ilustrasi
Oleh : Nita Nopiana,S.Pd
 (Pendidik Generasi di Palembang)

MN diiming-imingi hidup enak jika menikahi orang Cina. Tapi di negeri orang itu dia hidup nelangsa. Bekerja rodi tak diupah, kerap tak diberi makan, dan bahkan dianiaya.

Mediaoposisi.com-Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mencatat ada 29 perempuan jadi korban pengantin pesanan di China selama 2016-2019. Para perempuan ini dibawa ke China, dinikahkan dengan lelaki di negara tersebut, dengan iming-iming diberi nafkah besar. Namun, kata Sekjen SBMI Bobi Anwar Maarif, perempuan ini malah ‘dieksploitasi’ dengan bekerja di pabrik tanpa upah.

“Dia sama-sama kerja dari jam 7 sampai 6 sore. Kemudian ada lagi kerja tambahan merangkai bunga sampai jam 9 malam. Jadi dia kerja. Tapi dari pekerjaan-pekerjaan itu dia nggak dapat apa-apa. Semua upahnya itu ke suami atau ke mertua,” ujarnya dalam konferensi pers di LBH Jakarta, Minggu (23/6/2019) siang.

Dari berbagai laporan, SBMI menemukan para perempuan ini dipesan dengan harga 400 juta Rupiah. Dari angka itu, 20 juta diberikan kepada keluarga pengantin perempuan sementara sisanya kepada para perekrut lapangan.

Di China, para korban kerap dianiaya suami dan dipaksa berhubungan seksual, bahkan ketika sedang sakit. Para korban juga dilarang berhubungan dengan keluarga di Indonesia. SBMI menduga, pernikahan ini sebetulnya merupakan praktik perdagangan manusia. (www.voaindonesia.com 24/06/2019 )

LBH Jakarta bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang tergabung dalam Jaringan Buruh Migran mengatakan sebanyak 13 perempuan asal Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dan 16 perempuan asal Jawa Barat menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus perkimpoian (pengantin pesanan).

Sedikitnya 29 perempuan yang berasal dari Kalimantan Barat dan Jawa Barat menjadi korban perdagangan orang ke China dengan modus perjodohan, menurut organisasi buruh migran. Mereka diincar para perekrut yang disebut "mak comblang" dengan iming-iming uang.Hal serupa dikatakan pengacara publik dari LBH Jakarta, Oki Wiratama. Dia tegas menyebut ini adalah kasus perdagangan orang.

Terkuaknya  kasus perdagangan manusia mengingatkan kita kejadian anak di Kota Medan, Sumatera Utara pada 6 Februari 2014 lalu  akan buruknya penyelesaian masalah ini. Kasus perdagangan manusia nampaknya masih menghantui negara kita bahkan dunia.

Bagaimana tidak, sejak era orde baru hingga saat ini kasus tersebut masih menjadi persoalan yang seolah tanpa penyelesaian. Kasus perdagangan manusia pun melibatkan hubungan antar negara. 

Parahnya lagi, Indonesia dimasukkan ke dalam urutan atau lapis kedua dalam laporan tentang perdagangan orang yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika bulan lalu. Indonesia dinilai termasuk sumber utama perdagangan perempuan, anak-anak dan laki-laki, baik sebagai budak seks maupun korban kerja paksa (republika.co.id).

Indonesia, merupakan tujuan utama dan tempat transit – dengan tingkatan yang jauh lebih rendah - bagi para wanita, anak-anak dan pria yang menjadi korban perdagangan seks dan kerja paksa.

Setiap provinsi di Indonesia, yang memiliki 33 provinsi, merupakan sumber dan tujuan perdagangan tersebut, dimana Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Banten merupakan provinsi yang menjadi sumber terbanyak.  

Banyak pekerja migran Indonesia dalam jumlah yang signifikan  mengalami kondisi kerja paksa dan terlilit hutang di sejumlah negara maju di Asia  dan Timur Tengah, khususnya  Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong (indonesian.jakarta.usembassy.gov).

Sungguh menyeramkan fakta yang terungkap ini, mengingat permasalahan perdagangan manusia seperti fenomena gunung es yang kita belum mampu mengkalkulasi datanya dengan pasti sampai kedasarnya. Namun pertanyaan penting dari semua itu adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Mengapa kemudian muncul alasan perdaganan seks, lilitan hutang, dan kerja paksa?

Tidakkah ini membuktikan bahwa kebijakan dalam negeri dan luar negeri terutama pada negara-negara yang masuk dalam permasalahan perdagangan manusia, tidak mampu menyelesaikan permasalahan klasik ini dengan tuntas sampai ke akarnya. 

Ditambah lagi alasan ekonomi yang menjadi alasan utama jelaslah lahir dari pemahaman kapitalisme yang menjadikan manusia mendewakan materi dan kesenangan hidup di dunia.

Penyebab Human Trafficking

Indonesia menjadi salah satu negara korban perdagangan manusia. Banyak kasus perdagangan manusia terjadi sepanjang 2013 hingga 2019. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menindak pelaku perdagangan manusia adalah adanya UU TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) Nomor 21 tahun 2007. 

Berdasarkan Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016, pemerintah telah menghukum 199 pelaku perdagangan manusia, dan memulangkan 5.668 warga negara Indonesia yang teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang di luar negeri.

Jumlah korban perdagangan manusia yang ditangani aparat penegak hukum pada 2013 sebanyak 427 orang, 2014 (434), 2015 (288), 2016 (332), dan 2017 (1.451). Jumlah sebenarnya bisa jadi jauh lebih besar dari data yang disebutkan. Setidaknya ada beberapa penyebab persoalan human tafficking seakan tak bisa diputus.

Pertama, kehidupan sekuler yang kapitalistik.

Sekularisme telah menjadi biang dari segala penyakit sosial. Akibat penerapan sistem ini, manusia menjadi makhluk yang bebas aturan. 

Agama tak lagi dijadikan dasar dalam menjalani kehidupan. Pemikiran kapitalistik yang begitu mendewakan materi menghasilkan manusia yang hanya mengejar kehidupan dunia dengan kacamata uang. Halal haram tak lagi menjadi standar perbuatan. Keluarga berantakan, anak terabaikan.

Kedua, tuntutan ekonomi.

Ekonomi sulit seringkali dialami oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka nekat bekerja ke luar negeri. Mudah diimingi gaji tinggi. Berharap mendapat kehidupan lebih baik di negeri orang. Tergiur dengan tawaran yang menjanjikan.

Ketiga, penegakan hukum lemah.

UU TPPO Nomor 21 tahun 2007 nyatanya tidak memberi efek jera bagi pelaku. Sistem sanksi hukum yang lemah membuka peluang terjadinya tawar menawar hukuman antara pelaku dengan pihak berwenang.

Keempat, tingkat pendidikan rendah.

Sebagian besar korban human trafficking dari kalangan masyarakat berpendidikan rendah. Pengetahuan yang minim terkait pekerjaan, prosedur ketenagakerjaan, hingga keterampilan, banyak mewarnai kasus yang ditemukan. 

Rata-rata para pekerja tak memiliki dokumen dan surat-surat yang sah. Pada akhirnya mereka menjadi korban penipuan massal para pelaku perdagangan manusia.

Islam menjadi Solusi

Sudah  saatnya kita menggunakan solusi yang memang akan menuntaskan permasalahan ini. Permasalahan dimana kesenangan hidup dipandang amat penting, dimana manusia dipandang sangat rendah, dan uang dianggap mampu memberikan segalanya. Dan Islam memiliki solusi yang solutif.

Didalam Islam, negara dalam hal ini adalah pemerintah, bertanggungjawab atas kebutuhan ekonomi rakyatnya ketika wali dari perempuan sudah tidak ada atau ketika suatu keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, negara mampu menjadi penjaga akidah dan keimanan rakyatnya dimana hal tersebut akan termaktub dalam aturan negara. Sehingga tidak mungkin ada rakyat yang mau dijual atau pun melakukan praktik penjualan manusia karena hal ini jelas bertentangan dengan hukum Islam. Seperti halnya yang disabdakan Rasul saw:

dan seorang pemimpin adalah pemelihara kemaslahatan masyarakat dan dia bertanggungjawab atas mereka.” (HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad)

Ini pun pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab ra. saat menjadi khalifah. Beliau berkeliling kota kemudian mengetahui ada salah satu keluarga yang kelaparan sampai-sampai memasak batu untuk anaknya. 

Beliau pun langsung memberikan gandum dan memasak untuk keluarga tersebut dan menungguinya sampai beliau yakin benar bahwa keluarga tersebut merasa kenyang.

Ini merupakan hal yang mustahil dilakukan dalam kondisi saat ini dimana sekulerisme dan liberalisme menjadi asas yang dipegang negara saat ini. 

Sudah saatnya, terapkan Islam secara menyeluruh dalam segala ranah kehidupan kita dan tidak mungkin Islam dapat diterapkan secara menyeluruh tanpa sedikitpun kompromi dengan hukum buatan manusia yang sarat nafsu tanpa adanya naungan negara Khilafah Rasyidah ‘ala Minhajin Nubuwwah.[MO/vp]

Posting Komentar