastik/kresek. Sudah sedemikian miskinkah negeri ini? Hingga nasi bungkus, mpek-mpek dan kresek pun dipajaki. 

Padahal Indonesia adalah negeri yang kaya raya. Sumber daya alamnya melimpah. Namun, karena salah kelola, kekayaan alam yang melimpah tidak berimbas pada kesejahteraan rakyatnya. Kemiskinan selalu menjadi masalah yang tidak tersolusikan.

Kebijakan ekonomi kapitalis meniscayakan pajak sebagai sumber pendapatan utama bagi Negara. Tidak heran jika setiap tahun selalu terjadi target peningkatan pajak baik secara kuantitas (besaran jumlah rupiah) maupun kualitas (jenis pajak dan jumlah pembayar pajak).

Pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya akan terus mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan obyek dan subyeknya. Tahun ini nasi bungkus, mpek-mpek dan plastik/kresek menjadi obyek pungutan pajak. 

Dikhawatirkan nanti pajak untuk kerupuk, rujak dan es cendol jadi sasaran berikutnya jika dinilai oleh Pemerintah bisa meningkatkan penerimaan pendapatan Negara.

Demikianlah Pemerintah dalam sistem kapitalis, senantiasa memposisikan rakyat sebagai sapi perah untuk menghidupkan ekonomi Negara. Dan di sisi lain, justru Pemerintah  menyerahkan pengelolaan  sumber daya alam pada swasta, asing dan aseng. Wajar saja jika bangsa sebesar ini justru hidup dari hutang. Memprihatinkan.

Pajak dalam Paradigma Kapitalisme

Dalam pandangan sistem ekonomi kapitalis, pajak  berfungsi sebagai alat untuk mengatur pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Dengan fungsi ini diharapkan pajak menjadi sarana pendistribusian kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Namun fakta menunjukkan sebaliknya. APBN yang disusun oleh Pemerintah tiap tahunnya selalu berpihak pada para birokasi dan kalangan kapitalis. Bukan pro rakyat.

Buktinya telah nyata, saat menetapkan pajak pada rakyat kecil. Pemerintah justru menaikkan batas harga minimal kelompok  hunian mewah, seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house dan sejenisnya yang bebas Pajak Atas Barang Mewah.

Fungsi pajak sebagai alat distribusi nyatanya tidak  pernah terealisasi. Justru pajak adalah alat eksploitasi untuk kepentingan kapitalis.

Selama ini Pemerintah mendapatkan penerimaan yang besar dari pajak yang dibayar oleh rakyat. Baik melalui pajak langsung maupun tidak langsung yang dibebankan oleh perusahaan/pengusaha melalui tingginya harga barang. Namun,ketika pajak telah terkumpul,alokasi terbesar ternyata bukan untuk rakyat juga.

Demikianlah kesalahan paradigma ekonomi kapitalis, yang berdampak pada minimnya anggaran Negara untuk jaminan sosial. Bahkan Pemerintah melakukan pengalihan tanggungjawab sosialnya kepada swasta, baik individu maupun perusahaan.

Dengan hanya mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan Negara, sudah pasti semua beban akan ditimpakan kepada rakyat. Akhirnya rakyat makin tertindas. Belum lagi beban hutang Negara yang sangat besar, menjadikan bangsa ini terjebak dalam jurang kemiskinan.

Kondisi tersebut sangat berbeda dengan kondisi rakyat ketika Negara menerapkan sistem Islam secara kaffah.

Kebijakan Memungut Pajak dalam Islam

Dalam pandangan Islam, kebijakan APBN merupakan aplikasi politik ekonomi dalam kebijakan keuangan negara, baik menyangkut sumber pendapatan maupun alokasi penggunaannya dalam pemenuhan kebutuhan pokok individu maupun kebutuhan pokok masyarakat. 

Politik ekonomi dalam Islam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok individu seperti sandang, pangan dan papan dengan mekanisme tidak langsung maupun langsung (dalam kondisi tertentu).

Negara juga menjamin kebutuhan pokok masyarakat dalam bentuk pendidikan, kesehatan dan keamanan dengan mekanisme langsung. Sebab hal tersebut memang menjadi tanggungjawab Negara atas seluruh rakyatnya, baik muslim maupun non muslim (ahludz-dzimmah).

Sebagaimana sabda Rasulullah saw : "Imam (kepala negara) adalah pemelihara/pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap individu warganya, Islam menjelaskan secara lengkap sumber pemasukan Negara yang dikumpulkan oleh lembaga Negara yang disebut Baitul Mal, yaitu lembaga keuangan Negara Islam yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara.

Adapun sumber pendapatan Negara dalam Islam secara garis besar ada 4, yaitu:

1. Pengelolaan Negara atas kepemilikan umum.
Sumber daya alam seperti minyak, gas, hutan dan barang-barang tambang lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah milik umum (rakyat). Dikelola sebagai sumber utama pendapatan dan pendanaan Negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Islam mengharamkan pemberian hak khusus kepada orang atau kelompok, apalagi swasta dan asing. Dalam hal ini peran Negara hanya  sebagai pelaksana pengelola.

2. Harta fa'i, kharaj, ghanimah dan jizyah serta harta milik Negara dan BUMN.
3. Harta zakat
4. Pemasukan temporal

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah infaq, wakaf, sedekah dan hadiah, harta penguasa yang ghulul (haram), harta orang murtad, sisa harta warisan atau yang tidak memiliki ahli waris.

Dari ke-4 sumber pemasukan tersebut, Negara  menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan rakyatnya.
Dalam sistem Islam, pemerintah tidak diperkenankan bahkan diharamkan untuk memungut pajak atas rakyatnya secara rutin dan terstruktur, kecuali pada kondisi tertentu.

Pajak hanya diwajibkan ketika Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi, sementara ada pembiayaan yang wajib dilakukan dan akan menimbulkan bahaya bagi kaum muslimin jika tidak segera terpenuhi.

Inilah dasar kebijakan pajak dalam Negara Islam. Syariat Islam telah memberikan ketentuan tentang kebijakan pajak sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis saat ini. Dalam Islam pajak bersifat temporer, tidak kontinu. 

Hanya dipungut untuk pembiayaan yang bersifat wajib bagi kaum Muslim, hanya dipungut dari orang kaya dan Muslim (tidak boleh dari non muslim), serta jumlah yang tidak melebihi kebutuhan.

Walhasil, pajak dalam sistem ekonomi Islam hanya sebagai penyangga dalam kondisi darurat dalam memenuhi kepentingan masyarakat, bukan sebagai sumber utama pendapatan Negara.

Negara tidak akan membebani rakyatnya dengan pajak untuk mengurus kebutuhannya, sebagaimana Negara kapitalis saat ini. Kerakusan kapitalis benar-benar telah menghalangi masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan asasinya. Kekayaan alam yang telah Allah SWT limpahkan pada umat manusia dikuasai hanya oleh segelintir kelompok individu konglomerat.

Disisi lain, Pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang menindas rakyat. Masyarakat harus menyerahkan recehan-recehan yang  diperoleh dengan susah demi keberlangsungan ekonomi Negara.
Saatnya umat sadar, sistem ekonomi kapitalisme tidak pernah menyejahtarakan. Hanya syariat Islam yang akan menjamin kesejahtaraan umat dalam Negara Khilafah. [MO/vp]

Posting Komentar