Oleh: Naini Mar Atus

Mediaoposisi.com-Partai Nasdem tidak ingin kalah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta jatah sepuluh menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Tengku Taufiqulhadi mengatakan, pihaknya akan meminta jatah kursi menteri lebih banyak. Hal itu dikarenakan jumlah kursi Nasdem di DPR lebih banyak ketimbang PKB. 

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah mengusulkan sepuluh nama kadernya untuk duduk di posisi menteri Jokowi-Ma’ruf Amin di 2019-2024. Soal kementerian apa yang diinginkan, Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, tidak bisa memastikan (JawaPos.com, 3/7/2019).

Tak mau ketinggalan, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, berharap mendapat jatah lima kursi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin. Menurut Agung, harapan itu wajar karena Golkar merupakan partai pemenang ketiga dalam pemilihan legislatif dan juga partai runner-up alias pemilik kursi terbanyak kedua di parlemen (Bisnis.com, 28/5/2019).

Setelah MK menetapkan pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang Capres dan Cawapres periode 2019-2024, partai pendukungnya tak tinggal diam untuk segera minta jatah kursi menteri. Partai di koalisi Jokowi memang sudah secara terang-terangan meminta jatah kursi di kabinet. 

PKB, misalnya, berharap mendapat sepuluh kursi di DPR. Selain itu, PPP pun tak segan-segan meminta jatah menteri lebih banyak ketimbang kabinet periode 2014-2019. Bahkan, digadang-gadang kubu yang dulunya oposisi, sekarang ingin merapat menjadi koalisi. Sungguh Miris.

Tentunya, menghidupkan sebuah partai politik membutuhkan dana yang begitu besar. Partai politik pendanaannya disandarkan pada kekuasaan. Lingkaran antara kekuatan politik, pembiayaan partai politik dan Kekuasaan yang diperoleh partai politik merupakan lingkaran setan yang tidak bisa diputus dan hal ini akan berlangsung dari masa ke masa. Lingkaran setan ini yang nampak pada sistem demokrasi kapitalisme, dimana telah menjebak negeri ini dalam perjanjian-perjanjian transaksi jual beli kekuasaan.

Dalam demokrasi, kebijakan terkadang diambil hanya untuk kepentingan pribadi politisi atau pejabat. Mereka tak peduli lagi dengan rakyat atau yang lainnya. Tambang-tambang minyak, emas, batubara, hutan dan lainnya diserahkan kepada swasta asing atupun domestik, hal ini sering sekali, semata-mata untuk kepentingan pribadi para politisi pengambil kebijakan. Ini dilakukan karena pejabat butuh uang sangat besar, baik untuk bayar hutang karena disaat kampanye membutuhkan biaya sangat besar dan diperoleh dari pinjaman. 

Pengalihan anggaran Negara untuk kebutuhan Partai Politik dengan melibatkan berbagai individu ( Pejabat /Penyelenggara Negara) yang mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri dan orang lain, itulah yang kemudian kita kenal dengan Korupsi sampai korupsi berjamaah. Praktik-praktik seperti ini memang bisa terjadi dalam sistem apapun, namun sistem demokrasi menumbuh suburkan praktik-praktik kotor seperti ini.
Terkadang, kebijakan diambil hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Kelompok tertentu ini bisa jadi kelompok politisi tertentu atau kelompok kapitalis tertentu yang menjadi sponsor politisi. 

Disaat partai tertentu mendapat jatah kursi dikabinet, maka konsekuensinya partai tersebut harus mendukung kebijakan yang diambil pemerintah, sekalipun kebijakan itu merugikan dan menyengsarakan rakyat.

Sebagaimana diketahui, sistem demokrasi mengharuskan biaya yang teramat mahal bagi seseorang untuk dapat menduduki kursi tertentu di dalam sebuah pemerintahan, apalagi pucuk pimpinan pemerintahan, sehingga saat seseorang menempati posisi tertentu, yang dipikirkan adalah balik modal.

Alhasil, rakyat yang menjadi korban atas kebijakan-kebijakan pejabat yang tidak pro rakyat, melainkan lebih kepada kepentingan pemodal. Yang lebih mengenaskan lagi, asset-aset negara dan Sumber Daya Alam serta sektor-sektor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus diserahkan pihak Swasta Asing.

Kepemimpinan apapun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak. Jabatan hanya akan menjadi sumber kehinaan dan penyesalan jika tidak berdasarkan pada aturan Islam serta ditujukan untuk kepentingan Islam dan umatnya. Rasulullah SAW bersabda:
"Sesungguhnya kalian akan berambisi untuk dapat memegang suatu jabatan, tetapi nanti pada Hari Kiamat jabatan itu akan menjadi suatu penyesalan." (HR. Al-Bukhari).

Oleh karenanya, umat butuh sistem yang bisa membawa keadilan dan kesejahteraan yang akan melahirkan pemimpin yang amanah, tidak lain sistem itu adalah sistem Islam. Sistem Islam yang akan menjadikan kekuasaan, murni sebagai alat untuk mengurus urusan umat. Karena di dalam Islam, politik adalah aktivitas pelayanan masyarakat dan tentunya bagian dari amanah. Dalam sistem Khilafah, kebijakan yang diambil harus bersumber dari syariah Islam, bukan untuk kepentingan Khalifah atau yang lain. Dalam sistem Khilafah, seorang pemimpin atau wakil rakyat tidak akan mendapatkan hak istimewa apapun.

Syariah Islam adalah aturan yang berasal dari Sang Khaliq, yang aturannya pasti sangat adil.  Jadi, sudah saatnya kita meninggalkan sistem yang rusak ini dan kembali menegakkan syariat Islam Kaffah. Wallahu a'lam.[MO/sg]

Posting Komentar