Oleh Ima Kartika Sari (Pemerhati Masalah Ekonomi)

Mediaoposisi.com-Tiada hari tanpa pajak. Seperti itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan  betapa pajak selalu mengiringi kehidupan kita. Mulai dari belanja kebutuhan sehari-hari seperti sabun, minyak, juga gaji pegawai, membangun rumah, listrik, air hingga urusan perut di rumah makanpun, semua ada pajaknya.

Pajak banyak ragamnya. Kita tentu sudah akrab dengan beberapa jenisnya : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai (BM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Di sana Pajak Di sini Pajak
Saat ini seiring dengan semakin bertumpuknya hutang negara, pajak semakin digencarkan. Baik jenis maupun jumlah besarannya. Pemerintah semakin kreatif melirik mana sekiranya bidang yang bisa jadi obyek pajak baru. Pajak penghasilan misalnya, bahkan sejak April kemarin sudah merambah dunia maya, bukan hanya nyata saja. Pemilik online shop, saat ini sudah jadi wajib pajak.

Mengapa demikian? Karena ada target yang harus dicapai. Dari rencana pendapatan 2.165,1 T dalam APBN 2019 ini, 1.786,4 T atau setara dengan 83%, ditargetkan berasal dari pajak. Sisanya, yakni 17% berasal dari pendapatan non pajak (termasuk keuntungan BUMN dan hasil SDA) serta hibah, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pajak bisa berasal dari pusat maupun daerah. Inilah mengapa, daerahpun juga ditarget untuk setor pajak ke pusat. Hingga semua Pemda harus berfikir keras, bagaimana agar target terpenuhi. Ujung-ujungnya, rakyatlah yang dikorbankan. Karena hampir semua pendapatan dan barang/jasa yang sejatinya dibutuhkan masyarakat luas, juga ikut ditarik pajak. Yang besarannya terus mengalami peningkatan.

Jalan tol yang baru saja diresmikan termasuk di Madiun, adalah kebutuhan masyarakat. Namun, dalam negara kapitalis meski dibutuhkan, semuanya harus berbayar. Tidak ada yang gratis (Radarmadiun.co.id)

Demikian juga sektor SDA, menjadi target yang seksi untuk diperas. Meski dibaliknya ada penderitaan rakyat, yang semakin bersusah payah untuk mendapatkannya. Dikutip (Radarmadiun.co.id)

Negara Kapitalis tidak pernah berprinsip bagaimana mengurusi urusan rakyat dengan penuh tanggung jawab, mengasihi mereka dan memudahkan urusannya. Yang ada dalam benaknya justru mengurusi rakyat butuh biaya, dan rakyatlah yang harus menanggung biaya itu.

Bahkan tidak jarang negara berperan seperti penjual dengan rakyat sebagai konsumennya. Berlakulah hukum dagang, dimana penjual harus memperoleh laba.

Jelas ini adalah prinsip batil yang harus dilenyapkan. Secara dasar bertentangan dengan Islam, sehingga haram diikuti.

Namun banyak yang masih berdalih, bukankah hasil pajak akan kembali pada rakyat? Pembangunan sekolah, pasar, jalanan dan sebagainya. Apa salahnya? Demikian klaim sebagian kalangan.

Hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, juga tersedianya fasilitas pasar dan jalan, haruslah dipenuhi oleh negara, tanpa membebankan biayanya pada rakyat termasuk dalam bentuk pajak. Apalah artinya satu sisi dikatakan hak rakyat, namun disisi lain rakyat diperas untuk mendapatkan haknya?

Solusi Islam yang Bernas
Dalam Islam, banyak pintu masuk perolehan pendapatan negara. Ada harta kekayaan milik negara (dari hasil ghanimah, fai', jizyah, kharaj dan lain-lain). Juga harta milik umum seperti hasil tambang, hutan, laut, danau dan lain-lain.

Belum lagi harta zakat, hibah dan warisan yang tidak memiliki ahli waris, yang semuanya berjumlah ribuan triliun. Sangat cukup bagi negara untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh rakyatnya, muslim maupun non muslim. Pendidikan dan kesehatan gratis dengan kualitas terbaik. Jalanan rata, pasar bersih, jembatan kokoh, tersedia di mana-mana.

Pemasukan dari beragam sektor ini menempati posisi utama. Tanpa sedikitpun mengandalkan pajak. Bandingkan dengan target pendapatan selain pajak dalam APBN 2019 Indonesia yang hanya sebesar 17% saja.

Dari sini Islam tidak menjadikan pajak sebagai andalan pendapatan negara. Bahkan haram hukumnya menarik pajak tanpa panduan syariat

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكسِ فِيْ النَّارِ
“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]

Pajak hanya dipungut di saat terakhir ketika baitul mal atau kas negara sedang kosong, sementara di saat yang sama, ada hak rakyat yang wajib ditunaikan negara. Itupun wajib ditarik hanya dari orang kaya saja, muslim dan bersifat sementara, hingga kebutuhan tersebut tercukupi. Jadi tidak akan terjadi masa dimana pajak menjadi andalan pendapatan negara yang ditarik terus menerus dari rakyat.

Mengapa demikian? Karena dalam Islam fungsi negara adalah seperti penggembala. Mengurusi rakyat yang dipimpinnya dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang dan tidak menyusahkannya.
Inilah Khilafah, sebagai sosok negara yang dibutuhkan umat. 

Negara inilah yang wajib kita hadirkan saat ini. Agar seluruh rakyat, baik muslim maupun non muslim dapat merasakan rahmatnya. Karena Islam adalah rahmatan lil 'alamin. Wallahu 'alam bishowab. [MO/vp]

Posting Komentar