Oleh : Nasrudin Joha 

Mediaoposisi.com-Pertemuan Nasi Goreng Teuku Umar dibalas oleh Surya Paloh dengan menggelar makan Nasi Kebuli di Gondangdia. Tidak hanya itu, beberapa petinggi parpol TKN Jokowi (Nasdem, PKB, PPP, Golkar minus PDIP) mengadakan pertemuan terpisah.

Ada sinyal kuat yang dikirim TKN Jokowi, agar PDIP jangan bermain api membuat 'kesepakatan jahat' dengan Gerindra tanpa melibatkan partai koalisi TKN.

Megawati sendiri, nampak akrab menerima Prabowo di Teuku Umar dan membincangkan persoalan penting. Boleh jadi, ini sinyal juga bagi partai TKN Jokowi agar tak 'merongrong' PDIP soal jatah kursi menteri.

Sebelumnya, kelakuan partai TKN Jokowi bikin PDIP pusing. Semua minta jatah menteri dalam jumlah yang tak wajar, bahkan NU terang-terangan minta jatah menteri yang terpisah dari porsi partai.

PKB minta 10 menteri, PPP juga sama, Golkar minta lebih karena suara Golkar lebih besar ketimbang PKB. Sementara Nasdem, langsung melejit dengan meminta jatah 11 menteri.

Tidak cukup sampai disitu, PDIP juga dirongrong oleh partai gurem, PSI dan Hanura. Dua partai tak lolos elektoral ini, masing-masing menyodorkan 40 nama kader untuk dipertimbangkan menjadi menteri Jokowi.

Padahal, porsi menteri itu hak prerogratif Jokowi sebagai Presiden sekaligus petugas partai PDIP. Artinya, mega punya kewenangan penuh untuk memerintahkan petugas partainya untuk menetapkan sejumlah nama menteri, tanpa perlu menghiraukan aspirasi dan rongrongan dari partai TKN Jokowi.

Pesan ini, nampaknya yang ingin disampaikan Megawati kepada partai TKN Jokowi. Mega, dengan ramah menyembut Prabowo tanpa mempertimbangkan atau mengikutsertakan partai mitra TKN Jokowi.

Jokowi sendiri menyatakan koalisi TKN sudah solid, tak diperlukan penambahan partai. Koalisi sudah kuat. Tapi siapa yang tidak tahu, Jokowi itu cuma petugas partai. Jika mega memberi perintah, memang Jokowi bisa menolak ?

Sama Persis ketika Jokowi berbusa tidak akan mengintervensi proses hukum di KPK. Tapi, begitu Puan Maharani terseret kasus e KTP, Jokowi seperti kerbau dicucuk hidungnya ikut mendampingi Megawati untuk memberi klarifikasi, membersihkan nama puan dari tudingan korupsi e KTP.

Kembali ke soal PDIP, apakah mega selaku pemilik saham mayoritas PDIP akan meninggalkan partai TKN Jokowi ? Apakah manuver bagi goreng Teuku Umar adalah pesan tegas kepada partai TKN Jokowi, bahwa mega bisa memerintahkan petugas partainya untuk menyusun kabinet tanpa melibatkan TKN Jokowi ? Apakah mega, lebih memilih berbagi kue kekuasan dengan Gerindra yang membawa saham legitimasi Pilpres, ketimbang dipusingkan oleh manuver partai TKN Jokowi yang 'rakus' minta porsi jabatan menteri ?

Dan apakah, semua pertunjukan memuakan ini akan berakibat pada kemakmuran rakyat ? Apakah, manuver Teuku Umar maupun manuver Gondangdia akan mempertimbangkan darah dan nyawa korban peristiwa 21-22 Mei ? Atau, ada visi untuk mengusut kematian 700 anggota KPPS yang misterius ?

Sampai disini, rasanya umat ini hanya akan menjadi korban dari manuver politik para elit. Umat ini, hanya dipaksa menjadi penonton pesta pora para elit, yang diadakan diatas bangkai dan penderitaan umat.[MO/ad]

Posting Komentar