Oleh : Dania Puti Rendi
(Pemerhati Generasi dan Peradaban)
Mediaoposisi.com-Kesehatan merupakan kebutuhan publik yang harus dijamin oleh negara. Dalam rangka menjamin kesehatan rakyat di negeri ini, pemerintah memberikan jaminan kesehatan dengan nama Badan Pelayanan Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan.Yang mana, setiap individu diwajibkan membayar iuran per bulan jika ingin memperoleh kesehatan yang lebih murah.
Dan pelayanan kesehatan yang diperoleh tergantung seberapa besar iuran yang dibayarkan ke pihak BPJS Kesehatan. Maka oleh sebab itu pihak BPJS membaginya menjadi 3 tingkatan, yakni tingkat pertama, kedua dan ketiga, sehingga secara otomatis masyarakat yang tergolong tingkat pertama membayar iuran lebih besar dari tingkat kedua dan ketiga.
Dengan begitu kualitas pelayanan yang diperoleh, obat-obatan dan penanganan medis serta fasilitas lebih baik dan berkualitas dibandingkan dengan masyarakat yang tergolong tingkat kedua dan ketiga, begitu seterusnya.
Namun, hari ini BPJS Kesehatan tengah mengalami defisit anggaran. Defisit sendiri ialah anggaran pendapatan belanja negara, yang terjadi apabila pengeluaran lebih besar dari pada pemasukan. Sehingga, dikhawatirkan jika defisit terus-menerus terjadi akan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Dilansir dari Republika.com, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diperkirakan akan mengalami defisit anggaran senilai Rp 28 triliun pada tahun ini. Angka itu naik lebih 100 persen dibandingkan defisit tahun lalu yang masih berada di kisaran Rp 9 triliun. Hitungan ini berdasarkan iuran yang diterima BPJS Kesehatan dikurangi dengan biaya pelayanan kesehatan.
Ditambah fakta bahwasanya disaat BPJS tidak mengalami Defisit saja sudah banyak pelayanannya yang dikeluhkan oleh masyarakat karena tidak memadai bahkan karena kelalaian petugas medis banyak yang meregang nyawa akibat tidak cepat ditangani. Kembali lagi cepat lambatnya penanganannya tergantung tingkatan iuran yang dibayarkan.
Sedangkan, solusi yang diberikan pemerintah ialah dengan menyuntikkan dana APBN untuk memulihkan anggaran dana BPJS Kesehatan ini, seperti sebelumnya, karena sudah terjadi beberapa kali. Berarti dengan menyuntikkan dana APBN  tidak cukup menjadi solusi tuntas persoalan ini. Buktinya, defisit anggaran dana BPJS ini malahan dari tahun ke tahun semakin meningkat. 
Dan inilah watak sebenarnya sistem kapitalis yang mana layanan publik berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan di komersialkan. Baiklah, mari kita mengenal sistem ini lebih jauh. 
Di dalam sistem dikenal dengan asas sekularisme dan tolak ukur perbuatannya ialah manfaat semata. Maka, di sistem ini tidak ada kata taat agama secara menyeluruh, namun yang ada pemisahan aturan agama dengan kehidupan bernegara. Selain itu, juga dikenal paham liberal yang mengagungkan kebebasan.
Salah satunya kebebasan kepemilikan, maka dari itu kita akan melihat banyak sumber daya alam dan layanan publik yang dikomersialkan bahkan ada yang alih tangankan ke para pengusaha pemilik modal. Sangat wajar, kita rasakan hari ini serba bayar, tidak makan siang gratis. 
Sudahlah perekonomian  kita berada di titik rendah, lalu layanan publik yang seharusnya dijamin dan bisa dinikmati gratis, malahan hari ini dikomersialisasikan. Jumlah uang yang diberikan menentukan kualitas pelayanan kesehatan, fasilitas dan obat-obat, serta juga menentukan kualitas tindakan pelayanan kesehatan oleh tenaga medis.
Semakin memuakkan. Terus gimana nih solusinya??? Emang Islam punya solusi nya??? Yakin??? 
Tentu Islam Punya Solusi
Islam memandang, kesehatan adalah kebutuhan pokok publik tanpa diskriminasi untuk melayani kebutuhan rakyat. Semua warga negara memperoleh kualitas pelayanan kesehatan yang sama rata, apakah dia muslim maupun non muslim, semua sama.
Khilafah merupakan sistem Islam yang dimana seluruh aturan Islam dilaksanakan sebaik-baiknya. Melayani masyarakat bukan menjual pelayanan publik. Layanan publik termasuk kesehatan berkualitas dijamin negara secara gratis dan bermutu.
Ngak percaya!!
Yuk kita buka sejarah!!! Islam menawarkan konsep layanan kesehatan luar biasa. Misalnya konsep Rumah Sakit di masa kekhilafahan Abdul Malik (705-715 M) dari Dinasti Umayyah. Konsep Rumah Sakit ini memang bukan lah satu-satunya di dunia. Akan tetapi, Islamlah yang memperkenalkan Rumah Sakit berstandar tinggi untuk pertama kalinya.
Selain itu, pada masa Dinasti Ayyubiyah, Khalifah pertama Salahuddin Al-Ayyubi membangun dua Rumah Sakit di Kairo yang mengikuti Rumah Sakit Nuri di Damaskus. Rumah Sakit tersebut tidak hanya merawat pasien, tapi juga menawarkan pendidikan medis.
Terus dari mana anggaran dana nya??? Pastinya dari Baitul Mal yang mana dikumpulkan dari banyak sumber seperti harta ghanimah, jizyah, hasil pengelolaan sumber daya alam negara yang tentunya berdaulat alias tidak dikuasai oleh para pemilik modal apalagi asing dan aseng.
Dengan begitu sangat tidak mengherankan jika pada masa kegemilangan Islam umat mengalami kesejahteraan baik secara rohani maupun jasmin
Seperti firman Allah swt. QS. Al-A'raf: 96, yang berbunyi:
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
" Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."
Wallahu'alam bishawwab.[MO/sg]

Posting Komentar