Oleh : Dhiyaul Haq
(Guru di Sekolah Tahfizh Plus Khoiru Ummah)

Mediaoposisi.com-Pendiri Jababeka, Setyono Djuandi Darmono melontarkan pernyataan yang menuai kontroversi di kalangan masyarakat dan para politisi. Pasalnya, ia mengatakan bahwa pendidikan agama di sekolah tidak perlu diajarkan. Cukup dengan belajar di rumah bersama orang tua, melalui guru agama di luar sekolah, seperti di masjid, gereja atau vihara.

“Mengapa agama sering menjadi alat politik? Karena agama dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Di sekolah, siswa dibedakan ketika menerima mata pelajaran (mapel) agama. Akhirnya mereka merasa kalau mereka itu berbeda,” kata Darmono usai bedah bukunya yang ke-6 berjudul Bringing Civilizations Together di Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Darmono mengatakan, “Tanpa disadari lanjutnya sekolah sudah menciptakan perpecahan dikalangan siswa mestinya siswa itu tak perlu dipisah dan itu bisa dilakukan kalau mapel agama ditiadakan sebagai gantinya Bapak budi pekerti yang diperkuat dengan demikian setiap toleransi Siswa lebih menonjol dan rasa kebhinekaan makin kuat."

Pernyataan Darmono ini membuat ketua fraksi PKS angkat bicara. “Ini ide sekularisasi yang menjauhkan generasi bangsa dari nilai-nilai agama. Wacana ini juga bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan tujuan pendidikan nasional,” kata Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, (5/7).
Jazuli mengatakan, dirinya heran dengan munculnya wacana penghapusan pendidikan agama di sekolah. Ia mengkritik keras usulan tersebut.
Jazuli menyebut penguatan pendidikan agama di sekolah diperlukan untuk membentuk siswa yang beriman dan bertakwa. Hal ini merujuk Pasal 31 UUD 1945. Ia pun menyinggung amanat Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) kepada Jokowi-Ma’ruf Amin. Harapan PBNU agar memperkuat pendidikan pesantren karena salah satu cara memperkuat pendidikan karakter (fajar.co.id).
Pendidikan agama adalah kebutuhan yang pokok dan harus diberikan kepada setiap rakyat dari semua kalangan (siswa, mahasiswa dan masyarakat lainnya). Penghapusan pelajaran agama di sekolah menjadi bukti berhasilnya Sekuler-kapitalisme menggerogoti rezim di Indonesia. 

Lagi dan lagi rakyat akan menjadi korban. Betapa tidak? Agama sudah tidak diajarkan dan penghapusan ini tidak sejalan dengan tujuan kurikulum pendidikan di Indonesia. Sekulerisme ini eksis semenjak dibentuknya dua depertamen yaitu departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional. 

Terdapat sinyal yang sangat kuat bahwa pengembangan ilmu tidak tersentuh dengan nilai agama. Kalaupun ada, hanya bersandar pada etic-moral semata dan tidak berlandaskan pada agama. Potret buram pendidikan sekuler semakin banyak terungkap. Mulai dari aspek guru, kurikulum, terlebih kepada siswanya. 

Tidak sedikit guru mencontohkan perilaku yang tidak mendidik, kualisifikasi guru pun hanya ditekankan pada kemampuan mengajar, sementara akhlak, keterikatan kepada hukum syara’ dan kepribadian seorang murid tidak menjadi perhatian penting. Sehingga pendidikan sekulr pun melahirkan generasi yang amoral, anarkis, pecandu narkoba, pecandu seks, pelaku aborsi dan lain-lain.

Indonesia mempunyai tujuan pendidikan yang mulia, ingin mencetak generasi yang beriman dan bertakwa. Lantas, bagaimanakah cara pemerintah untuk menuju keberhasilan pendidikan apabila pendidikan agama dihapuskan? Sedang seminggu 2 jam pelajaran saja masih membuat generasi kita krisis moral.

Sungguh ini menjadi tanda tanya besar bagi kita. Bukan menjadi hal yang asing pemerintah selalu merencanakan kebijakan sekuler dalam semua bidang, termasuk dalam aspek pendidikan. Lahirnya ide penghapusan agama dari sekolah karena sepak terjang sekuler-kapitalisme ingin semakin ditancapkan. Sistem Pendidikan kapitalistik terbukti telah gagal melahirkan generasi yang sholih dan berkepribadian luhur.

Sudah saatnya kembali pada aturan Islam yang menjadi solusi dalam semua kancah kehidupan. Apapun masalahnya, Islamlah solusinya!

Berbeda dengan sistem Islam. Pendidikan adalah hak mendasar bagi rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Negara wajib mengedukasi, membina dan mengayomi rakyatnya untuk selalu menjalankan aktivitasnya untuk terikat dengan aturan agamanya (hukum syara’).

Tujuan pendidikan Islam adalah mewujudkan kepribadian Islam dengan menancapkan aqidah Islam. Islam memandang penanaman aqidah Islam di dalam pendidikan adalah sebagai sarana empuk yang sangat strategis untuk menancapkan kerangka syariah Islam.

Berbeda jauh dengan pernyataan Konglomerat Jababeka, Darmono. Justru Islam memandang dengan agamalah, maka generasi akan menjadi maju dan memiliki kesholihan yang tinggi serta memiliki kepribadian mulia.

Ketika sistem Islam diterapkan, umat menorehkan sejarah gemilang. Melalui sistem pendidikan Islam lahirlah generasi emas layaknya Al-Fatih di usianya yang masih tergolong muda mampu menaklukkan Konstantinopel. Selain itu, Mush’ab bin Umair mampu menjadi duta Islam pertama di dunia. Al-Khawarizmi sang ahli matematikawan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itulah buah dari penerapan sistem Islam.

Berbeda dengan sistem demokrasi yang sampai saat ini tidak menghasilkan generasi yang gemilang dalam seluruh bidang. Termasuk bidang pendidikan. Pendidikan dalam sistem demokrasi tidak menghasilkan output yang sebanding dengan Al-Fatih, Al-Khawarizmi, dan lainnya. Karena pendidikan demokrasi tidak berlandaskan syariat Islam.

Sudah saatnya kita campakkan demokrasi kapitalis dan beralih menuju aturan yang mulia dari Sang Pencipta dan al-Mudabbir (pengatur kehidupan kita). Yang akan membawa kehidupan yang maju dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk diantaranya adalah sistem pendidikan.n Wallahu a’lam bi ash-showab. [MO/vp]

Posting Komentar