Oleh Isromiyah SH
(Pemerhati Generasi)
Mediaoposisi.com-Pengantin pesanan, fenomena ini sudah berkembang sejak 1980, dan Singkawang, Kalimantan Barat sudah lama dikenal sebagai tempatnya. Belakangan aktivitas ‘pernikahan antar negara’ ini sudah merambah ke kota atau kabupaten lainnya. Ada yang berakhir happy ending ada yang kemudian menjadi korban trafficking.

Detik.com menyatakan berdasarkan pengaduan sepanjang 2016-2019, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyebutkan terdapat 29 WNI korban pengantin pesanan di China. 13 orang dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, 16 orang dari Jawa Barat. 

Monika, satu dari 29 WNI korban pengantin pesanan berhasil kabur dari suaminya di Cina karena dipaksa bekerja dan mengalami kekerasan seksual. Wanita 24 tahun dari Kubu Raya Kalimantan Barat ini awalnya diiming-imingi mak comblang menikah dengan lelaki China pekerja bangunan dengan gaji besar. “Kamu nanti di sana dibelikan emas, kirim orangtua pasti ada. 

Kamu berkecukupan, mereka juga memperlakukan kamu dengan baik. Kamu mau pulang di sana nanti bisa telepon kami saja nanti kami urus pulang. Kenyataannya sampai sana nggak ada,” kisahnya. 

Monika mengaku sempat curiga dengan mak comblang ini. Sebab, dia pernah dilarang mengunggah foto pernikahannya ke media sosial karena akan ketahuan polisi. “Curiga sih. Tanya mak comblangnya, ini aman nggak sih aku menikah? Resmi nggak sih? Dia bilang kamu aman. 

Jadi kamu nggak perlu takut,” ujarnya. Dia pun berangkat ke China pada September 2018 berbekal kepercayaan terhadap perantaranya. Namun, selama 10 bulan tinggal di China, dia dipaksa bekerja dan mengalami kekerasan seksual. Kata dia, perantaranya tidak bisa dihubungi. 

“Mak comblangnya lari semua, nggak ada kabar semua, nggak aktif semua nomornya,” jelasnya. Monika pun melarikan diri dan sempat diancam untuk mengembalikan uang 100 juta rupiah sebagai ganti rugi. Namun, dengan bantuan mahasiswa Indonesia dan KBRI di China, Monika akhirnya kembali ke Indonesia.

Sekjen SBMI Bobi Anwar Maarif dalam Voaindonesia.com menduga pengantin pesanan merupakan modus dari tidak pidana perdagangan orang (TPPO), sebab ada proses yang mengarah ke perdagangan yang terencana. 

“ apa yang dialami korban mengarah pada TPPO, ada unsur proses, cara dan eksploitasi, ada pendaftaran, penampungan, ada pemindahan, sampai dikirim ke luar negeri,” ujarnya. Dari 29 orang, 3 diantaranya sudah dipulangkan ke Indonesia. 26 orang lainnya masih di tiongkok bersama suaminya.

Untuk menjerat hukum pelaku harus ada pengaduan dan bukti. Dua hal ini tidak bisa muncul begitu saja. Korban belum tentu mau melaporkan kejadian yang menimpanya karena malu atau diancam. 

Sistem kapitalis sekulerisme negara ini mengatur Human trafficking dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak karena ada dua anak di bawah umur dalam perkara ini. 

Pengacara publik dari LBH Jakarta, Oki Wiratama menambahkan, kasus ini juga telah melanggar Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) yang diratifikasi pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. 

“Konvensi ini mengamanatkan kepada negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga,” tambahnya dalam tirto.id.

Penyebab human trafficking

Diakui maupun tidak, kehidupan sekuler adalah biang  semua penyakit sosial. Bebas dari aturan, tidak ada dasar agama yang melandasi kehidupan. Kapitlistik yang mendewakan materi menghasilkan manusia yang mengejar kehidupan dunia dengan kacamata uang. 

Halal dan haram tidak menjadi standar perbuatan. Kemiskinan dan rendahnya pendidikan membuat para gadis mudah diiming-imingi kehidupan lebih baik di negeri orang, tergiur dengan tawaran yang menjanjikan. 

Mereka melihat ada pengantin yang sukses dan memberikan kekayaan berlimpah kepada orang tua di kampung, diangggap  contoh bagus bagi yang lainnya. Meski sudah ada UU TPPO no. 21 tahun 2007, jerat hukum ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku. 

Sanksi hukum yang lemah membuka peluang terjadinya tawar menawar hukuman antara pelaku dengan pihak berwenang.

Solusi Islam
Sistem Islam menjadi jawaban ketika sistem sekuler terbukti gagal membentuk peradaban yang memanusiakan manusia.penerapan Islam dari aspek keluarga masyarakat dan negara akan mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik. 

Negara dalam hal ini adalah pemerintah bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi rakyatnya ketika wali dari perempuan sudah tidak ada atau ketika suatu keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Negara menjadi penjaga aqidah dan keimanan rakyat dimana hal tersebut termaktub dalam aturan negara, sehingga tidak mungkin ada rakyat yang mau dijual atau melakukan praktik penjualan manusia karena hal ini jelas bertentangan dengan hukum Islam.

Dicontohkan seorang Kholifah Umar Bin Khattab berkeliling kota ketika kemudian mengetahui ada salah satu keluarga yang kelaparan sampai-sampai memasak batu untuk anaknya. Beliau langsung memberikan gandum dan memasaknya untuk keluarga tersebut, menungguinya hingga yakin keluarga tersebut merasa kenyang. 

Ketika sekularisme dan liberalisme menjadi asas, maka mustahil untuk hal tersebut diatas dilakukan. Dengan menerapkan Islam secara menyeluruh tanpa kompromi dengan hukum yang lain kehidupan sejahtera sudah pasti bisa dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat, sekalipun dia non muslim. WallahuAlam. [MO/vp]

Posting Komentar