Oleh : Dini Azra
Mediaoposisi.com-Masyarakat dibuat terperangah. Dengan adanya fenomena impor sampah. Bagaimana tidak, jika dalam negeri sendiri, masalah sampah belum teratasi. Pengelolaan sampah di Indonesia terbilang masih buruk. 

Sejak dahulu penanganan sampah hanyalah mengumpulkan, mengangkut dan membuang. Diperparah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah bermacam jenis sampah. Biasanya, sampah dikumpulkan jadi satu. Tidak dipilah terlebih dahulu. Sehingga menyulitkan produksi daur ulang. Sebab menimbulkan biaya pemilahan. 

Jika diluar negeri sampah plastik bernilai ekonomi tinggi. Bisa diolah menjadi energi, atau didaur ulang menjadi produk kemasan baru. Karena sudah dipilah sejak dari rumah. Fasilitas tempat sampah di area publik pun sudah mendukung. 

Dibedakan mana sampah plastik atau organik. Sehingga sampah plastik kemasan pascakonsumsi, bisa langsung didaur ulang. Sedangkan di negeri ini problem sampah yang mendasar. Adalah masalah Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Dan kesadaran memilah sampah sejak dari rumah.

Namun belakangan, Indonesia menjadi sasaran masuknya impor sampah dari negara-negara maju. Bukan hanya masyarakat awam saja yang merasa heran. Hal inipun menjadi perhatian para aktivis lingkungan. Direktur Eksekutif Ecoton Prigi Arisandy, dalam jumpa pers di kantor WALHI di Jakarta (25/6) mengatakan, Presiden Jokowi harus segera menghentikan impor sampah. Sebab menurut penelitian, Indonesia merupakan negara pencemar laut dunia setelah China. Sampah plastik bahkan ditemukan didasar lautan dalam. 

Pernah juga menyebabkan seekor paus mati, karena menelan sampah plastik yang tak terurai. Dan kini ada 43 negara mengekspor sampah nya ke Indonesia. Tepatnya di Jawa Timur. Diantaranya dari Amerika Serikat, Italia, Inggris, Australia, Korea Selatan dan Kanada.

Direktur Eksekutif WALHI Nurhidayati juga merasa heran. Karena persoalan sampah domestik belum kelar, malah nekad mengimpor sampah dari luar. Diapun mendesak agar pemerintah segera memperketat regulasi pengelolaan sampah termasuk yang impor. 

Dan juga memperbaiki pengelolaan sampah. Agar dapat diolah secara ekonomis. Menurutnya, sampah-sampah impor harus dikelola sendiri di negara asalnya. Dan tidak boleh dikirim ke luar negeri. VOA Indonesia (25/6)

Fenomena impor sampah ini, rupanya dipicu kebijakan pemerintah China. Yang menghentikan impor sampah dari Amerika Serikat dan Uni Eropa akhir 2017 lalu. China sebagai produsen manufaktur, menjual produknya ke negara -negara maju. 

Kemudian Amerika Serikat dan Eropa sebagai pengimpor, mengembalikan sampah produk itu ke China. China sebelumnya adalah pengimpor sampah terbesar, sejak tahun 1988-2016. Yang mampu menyerap sampah dunia hingga 45,1 persen. 

Maka kebijakan tersebut membuat nilai perdagangan sampah plastik dan kertas bekas dunia yang mencapai USD 24 Miliar per tahun terhenti. Sehingga negara -negara maju, berusaha mencari pembeli baru. Dan sasarannya adalah negara-negara Asean, seperti Malaysia, Philipina, Thailand, Vietnam dan Indonesia. The Economist (18/6)

Pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Mengatakan bahwa impor sampah bisa dibuka, asal tidak menimbulkan masalah dalam negeri. Menurutnya, impor sampah plastik tidak boleh menambah timbunan sampah. Dan sampah yang masuk hanya sampah yang bisa didaur ulang. Agar tetap sejalan dengan pengelolaan sampah plastik yang kini terus digalakkan. VOA Indonesia (25/6)

Namun fakta di lapangan menunjukkan, bahwa sampah yang masuk adalah jenis yang tidak bisa didaur ulang. Bahkan diduga mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Seperti yang terjadi di Jawa Timur. Menurut keterangan Ditjen Bea Cukai yang diterima Kumparan(17/6). 

Awalnya perusahaan AS mengimpor 5 kontainer sampah kertas bekas. Untuk bahan baku kertas. Tapi setelah dicek ulang, ternyata isinya tidak sesuai ketentuan dokumen. Yaitu berisi campuran sampah  rumah tangga, seperti kemasan minyak goreng, kemasan oli bekas, botol infus bekas dll. Sehingga akhirnya dikirim kembali ke negara asalnya.

Kebijakan mengimpor sampah, harus ditinjau dari segi manfaat dan mudharatnya bagi masyarakat. Islam memandang, barang yang boleh diimpor hanyalah komoditi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Yang tidak bisa diproduksi atau dihasilkan di dalam negeri. 

Apakah sampah yang diimpor itu memang benar-benar dibutuhkan? Sebagai bahan baku yang tidak bisa digantikan. Karenanya pemerintah perlu mengkaji dan meneliti. Jangan sampai, kebijakan ini malah dimanfaatkan, untuk kepentingan negara lain.

 Sebagaimana kita tahu. Indonesia sedang menjalin kerjasama dengan China. Jangan sampai karena tekanan dari China, lewat jebakan hutangnya membuat pemerintah tak berdaya. Menolak datangnya sampah yang tidak jelas kegunaannya.

Sebagai agama yang bersifat komprehensif dan universal. Syariat Islam mencakup segala aspek kehidupan. Baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Termasuk memperhatikan masalah kebersihan. Bisa dilihat bagaimana kita diajarkan tentang konsep najis, bersuci, juga tentang adab makan, sampai adab BAB secara terperinci. 

Dari Abu Malik Al Asy'ari radiallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam bersabda : " Kebersihan sebagian daripada iman"( HR. Muslim, At Tirmidzi, dan Ahmad).

Jika umat Islam sudah membangun kebiasaan hidup secara Islam. Niscaya mereka akan mencintai kebersihan. Dan dengan sendirinya akan membenci kekotoran, baik bagi tubuhnya sendiri, lingkup keluarga/rumah, serta lingkungan sekitarnya. Maka dari individu-individu yang islami, akan berkembang pula menjadi masyarakat yang Islami. 

Yang perduli akan kebersihan. Sehingga  berupaya memperlakukan sampah dengan bijak. Terdorong untuk melakukan kontrol sosial, saling mengingatkan, untuk memilah sampah dengan benar. Sebagai bagian amar makruf nahi munkar. 

Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita untuk bekerjasama dalam hal kebaikan. Untuk kemaslahatan seluruh umat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman :

“Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan…” (QS. Al Maa`idah [5]: 5:2)

Namun, untuk membentuk habits yang Islami juga dibutuhkan peran negara. Karena negara memiliki kapasitas membuat aturan dan perundang-undangan. Jika sistem Islam yang diterapkan. Maka akan ada solusi pencegahan, pengobatan dan penjagaan dalam setiap masalah yang ada. Termasuk mengatasi masalah sampah. 

Sebagai solusi pencegahan, negara bisa memberikan pembinaan lewat institusi pendidikan. Agar tiap individu dan masyarakat paham cara memperlakukan sampah dengan benar. Seperti memilah dan membuang sampah pada tempatnya.

Untuk meminimalisir timbunan sampah. Negara harus menyediakan bahan kemasan produk yang mudah didaur ulang. Begitupun bagi perusahaan yang memproduksi barang-barang konsumsi atau kebutuhan lain. Negara harus membuat peraturan tegas. 

Agar produsen hanya menggunakan bahan baku yang bisa didaur ulang. Tidak seperti sekarang, ketika bahan baku dipilih untuk menekan biaya produksi. Mencari bahan yang harganya lebih murah, tanpa perduli bahaya limbah. Dan dampak buruknya bagi lingkungan. 

Sistem ekonomi kapitalis memang seperti itu. Prinsipnya, dengan modal sekecil-kecilnya untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Untuk itu harus ada sanksi bagi perusahaan yang masih menggunakan bahan yang susah didaur ulang. Karena tindakan itu merupakan sebuah kezaliman. Yang menimbulkan mudharat bagi masyarakat , serta rusaknya lingkungan.

Islam sangat melarang segala sesuatu yang bisa mendatangkan kemudharatan bagi umat. Dan sangat menganjurkan perbuatan yang membawa maslahat. Sebagai bentuk kepedulian kita terhadap negeri kita yang kita cintai karena Allah ini. Mulailah menerapkan pola hidup Islami dari diri sendiri. Bagaimana kita menjaga kebersihan dan memperlakukan sampah. 

Mencerminkan kondisi keimanan kita. Selanjutnya, kitapun bisa berdakwah mensyiarkan agama Islam yang indah. Dan juga bersuara, bahwa kita tidak rela negeri kita yang indah dijadikan tempat sampah. Oleh negara-negara kafir penjajah. Wallahu a'lam bishawab. [MO/vp]

.





Posting Komentar