Oleh: Dr. Arenta Mantasari
(Aktivis Dakwah, Pemerhati Masalah Kesehatan)

Mediaoposisi.com-Pekan ini banyak tenaga kesehatan maupun pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia rumah sakit (RS) se-Indonesia dikejutkan oleh rekomendasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Dalam sebuah surat bernomor HK.04.01/I/2963/2019 tentang Rekomendasi Penyesuaian Kelas Rumah Sakit Hasil Reviu Kelas Rumah Sakit, Kemenkes menyebut 615 rumah sakit harus turun kelas.

Alasannya, ada ketidaksesuaian antara data yang dihimpun dan kondisi real di lapangan. Dari 615 rumah sakit yang turun kelas diantaranya ada 9 rumah sakit kelas A yang turun kelas, 88 kelas B yang turun kelas, 325 rumah sakit kelas C yang turun kelas, dan 193 rumah sakit yang tidak sesuai dengan kelasnya. (DetikHealth & Tribunnews, 2019).

Kemenkes melalui perwakilan Dirjen Pelayanan Kesehatan, dr. Bambang, menyampaikan bahwa salah satu alasan dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah agar ada perbaikan terhadap peta kelas RS yang diharapkan pula dapat meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk perujukan. Bila ditelaah, memang benar hal tersebut bisa terwujud.

Namun yang harus disoroti disini adalah problem ikutan yang akan muncul bersamaan dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, yakni berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Karena sejatinya sistem kelas RS sangat berkaitan erat dengan skema pembiayaan kesehatan ala BPJS (INA-CBGs).

BPJS Kesehatan telah lama menarik perhatian masyarakat, terutama dari fakta-fakta defisit keuangan yang dialaminya. Bahkan dalam sepekan terakhir, isu serupa kembali menguat dengan angka defisit yang terus membengkak.

Hingga akhir Juni 2019, defisit keuangan BPJS Kesehatan mencapi 9.1 triliun rupiah dan diprediksi akan meningkat menjadi 28 triliun di akhir tahun 2019. Hal ini tentu membuat banyak pihak bertanya-tanya, apa saja yang telah dilakukan penguasa untuk mengatasi persoalan ini? Mengapa solusi yang ditawarkan selama beberapa tahun terakhir tidak kunjung membuahkan hasil? Justru seakan trial and error.

Melalui penelaahan lebih lanjut, turunnya kelas 615 RS ini sejatinya dapat dikatakan sebagai wujud“support” rezim (dalam hal ini Kemenkes) terhadap anak kesayangannya yakni BPJS Kesehatan.

Hal ini didukung oleh berbagai pernyataan resmi Kemenkes, salah satunya : "BPJS Kesehatan membayar tagihan ke rumah sakit didasarkan kelasnya, sesuai dengan kompetensi. Kalau turun ya tarif akan berubah, karena INACBGs berbeda," ucap dr. Bambang.

Sejalan dengan hal tersebut, BPJS Kesehatan pun mengklaim defisit mereka senilai 819 miliar disebabkan karena permasalahan tidak sesuainya kelas RS yang terdaftar.

Dari sini kita dapat membuat hipotesa bahwa tujuan asli Kemenkes adalah bukan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan semata, melainkan sekadar menyelamatkan BPJS. Akankah trial Kemenkes kali ini berujung sukses, atau kembali error?



Kritik terhadap Akuntabilitas Negara Pengusung Demokrasi

Sebelum dikeluarkannya rekomendasi ini, banyak RS di daerah yang dibuat tak berdaya akibat sistem kelas dengan standar klaim ala kadar dari BPJS. Selain itu, kelas RS pun menentukan seberapa lengkap fasilitas yang dapat disediakan oleh sebuah RS bagi masyarakat.

Sehingga kecil kemungkinan hal baik yang diniatkan Kemenkes akan benar-benar berdampak positif bagi rakyat. Sebagai contoh, hampir seluruh rumah sakit di pulau Sumbawa terkena imbas penyesuaian kelas RS tersebut. Mulai dari RSUD Bima, RSUD Dompu, RSUD Sumbawa Besar, bahkan rumah sakit milik pemerintah provinsi (RS H.L. Manambai Abdulkadir).

Efeknya, untuk merujuk pasien, rumah sakit se-pulau Sumbawa hanya memiliki opsi rujukan terdekat ke RSUD Asy Syifa Sumbawa Barat atau RSUD dr. R. Soedjono di Lombok Timur (jika mengacu pada aturan rujukan berjenjang). Hal ini selain akan membatasi jenis pelayanan yang dapat diberikan pada masyarakat, maka pada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan perujukan akan sangat meningkatkan beban pasien & keluarga (psikis & cost).

Yang menjadi pokok perhatian disini adalah makin parahnya problem BPJS Kesehatan dan ketidakseriusan rezim dalam mencari jalan keluar.

Padahal protes telah muncul dari banyak pihak, baik dari kalangan praktisi medis, rakyat, pun dari kalangan intelektual atau ulama. Bahkan tidak sedikit yang menyuarakan agar sistem pembiayaan kesehatan ala BPJS Kesehatan ini segera dicampakkan.

Namun rezim bergeming & justru terus melakukan tambal sulam yang makin menyusahkan rakyat. Pada kondisi yang mana syariat dilanggar, pemerintah abai terhadap kebutuhan dasar, dan kezhaliman menimpa hampir seluruh lapis masyarakat, pada siapakah rakyat harus mengadu?

Sistem pemerintahan dengan asas demokrasi kapitalis menihilkan aspek akuntabilitas suatu negara. Akuntabilitas yang kerap disamakan dengan responsibilitas, merupakan sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan.

Dalam praktiknya konsep ini berupa pertanggungjawaban negara terhadap rakyat, termasuk memberikan jawaban atas beragai pertanyaan rakyat dan melakukan diskusi dengan rakyat.

Tentu hal ini diawali dengan kontrol serta koreksi yang dilakukan masyarakat terhadap penguasa, atas berbagai kebijakan yang diterapkan atas diri mereka.

Indonesia dalam UUD 1945 sebenarnya menjamin kebebasan berpendapat bagi masyarakat, termasuk pula dalam UU turunan lainnya. Pun negara-negara kapitalis lainnya yang menjunjung tinggi kebebasan, secara de jure sangat mempersilakan rakyatnya untuk angkat suara dalam tiap hal.

Namun secara de facto, jauh panggang dari api. Rakyat yang berkali-kali turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi atas penolakannya akan BPJS Kesehatan, pun diskusi-diskusi publik yang membedah kelemahan dari kebijakan tersebut tak jua membuat penguasa melirik masukan-masukan dari rakyat.

Hanya pendapat segelintir kalangan dan segelintir “pakar” yang tak pernah turun ke lapangan yang didengar. Tidak lain karena pendapat tersebut sejalan dengan nafsu pribadi mereka dalam berkuasa.

Dalam negara demokrasi, konon konsep trias politica akan meminimalisir munculnya penguasa (eksekutif) yang memaksakan kebijakan pada rakyat, melalui controlling yang dilakukan oleh legislatif maupun yudikatif.

Faktanya? Nol besar. Justru saat ini ketiga elemen pemerintahan tersebut saling berangkulan mesra guna menggolkan segala hajat pribadi mereka, tanpa peduli apakah rakyat terpenuhi hajatnya atau tidak. Ambil contoh pada kasus sengketa Pilpres 2019 yang lalu, ketika rakyat melakukan protes besar-besaran dan mengharap pada MK, justru kenyataan pahit harus mereka telan.

Pada perihal BPJS Kesehatan yang terus mencekik rakyat pun, baik dari eksekutif, legislatif dan yudikatif hingga detik ini masih sepakat bahwa kebijakan tersebut harus diterima masyarakat, bagaimanapun buruknya efek serta penerapannya di lapangan.

Jika kenyataannya seperti ini, maka klaim sistem demokrasi sebagai sistem paling adil & akuntabel wajib kita tolak. Padahal keadilan dan akuntabilitas paripurna inilah yang dapat menjamin seluruh hajat dasar rakyat dapat benar-benar terpenuhi.



Akuntabilitas Negara Khilafah

Dengan akuntabilitas negara penerap demokrasi kapitalis yang demikian bobrok, penting bagi kita untuk mencari alternatif solusi dari kondisi yang ada menurut kacamata Islam.

Islam sebagai sebuah ideologi yang menggariskan secara khusus urusan pemerintahan, yakni dalam sistem Khilafah, memiliki perspektif yang jauh berbeda dengan negara demokrasi hari ini. (tambahan bridging ke pembahasan khilafah setoi) Akuntabilitas dalam negara Khilafah lekat dengan istilah muhasabah, yakni muhasabah rakyat terhadap penguasa.

Hal ini lah yang menjadi pengontrol utama terhadap aktivitas penguasa, sehingga Khilafah tidak menjadi sebuah negara yang totalitarian dan khalifah pun tidak menjadi penguasa yang diktator. Muhasabah ini pula yang akan menjamin keadilan dan kesejahteraan itu dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Dalam kitab Ajhizah ad-Daulah karangan syaikh Taqiyuddin an Nabhani, aktivitas muhasabah dimainkan oleh struktur Majelis Umat yang merupakan perwakilan & representasi umat secara hakiki. Majelis Umat ini berbeda dengan legislatif di sistem demokrasi, meski mereka menamakan diri mereka sebagai wakil rakyat pula.

Majelis Umat akan melakukan aktivitas syuro serta muhasabah terhadap Khalifah, sehingga kebijakan serta aktivitas yang dilakukan Khalifah :

(1) tidak melanggar syariat;
(2) tidak menggunakan dalil yang keliru;
(3) tidak menimbulkan bahaya bagi kaum muslimin;
(4) tidak zholim terhadap rakyat; dan
(5) tidak terjadi pengabaian terhadap periayahan urusan rakyat.

Pada beberapa kondisi bahkan muhasabah mereka bersifat mengikat, alias wajib diikuti oleh khalifah. Adapun dalam masalah kebijakan pembiayaan kesehatan, syariat telah mengatur secara jelas bahwa negara wajib menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas dengan biaya terjangkau bahkan tanpa biaya jika memungkinkan.

Sehingga ketika penguasa mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan hal ini, maka sudah sewajarnya Majelis Umat menjadi yang terdepan dalam mengoreksi penguasa. Lebih utama lagi jika khalifah merujuk pada pendapat pakar di bidang sistem pelayanan dan pembiayaan kesehataan ketika akan membuat sebuah kebijakan.

Struktur pengimbang kekuatan eksekutif Khalifah lainnya ada pada lembaga yudikatif, yakni Mahkamah Mazhalim. Ia memainkan peran krusial sebagai pemutus perkara ketika muhasabah rakyat melalui Majelis Umat tak kunjung membuahkan hasil (rakyat belum merasa puas dan tenang).

Pendapat atau keputusan hukum yang keluar dari peradilan mazhalim ini dikaji berdasar kekuatan hujjah kedua belah pihak, bukan pada nafsu pribadi sang hakim, apalagi demi kepentingan segelintir orang dalam kekhilafahan. Dan sifat putusan ini adalah mengikat, baik khalifah maupun Majelis Umat harus legowo menerimanya.

Di luar lingkaran kekuasaan, senantiasa akan ada partai politik islam yang akan melakukan aktivitas muhasabah lil hukkam. Dalam QS Ali Imran ayat 104 diindikasikan kewajiban mendirikan sebuah parta politik Islam, dan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh partai politik tersebut adalah :

(1) menyerukan Islam;
(2) menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar;
(3) menjaga penguasa agar segala sikap dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan model seperti ini, maka akuntabilitas negara akan optimal. Riayah kepada umat dapat berjalan dengan baik, serta masalah yang muncul dalam periayahan kepada umat akan lebih mudah terdeteksi dan tertangani. Sehingga problem yang ada tidak menjadi kompleks dan menimbulkan ketidakpuasan umat terhadap ri’ayah negara pada mereka. Wallahua’lam bi ash-shawaab. [MO/vp]

Posting Komentar