Oleh: Nugrahani


Mediaoposisi.com-Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) kembali menjadi polemik di ruang publik. Sejumlah perempuan yang tergabung dalam organisasi Aliansi Cerahkan Negeri (ACN) menggelar aksi menolak RUU-PKS. Mereka menganggap aturan dalam RUU tersebut tidak memiliki tolok ukur yang jelas.

Apabila dilihat dari tujuan legislasinya, RUU-PKS terkesan ada keprihatinan akan peningkatan kasus kekerasan seksual yang menjadikan perempuan sebagai korban. Padahal sumber dari persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi karena penerapan sistem sekuler demokrasi kapitalis neolib.

Bukan karena lelaki lebih dominan terhadap perempuan, sehingga perempuan menjadi korban. Pun demikian isi dari RUU PKS yang lebih menekankan kepada kekerasan seksual terhadap perempuan ketimbang laki laki. Padahal hasil survei pada tahun 2018, kekerasan seksual lebih banyak terjadi pada laki laki mencapai 28 %, sementara perempuan hanya 20 %.

Lantas, kenapa selalu menempatkan perempuan di posisi sebagai korban yang lemah dan tidak berani melaporkan kepada pihak berwajib? Padahal disisi lain banyak lelaki yang juga menjadi korban pelecehan dan kekerasaan seksual.

Mengapa hal ini bisa terjadi? 
Begitulah yang terjadi bila pemerintah dan masyarakat tidak mau keluar dari konsepsi demokrasi sekularis yang mendasarkan penyelesaian problem manusia dari ‘kecerdasan’ akalnya. Padahal, seumur peradaban manusia, solusi yang didasarkan pada hukum ciptaan manusia hanya berujung pada persoalan baru, bukan penyelesaian masalah.

Jadi mencegah kekerasan seksual dengan RUU PKS tidak akan menjadi penyelesaian tuntas. Justru solusi inilah yang justru memunculkan masalah baru.

Darimana ide ini bermuara?
Hal ini terjadi tidak lain karena Indonesia telah meratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women).

Oleh karena itu,  ada sebuah kewajiban untuk menjalankan langkah-langkah perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pun menghendaki agar Indonesia memiliki undang undang yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Jadi, asal muasal lahirnya RUU-PKS jelas bukan bermuara dari persoalan kekerasan dan pelecehan seksual. Tetapi lebih dikarenakan program dari pengusung kapitalisme sekulerisme.

Dalam Pasal 1 draft RUU-PKS disebutkan, “Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan dan kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/politik.

Definisi tersebut memberi ruang bagi redefinisi atas hasrat seksual. Hal ini bisa menjadi pintu masuk bagi pendukung hasrat seksual menyimpang seperti lesbian, gay, homo dan transgender (LGBT). Jika nanti ada ustadz atau ustadzah yang dalam ceramahnya mengatakan LGBT haram, maka akan bisa dinilai merendahkan hasrat seksual pendukung LGBT.

Stigmatisasi syariat Islam pun terlihat amat kental pada Pasal 7 RUU tersebut pada sub Kontrol Seksual. Kontrol seksual sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) RUU itu di antaranya pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu. 

Siapapun akan mengerti jika ayat ini dialamatkan pada ketentuan syari’at Islam yang dianggap memaksa perempuan berpakaian dengan cara menutup aurat secara sempurna.Bukankah ini menghujat ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis yang membahas keharusan muslimah menutup auratnya? 

Sungguh tidak ada hal baik yang akan menyertai RUU ini jika pun nantinya disahkan menjadi UU. Sejatinya RUU ini merupakan serangan pemikiran untuk mendiskreditkan Islam. Padahal, perilaku seksual, baik suka tidak suka, dipaksa ataupun tidak, jika itu penyimpangan seksual dan tidak berlandaskan hukum syariat, maka Islam menyebutnya sebagai kejahatan seksual.

Kejahatan seksual dalam Islam didefinisikan sebagai segala bentuk pelampiasan hasrat seksual yang dilakukan secara tidak makruf dan ilegal. Segala kejahatan itu zarimah (kriminal), termasuk di dalamnya berupa kejahatan yang bentuknya seksual, dan segala zarimah menurut Islam pasti mengandung dosa.

Tidak memandang lagi dilakukan atas dasar suka sama suka maupun paksaan.
Islam memiliki tata aturan tersendiri dalam menyelesaikan persoalan kehidupan. Sungguh solusi seluruh problem perempuan termasuk Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) adalah dengan penerapan Islam secara kaffah  (sempurna).

Syariat Islam sendiri sesungguhnya memiliki tiga pilar dalam penerapannya, yaitu ketakwaan individu, kontrol sosial dalam masyarakat dan penerapan syariat Islam secara menyeluruh oleh negara.

Dengan adanya ketakwaan individu, tidak akan terjadi pelecehan maupun kekerasan seksual karena hal itu merupakan tindakan kriminal. Jika terjadi pelanggaran, maka masyarakat akan menjadi pemantaunya. Seorang individu pun akan merasa segan untuk melakukan pelanggaran.

Dengan kontrol dari masyarakat orang yang akan melanggar syariah tidak mungkin dapat melakukan secara leluasa. 

Berikutnya penerapan syariat Islam secara menyeluruh oleh negara. Sebagai institusi tertinggi, maka negara memiliki wewenang penuh atas penerapan hukum Islam ditengah-tengah masyarakat. Negaralah penjamin terterapkannya syariat Islam secara kaffah. Negara akan menempatkan perempuan pada kemuliaan.

Akan ada perlindungan terhadap perempuan, sehingga perlakuan yang mengarah pada pelecehan dan kekerasan seksual tidak terjadi. Kalaupun terjadi pelecehan dan kekerasan seksual, maka negaralah yang akan menyelesaikannya dengan menerapkan sanksi.

Inilah tiga pilar dasar yang akan menjamin keberhasilan penerapan syari’at Islam.  Bila tiga pilar ini berjalan dan berfungsi secara optimal, hukum Allah akan dengan mudah bisa diterapkan kembali di tengah-tengah masyarakat. Wallahu’alam bishawab [MO/sg]

Posting Komentar